Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta pemerintah cepat tanggap tanggapi maraknya jual beli data e-KTP dan kartu keluarga (KK).
Bahkan, ia menyebut seharusnya Presiden Joko Widodo dapat membuat Perppu menanggapi hal tersebut.
"Sebenarnya kalau yang darurat begini saya minta presiden bikin perppu aja. Karena pencurian data warga negara ini sudah masif," kata Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu (31/7/2019).
Selain itu, ia menyarankan Jokowi segera membuat peraturan pengganti undang-undang (perppu). Tak hanya itu, Fahri juga menyarankan kepada pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) untuk membuat protokol perlindungan data penduduk.
"Pokoknya Kemendagri gini lah, segera itu selesaikan e-KTP dan segera bikin protokol perlindungan kepada data penduduk," ujar Fahri.
Adanya transaksi jual beli data e-KTP dan KK membuat Fahri curiga ada maksud lain program pemerintah pengganti KTP konvensional menjadi KTP elektronik. Mengingat lamanya proses pembuatan e-KTP yang tak sedikit dikeluhkan masyarakat.
"Ini KTP-nya nggak jadi-jadi, jangan-jangan itu memang lagi diobyekin orang. Saya curiga nih e-KTP lama banget ya ini kan sudah lebih dari 10 tahun masa sih nggak selesai-selesai. Orang tadinya mau dipakai di Pemilu 2014 ini nggak selesai-selesai," ujar Fahri.
"Saya curiga, jadi ini data penduduk kita bukannya mau dipakai untuk ngurus republik. Tetapi, mau didagangkan ke swasta. Ya buktinya, guna e-KTP buat kita pribadi apa? buat warga negara belum ada. Tetapi, sudah bermanfaat buat orang lain yang dagang-dagang data kita keluar negeri," tandasnya.
Sebelumnya, Kemendagri telah melaporkan kasus jual beli data penduduk ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil). Jual beli data penduduk itu lewat e-KTP dan Kartu Keluarga atau KK.
Baca Juga: Utas Jual-Beli NIK dan KK Dilaporkan Kemendagri, @hendralm: Speak Up Salah?
Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan pelaporan sudah dilakukan pada Selasa (30/7/2019).
"Hari ini secara resmi Dirjen Dukcapil melaporkan ke Bareskrim," kata Tjahjo saat ditemui di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa kemarin.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
Terkini
-
Santai Jelang Diperiksa Polisi, Haris Azhar: Klarifikasi Pandji Masih Tahap Ngobrol
-
Panik Gempa Dini Hari, Belasan Warga Bantul Luka-luka Akibat Terbentur saat Selamatkan Diri
-
Jaksa Sebut Temukan Bukti Tekanan Proyek Chromebook, Kesaksian PPK Berpotensi Beratkan Nadiem
-
Duduk Perkara Ketegangan Dishub DKI dan Sekelompok Pria di Tanah Abang Terkait Parkir Trotoar
-
Usut Manipulasi Pajak, Kejagung Tunggu Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara dari BPKP
-
Kemenkes Bangun 66 RS Tipe C di Daerah Terpencil, Apa Saja Fasilitas Canggihnya?
-
KPK Ungkap Ada Jatah Bulanan Rp7 Miliar ke Bea Cukai Agar Tak Cek Barang Bawaan PT Blueray
-
Terkuak! Alasan Kejagung Pertahankan Cekal Saksi Kasus Korupsi Pajak Walau KUHP Baru Berbeda
-
Skema Belajar Ramadan 2026: Pemerintah Minta Sekolah Perkuat Pendidikan Karakter
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak