Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta pemerintah cepat tanggap tanggapi maraknya jual beli data e-KTP dan kartu keluarga (KK).
Bahkan, ia menyebut seharusnya Presiden Joko Widodo dapat membuat Perppu menanggapi hal tersebut.
"Sebenarnya kalau yang darurat begini saya minta presiden bikin perppu aja. Karena pencurian data warga negara ini sudah masif," kata Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu (31/7/2019).
Selain itu, ia menyarankan Jokowi segera membuat peraturan pengganti undang-undang (perppu). Tak hanya itu, Fahri juga menyarankan kepada pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) untuk membuat protokol perlindungan data penduduk.
"Pokoknya Kemendagri gini lah, segera itu selesaikan e-KTP dan segera bikin protokol perlindungan kepada data penduduk," ujar Fahri.
Adanya transaksi jual beli data e-KTP dan KK membuat Fahri curiga ada maksud lain program pemerintah pengganti KTP konvensional menjadi KTP elektronik. Mengingat lamanya proses pembuatan e-KTP yang tak sedikit dikeluhkan masyarakat.
"Ini KTP-nya nggak jadi-jadi, jangan-jangan itu memang lagi diobyekin orang. Saya curiga nih e-KTP lama banget ya ini kan sudah lebih dari 10 tahun masa sih nggak selesai-selesai. Orang tadinya mau dipakai di Pemilu 2014 ini nggak selesai-selesai," ujar Fahri.
"Saya curiga, jadi ini data penduduk kita bukannya mau dipakai untuk ngurus republik. Tetapi, mau didagangkan ke swasta. Ya buktinya, guna e-KTP buat kita pribadi apa? buat warga negara belum ada. Tetapi, sudah bermanfaat buat orang lain yang dagang-dagang data kita keluar negeri," tandasnya.
Sebelumnya, Kemendagri telah melaporkan kasus jual beli data penduduk ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil). Jual beli data penduduk itu lewat e-KTP dan Kartu Keluarga atau KK.
Baca Juga: Utas Jual-Beli NIK dan KK Dilaporkan Kemendagri, @hendralm: Speak Up Salah?
Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan pelaporan sudah dilakukan pada Selasa (30/7/2019).
"Hari ini secara resmi Dirjen Dukcapil melaporkan ke Bareskrim," kata Tjahjo saat ditemui di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa kemarin.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Heboh! Rekening Nasabah Bobol Rp70 Miliar di BCA, OJK dan SRO Turun Tangan, Perketat Aturan!
-
Emiten Sejahtera Bintang Abadi Textile Pailit, Sahamnya Dimiliki BUMN
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
Terkini
-
Orang yang Memecatnya Kini Diangkat Menko Polkam, Bukti Prabowo Tak Dendam ke Djamari Chaniago?
-
Dampingi Wapres Gibran ke Papua, Wamendagri Ribka Akan Segera Tindak Lanjuti Hasil Kunjungan
-
Menteri HAM Sebut Mudah Temukan 3 Mahasiswa Hilang dengan CCTV, DPR: Kalau Gampang Laksanakan Dong!
-
Update Orang Hilang Peristiwa Agustus: Satu Telah Ditemukan, Dua Belum Kembali!
-
Sebut Geng Solo Virus di Kabinet, Soenarko : Keluarkan Menteri Diduga Korupsi dan Orang Jokowi
-
Mendesak Reformasi Polri, Peluang Anak Buah Prabowo Naik Pangkat Terbuka? Ini Kata Pengamat!
-
DPRD DKI Ungkap Parkir Ilegal Bisa Rugikan PAD Rp 700 Miliar per Tahun, 50 Operator Diduga Nakal
-
Parung Panjang Memanas! Warga Adang Truk, Dishub Dituding Lakukan Pembiaran
-
Hitung Mundur Dimulai? Analis Sebut Kapolri Diganti Usai Hari TNI, Ini Sinyalnya
-
DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor