Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta pemerintah cepat tanggap tanggapi maraknya jual beli data e-KTP dan kartu keluarga (KK).
Bahkan, ia menyebut seharusnya Presiden Joko Widodo dapat membuat Perppu menanggapi hal tersebut.
"Sebenarnya kalau yang darurat begini saya minta presiden bikin perppu aja. Karena pencurian data warga negara ini sudah masif," kata Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu (31/7/2019).
Selain itu, ia menyarankan Jokowi segera membuat peraturan pengganti undang-undang (perppu). Tak hanya itu, Fahri juga menyarankan kepada pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) untuk membuat protokol perlindungan data penduduk.
"Pokoknya Kemendagri gini lah, segera itu selesaikan e-KTP dan segera bikin protokol perlindungan kepada data penduduk," ujar Fahri.
Adanya transaksi jual beli data e-KTP dan KK membuat Fahri curiga ada maksud lain program pemerintah pengganti KTP konvensional menjadi KTP elektronik. Mengingat lamanya proses pembuatan e-KTP yang tak sedikit dikeluhkan masyarakat.
"Ini KTP-nya nggak jadi-jadi, jangan-jangan itu memang lagi diobyekin orang. Saya curiga nih e-KTP lama banget ya ini kan sudah lebih dari 10 tahun masa sih nggak selesai-selesai. Orang tadinya mau dipakai di Pemilu 2014 ini nggak selesai-selesai," ujar Fahri.
"Saya curiga, jadi ini data penduduk kita bukannya mau dipakai untuk ngurus republik. Tetapi, mau didagangkan ke swasta. Ya buktinya, guna e-KTP buat kita pribadi apa? buat warga negara belum ada. Tetapi, sudah bermanfaat buat orang lain yang dagang-dagang data kita keluar negeri," tandasnya.
Sebelumnya, Kemendagri telah melaporkan kasus jual beli data penduduk ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil). Jual beli data penduduk itu lewat e-KTP dan Kartu Keluarga atau KK.
Baca Juga: Utas Jual-Beli NIK dan KK Dilaporkan Kemendagri, @hendralm: Speak Up Salah?
Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan pelaporan sudah dilakukan pada Selasa (30/7/2019).
"Hari ini secara resmi Dirjen Dukcapil melaporkan ke Bareskrim," kata Tjahjo saat ditemui di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa kemarin.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT