Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo enggan ambil pusing soal pendapat Mantan Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto yang mengajak para ulama untuk meninggalkan demokrasi.
Meski tidak melarang Ismail untuk menyampaikan pendapat seperti itu, Tjahjo mengingatkan bahwa sistem negara yang dijalani saat ini sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Tjahjo mengatakan bahwa sistem negara yang telah diatur dalam undang-undang tersebut ialah dengan cara berdemokrasi. Demokrasi justru dijalani selama ini untuk mendapatkan pemimpin yang amanah.
"Pendapat silakan, tetapi sistem negara kita sesuai dengan UU yang ada sudah mengatur ada hak secara demokrasi, karena seluruh proses rekruitmen yang amanah demi kemaslahatan masyarakat lewat proses yang demokratis," kata Tjahjo saat ditemui di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Selasa (6/8/2019).
Tjahjo juga menegaskan bahwa negara Indonesia yang demokratis itu justru bisa memilih pemimpin yang amanah langsung atas pemilihan masyarakat. Bukan hanya pemimpin negara, akan tetapi hal tersebut juga berlaku saat mencari pemimpin daerah.
"Negara kita negara yang demokratis, memilih pemimpin juga amanah, mencari pemimpin juga yang amanah dari bawah, mulai dari kepala daerah, DPR, DPRD itu kan baik," katanya.
Sebelumnya Ismail Yusanto, eks Jubir HTI sempat menyampaikan pendapatnya dalam Ijtimak Ulama IV di Hotel Lor In, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (5/8/2019) kemarin.
Ismail menerangkan bahwa sistem negara yang demokratis malah mempersempit jalur Islam di Indonesia.
"Demokrasi tidak memberikan jalan leluasa, jalan sempit bagi Islam. Hanya untuk Islam yang sedikit, bukan Islam yang banyak," kata Ismail seusai acara.
Baca Juga: Ada Eks Jubir HTI di Ijtimak Ulama IV, PSI: Perkuat FPI Dukung Khilafah
Ismail juga menyebut demokrasi akan meredup sendiri apabila ada Islam politik. Ia sempat mencontohkan dengan negara Aljazair serta Mesir.
Berita Terkait
-
Bendera Khilafah Berkibar di Madrasah, Eks Jubir HTI: Tak Ada Larangan
-
Ucapkan Selamat Lebaran, Tjahjo: HTI Sudah Bubar, Jangan Gunakan Nama Ormas
-
Habib Bahar Dipolisikan, Eks Jubir HTI: Ini Kriminalisasi Pemerintah
-
HTI Disebut Tunggangi Reuni Aksi 212, Eks Jubir: Itu Pemikiran Orang Dungu
-
Eks Jubir HTI: Tak Pilih Jokowi Masuk Neraka Bagaimana Logikanya?
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
Terkini
-
Tak Boleh Kurang, DPRD DKI Wanti-wanti Janji Pramono: Harus Ada 258 Sekolah Swasta Gratis 2026
-
Raja Abdullah II Anugerahkan Prabowo Tanda Kehormatan Bejeweled Grand Cordon Al-Nahda, Ini Maknanya
-
Bawaslu Ungkap Upaya Digitalisasi Pengawasan Pemilu di Tengah Keterbatasan Anggaran
-
Mafindo Ungkap Potensi Tantangan Pemilu 2029, dari AI hingga Isu SARA
-
Bilateral di Istana Merdeka, Prabowo dan Raja Abdullah II Kenang Masa Persahabatan di Yordania
-
August Curhat Kena Serangan Personal Imbas Keputusan KPU soal Dokumen Persyaratan yang Dikecualikan
-
Di Hadapan Prabowo, Raja Yordania Kutuk Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Sebut Serangan Mengerikan
-
Usai Disanksi DKPP, Anggota KPU Curhat Soal Beredarnya Gambar AI Lagi Naik Private Jet
-
Dua Resep Kunci Masa Depan Media Lokal dari BMS 2025: Inovasi Bisnis dan Relevansi Konten
-
Soal Penentuan UMP Jakarta 2026, Pemprov DKI Tunggu Pedoman Kemnaker