Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo enggan ambil pusing soal pendapat Mantan Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto yang mengajak para ulama untuk meninggalkan demokrasi.
Meski tidak melarang Ismail untuk menyampaikan pendapat seperti itu, Tjahjo mengingatkan bahwa sistem negara yang dijalani saat ini sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Tjahjo mengatakan bahwa sistem negara yang telah diatur dalam undang-undang tersebut ialah dengan cara berdemokrasi. Demokrasi justru dijalani selama ini untuk mendapatkan pemimpin yang amanah.
"Pendapat silakan, tetapi sistem negara kita sesuai dengan UU yang ada sudah mengatur ada hak secara demokrasi, karena seluruh proses rekruitmen yang amanah demi kemaslahatan masyarakat lewat proses yang demokratis," kata Tjahjo saat ditemui di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Selasa (6/8/2019).
Tjahjo juga menegaskan bahwa negara Indonesia yang demokratis itu justru bisa memilih pemimpin yang amanah langsung atas pemilihan masyarakat. Bukan hanya pemimpin negara, akan tetapi hal tersebut juga berlaku saat mencari pemimpin daerah.
"Negara kita negara yang demokratis, memilih pemimpin juga amanah, mencari pemimpin juga yang amanah dari bawah, mulai dari kepala daerah, DPR, DPRD itu kan baik," katanya.
Sebelumnya Ismail Yusanto, eks Jubir HTI sempat menyampaikan pendapatnya dalam Ijtimak Ulama IV di Hotel Lor In, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (5/8/2019) kemarin.
Ismail menerangkan bahwa sistem negara yang demokratis malah mempersempit jalur Islam di Indonesia.
"Demokrasi tidak memberikan jalan leluasa, jalan sempit bagi Islam. Hanya untuk Islam yang sedikit, bukan Islam yang banyak," kata Ismail seusai acara.
Baca Juga: Ada Eks Jubir HTI di Ijtimak Ulama IV, PSI: Perkuat FPI Dukung Khilafah
Ismail juga menyebut demokrasi akan meredup sendiri apabila ada Islam politik. Ia sempat mencontohkan dengan negara Aljazair serta Mesir.
Berita Terkait
-
Bendera Khilafah Berkibar di Madrasah, Eks Jubir HTI: Tak Ada Larangan
-
Ucapkan Selamat Lebaran, Tjahjo: HTI Sudah Bubar, Jangan Gunakan Nama Ormas
-
Habib Bahar Dipolisikan, Eks Jubir HTI: Ini Kriminalisasi Pemerintah
-
HTI Disebut Tunggangi Reuni Aksi 212, Eks Jubir: Itu Pemikiran Orang Dungu
-
Eks Jubir HTI: Tak Pilih Jokowi Masuk Neraka Bagaimana Logikanya?
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- 3 Mobil Bekas 60 Jutaan Kapasitas Penumpang di Atas Innova, Keluarga Pasti Suka!
- 5 Mobil Listrik 8 Seater Pesaing BYD M6, Kabin Lega Cocok untuk Keluarga
- Cek Fakta: Viral Ferdy Sambo Ditemukan Meninggal di Penjara, Benarkah?
- Target Harga Saham CDIA Jelang Pergantian Tahun
Pilihan
-
Catatan Akhir Tahun: Emas Jadi Primadona 2025
-
Dasco Tegaskan Satgas DPR RI Akan Berkantor di Aceh untuk Percepat Pemulihan Pascabencana
-
6 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED Terbaik untuk Pengalaman Menonton yang Seru
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
Terkini
-
Sekolah di Tiga Provinsi Sumatra Kembali Normal Mulai 5 Januari, Siswa Boleh Tidak Pakai Seragam
-
Makna Bendera Bulan Bintang Aceh dan Sejarahnya
-
Antara Kesehatan Publik dan Ekonomi Kreatif: Adakah Jalan Tengah Perda KTR Jakarta?
-
Fahri Hamzah Sebut Pilkada Melalui DPRD Masih Dibahas di Koalisi
-
Mendagri: Libatkan Semua Pihak, Pemerintah Kerahkan Seluruh Upaya Tangani Bencana Sejak Awa
-
Seorang Pedagang Tahu Bulat Diduga Lecehkan Anak 7 Tahun, Diamuk Warga Pasar Minggu
-
Banjir Ancam Produksi Garam Aceh, Tambak di Delapan Kabupaten Rusak
-
Simalakama Gaji UMR: Jaring Pengaman Lajang yang Dipaksa Menghidupi Keluarga
-
Manajer Kampanye Iklim Greenpeace Indonesia Diteror Bangkai Ayam: Upaya Pembungkaman Kritik
-
Sepanjang 2025, Kemenag Teguhkan Pendidikan Agama sebagai Investasi Peradaban Bangsa