Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo enggan ambil pusing soal pendapat Mantan Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto yang mengajak para ulama untuk meninggalkan demokrasi.
Meski tidak melarang Ismail untuk menyampaikan pendapat seperti itu, Tjahjo mengingatkan bahwa sistem negara yang dijalani saat ini sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Tjahjo mengatakan bahwa sistem negara yang telah diatur dalam undang-undang tersebut ialah dengan cara berdemokrasi. Demokrasi justru dijalani selama ini untuk mendapatkan pemimpin yang amanah.
"Pendapat silakan, tetapi sistem negara kita sesuai dengan UU yang ada sudah mengatur ada hak secara demokrasi, karena seluruh proses rekruitmen yang amanah demi kemaslahatan masyarakat lewat proses yang demokratis," kata Tjahjo saat ditemui di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Selasa (6/8/2019).
Tjahjo juga menegaskan bahwa negara Indonesia yang demokratis itu justru bisa memilih pemimpin yang amanah langsung atas pemilihan masyarakat. Bukan hanya pemimpin negara, akan tetapi hal tersebut juga berlaku saat mencari pemimpin daerah.
"Negara kita negara yang demokratis, memilih pemimpin juga amanah, mencari pemimpin juga yang amanah dari bawah, mulai dari kepala daerah, DPR, DPRD itu kan baik," katanya.
Sebelumnya Ismail Yusanto, eks Jubir HTI sempat menyampaikan pendapatnya dalam Ijtimak Ulama IV di Hotel Lor In, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (5/8/2019) kemarin.
Ismail menerangkan bahwa sistem negara yang demokratis malah mempersempit jalur Islam di Indonesia.
"Demokrasi tidak memberikan jalan leluasa, jalan sempit bagi Islam. Hanya untuk Islam yang sedikit, bukan Islam yang banyak," kata Ismail seusai acara.
Baca Juga: Ada Eks Jubir HTI di Ijtimak Ulama IV, PSI: Perkuat FPI Dukung Khilafah
Ismail juga menyebut demokrasi akan meredup sendiri apabila ada Islam politik. Ia sempat mencontohkan dengan negara Aljazair serta Mesir.
Berita Terkait
-
Bendera Khilafah Berkibar di Madrasah, Eks Jubir HTI: Tak Ada Larangan
-
Ucapkan Selamat Lebaran, Tjahjo: HTI Sudah Bubar, Jangan Gunakan Nama Ormas
-
Habib Bahar Dipolisikan, Eks Jubir HTI: Ini Kriminalisasi Pemerintah
-
HTI Disebut Tunggangi Reuni Aksi 212, Eks Jubir: Itu Pemikiran Orang Dungu
-
Eks Jubir HTI: Tak Pilih Jokowi Masuk Neraka Bagaimana Logikanya?
Terpopuler
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- Dari Koruptor Kembali ke Rakyat: Aset Rp16,39 Miliar Kini Disulap Jadi Sekolah hingga Taman di Jabar
- Prabowo Bakal Copot Lagi Pejabat 'Telur Busuk', Hashim Djojohadikusumo: Semua Opsi di Atas Meja
- 35 Link Poster Ramadhan 2026 Simpel dan Menarik, Gratis Download!
- Lebih Bagus Smart TV atau Android TV? Ini 6 Rekomendasi Terbaik Harga di Bawah Rp3 Juta
Pilihan
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
-
Jaminan Kesehatan Dicabut, Ribuan Warga Miskin Magelang Tercekik Cemas: Bagaimana Jika Saya Sakit?
-
Lagu "Cita-citaku (Ga Jadi Polisi)" Milik Gandhi Sehat Ditarik dari Peredaran, Ada Apa?
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
Terkini
-
Bahlil Mantap Nyaleg 2029: Wartawan Jangan Tanya Lagi, Saya Caleg!
-
Kemensos Gandeng YLKI Tindaklanjuti Aduan BPJS PBI Nonaktif, Puluhan Laporan Masuk
-
Gus Ipul Minta Wali Kota Denpasar Cabut Pernyataan soal BPJS PBI
-
Mudik Gratis BUMN 2026 Resmi Dibuka, Jasa Raharja Siapkan Kuota 23.500 Pemudik
-
Gempa Beruntun M 5,5 Guncang Karatung dan Melonguane Sulawesi Utara
-
Gunung Semeru Lima Kali Erupsi Hari Ini, PVMBG Ungkap Lima Titik Waspada
-
Gus Ipul Ajak ASN Kemensos Turun Ground Check DTSEN
-
Kisah Dokter Diaspora Terobos Sekat Birokrasi demi Misi Kemanusiaan di Sumatra
-
Sarmuji Luruskan Fatsun Politik Fraksi Golkar: Bukan Larang Kritik Prabowo-Gibran, Tapi Ada Etikanya
-
Respons Keluhan Warga, Kemensos Libatkan YLKI Awasi Penonaktifan BPJS PBI