Suara.com - Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK Jilid V menjamin kualitas dalam melakukan seleksi terhadap peserta Capim KPK periode 2019-2023. Keyakinan itu, lantaran Pansel KPK sudah melakukan seleksi dengan sesuai aturan Undang Undang yang berlaku.
Hal itu disampaikan, Ketua Pansel KPK, Yenti Ganarsih menanggapi tudingan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi dalam menyeleksi capim KPK, tidak sangat serius mencari pimpinan yang berintegritas.
"Untuk itu, pastilah (harus terjamin kualitas seleksi capim KPK). Dan kami pun bekerja sudah sesuai aturan yang berlaku. Kami terus fokus bekerja," kata Yenti, Rabu (7/8/2019).
Yenti menambahkan, tudingan dari Koalisi Masyarakat Sipil bahkan dilancarkan sebelum pihaknya mulai bekerja. Itupun, dianggap Yenti sangat tidak mendasar dengan tuduhan bahwa Pansel KPK, tak dapat memilih capim KPK yang berintegritas.
"Jadi, sangat tidak berdasar. Bahkan, sejak malam tanggal 17 Mei terbentuknya Pansel sudah dituduh," kata Yenti.
Kemudian, Koalisi Masyarakat Sipil yang juga menyoroti 40 peserta capim KPK yang telah lolos tes Psikologi. Apalagi tanggapan itu, dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang dianggap bahwa peserta capim KPK yang lolos tes psikologi tidak banyak yang memuaskan masyarakat luas.
Menanggapi hal itu, anggota Pansel KPK, Hendardi meminta Koalisi Masyarakat Sipil maupun ICW agar tak menyoroti kinerja Pansel KPK mengatasnamakan publik secara luas.
"Ini kan, Pansel memang bukan alat pemuas ICW dan Koalisi ini-itu. Pansel mempertanggungjawabkan kerjanya pada Presiden," kata Hendardi.
"Mereka bisa mengatasnamakan publik atas dasar riset atau survei atau mereka baru menang pemilu? Bisa dengan serta merta dan enteng mengatasnamakan publik. Hati-hati mengatasnamakan publik," katanya.
Baca Juga: Mabes Polri: 6 Polisi yang Lolos Psikotes Capim KPK Perwira Terbaik
Berita Terkait
-
Koalisi Masyarakat Sipil Tak Kaget Banyak Internal KPK Tak Lolos Seleksi
-
Mabes Polri: 6 Polisi yang Lolos Psikotes Capim KPK Perwira Terbaik
-
Soal Integritas Capim KPK, Koalisi Masyarakat Sipil Kirim Surat ke Jokowi
-
Diduga Salah Input, Satu Capim KPK Punya Harta Lebih dari Rp 1 Triliun
-
40 Capim KPK Lolos Tes Psikologi, KPK: Baru 27 yang Lapor LHKPN
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Nama PBNU Terseret Kasus Haji, KPK Buka Suara: Benarkah Hanya Incar Orangnya, Bukan Organisasinya?
-
Rentetan Kasus Keracunan Makan Bergizi Gratis, DPD Minta BGN Kurangi Jumlah Penerima MBG
-
Asmara Berujung Maut di Cilincing: Pemuda Tewas Dihabisi Rekan Sendiri, Kamar Kos Banjir Darah!
-
Video Gibran Tak Suka Baca Buku Viral Lagi, Netizen Bandingkan dengan Bung Hatta
-
KPK Ungkap Kasus Korupsi Kuota Haji, Libatkan Hampir 400 Biro Perjalanan
-
Nabire Diguncang Gempa Berkali-kali, Jaringan Internet Langsung Alami Gangguan
-
KPK Sita Uang Hingga Mobil dan Tanah dari Dirut BPR Jepara Artha dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Terungkap! Modus Oknum Kemenag Peras Ustaz Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji
-
PWNU DKI Ingatkan soal Transformasi PAM Jaya: Jangan Sampai Air Bersih Jadi Barang Dagangan
-
Satgas PKH Tertibkan Tambang Ilegal di Maluku Utara: 100 Hektar Hutan Disegel, Denda Menanti!