Suara.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ingin ikut berkontribusi dalam pembangunan negara. Untuk mewujudkan hal itu, Gerindra bahkan sudah menyodorkan konsep kepada Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).
Juru Bicara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Prabowo juga ingin menerapkan pembangunan ekonomi yang berpijak pada Pasal 33 UUD 45.
Namun apakah kontribusi itu akan dilakukan Gerindra di dalam atau di luar pemerintahan, menurut Dahnil, semua bergantung terhadap Jokowi dan Megawati, apakah menerima konsep yang ditawarkan atau tidak.
"Terkait posisi di mana tentu beliau tahu persis etika politiknya. Jadi sangat tergantung bu Megawati dan pak Jokowi membutuhkan pak Prabowo dan Gerindra sebagai mitra kritis (oposisi) atau di dalam pemerintahan, bagi pak Prabowo keduanya sama," kata Dahnil kepada wartawan, Jumat (9/8/2019).
Gerindra sendiri juga sepenuhnya memberikan keputusan terkait posisi politik partai kepada Prabowo Subianto selaku Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina.
"Gerindra secara resmi sudah menyerahkan sepenuhnya keputusan akan berkoalisi, artinya masuk pemerintahan atau menjadi mitra kritis di luar pemerintahan kepada pak Prabowo," kata Dahnil.
Sebelumnya, Partai Gerindra sudah menawarkan konsep-konsep untuk masuk koalisi Jokowi - Ma'ruf Amin. Jika cocok, kemungkinan Gerindra masuk koalisi.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, apakah partainya akan masuk koalisi pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin, tergantung dari konsep yang sudah ditawarkan kepada Jokowi.
"Kami sudah menyampaikan konsep-konsep untuk ditawarkan, kalau diterima, maka kami akan masuk koalisi dengan senang hati untuk membantu pemerintah, membangun bangsa dan negara ke depan," kata Dasco saat dihubungi, Jumat (9/8/2019).
Baca Juga: Prabowo Sempat Satu Ruangan Bersama Jokowi, Bahas Koalisi?
Konsep-konsep tersebut antara lain kemandirian dan ketahanan pangan serta energi. Dasco mengatakan, apabila konsep-konsep itu tidak diterima, Gerindra inginnya ada satu atau dua konsep bisa dikerjakan untuk membantu membangun bangsa, membantu pemerintah.
Namun menurut dia, kalau konsep Gerindra tidak ada yang diterima, Gerindra akan membantu pemerintah tanpa masuk ke pemerintahan.
"Kita akan bantu di parlemen dengan legislasi yang kuat, pengawasan yang kuat, dan penganggaran yang kuat," katanya.
Berita Terkait
-
Prabowo Sempat Satu Ruangan Bersama Jokowi, Bahas Koalisi?
-
Gerindra Wacanakan Poros Teuku Umar - Kertanegara, Ini Respons Nasdem
-
PA 212 Cuek Prabowo ke Kongres PDIP: Nggak Punya Urusan Lagi!
-
Nasdem Minta Jokowi Juga Kasih Kursi Menteri ke Partai Tak Lolos Parlemen
-
Ferdinand Sindir Prabowo Akrab dengan Mega: Setelah Rakyat Korban Nyawa
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional