Suara.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ingin ikut berkontribusi dalam pembangunan negara. Untuk mewujudkan hal itu, Gerindra bahkan sudah menyodorkan konsep kepada Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).
Juru Bicara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Prabowo juga ingin menerapkan pembangunan ekonomi yang berpijak pada Pasal 33 UUD 45.
Namun apakah kontribusi itu akan dilakukan Gerindra di dalam atau di luar pemerintahan, menurut Dahnil, semua bergantung terhadap Jokowi dan Megawati, apakah menerima konsep yang ditawarkan atau tidak.
"Terkait posisi di mana tentu beliau tahu persis etika politiknya. Jadi sangat tergantung bu Megawati dan pak Jokowi membutuhkan pak Prabowo dan Gerindra sebagai mitra kritis (oposisi) atau di dalam pemerintahan, bagi pak Prabowo keduanya sama," kata Dahnil kepada wartawan, Jumat (9/8/2019).
Gerindra sendiri juga sepenuhnya memberikan keputusan terkait posisi politik partai kepada Prabowo Subianto selaku Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina.
"Gerindra secara resmi sudah menyerahkan sepenuhnya keputusan akan berkoalisi, artinya masuk pemerintahan atau menjadi mitra kritis di luar pemerintahan kepada pak Prabowo," kata Dahnil.
Sebelumnya, Partai Gerindra sudah menawarkan konsep-konsep untuk masuk koalisi Jokowi - Ma'ruf Amin. Jika cocok, kemungkinan Gerindra masuk koalisi.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, apakah partainya akan masuk koalisi pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin, tergantung dari konsep yang sudah ditawarkan kepada Jokowi.
"Kami sudah menyampaikan konsep-konsep untuk ditawarkan, kalau diterima, maka kami akan masuk koalisi dengan senang hati untuk membantu pemerintah, membangun bangsa dan negara ke depan," kata Dasco saat dihubungi, Jumat (9/8/2019).
Baca Juga: Prabowo Sempat Satu Ruangan Bersama Jokowi, Bahas Koalisi?
Konsep-konsep tersebut antara lain kemandirian dan ketahanan pangan serta energi. Dasco mengatakan, apabila konsep-konsep itu tidak diterima, Gerindra inginnya ada satu atau dua konsep bisa dikerjakan untuk membantu membangun bangsa, membantu pemerintah.
Namun menurut dia, kalau konsep Gerindra tidak ada yang diterima, Gerindra akan membantu pemerintah tanpa masuk ke pemerintahan.
"Kita akan bantu di parlemen dengan legislasi yang kuat, pengawasan yang kuat, dan penganggaran yang kuat," katanya.
Berita Terkait
-
Prabowo Sempat Satu Ruangan Bersama Jokowi, Bahas Koalisi?
-
Gerindra Wacanakan Poros Teuku Umar - Kertanegara, Ini Respons Nasdem
-
PA 212 Cuek Prabowo ke Kongres PDIP: Nggak Punya Urusan Lagi!
-
Nasdem Minta Jokowi Juga Kasih Kursi Menteri ke Partai Tak Lolos Parlemen
-
Ferdinand Sindir Prabowo Akrab dengan Mega: Setelah Rakyat Korban Nyawa
Terpopuler
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Usia 50 Tahun ke Atas
- Ini 4 Smartphone Paling Diburu di Awal Januari 2026
- 5 Sepatu Nike Diskon hingga 40% di Sneakers Dept, Kualitas Bagus Harga Miring
- 5 Tablet dengan SIM Card Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking Anti Ribet
- Beda dengan Inara Rusli, Wardatina Mawa Tolak Lepas Cadar Demi Uang
Pilihan
-
UMP Minim, Biaya Pendidikan Tinggi, Warga Jogja Hanya jadi Penonton Kemeriahan Pariwisata
-
Cek Fakta: Video Rapat DPRD Jabar Bahas Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Ini Faktanya
-
Dipecat Manchester United, Begini Statistik Ruben Amorim di Old Trafford
-
Platform Kripto Indodax Jebol, Duit Nasabah Rp600 Juta Hilang Hingga OJK Bertindak
-
4 HP RAM 12 GB Paling Murah Januari 2026, Pilihan Terbaik untuk Gaming dan Multitasking
Terkini
-
Retret Kabinet di Hambalang: Prabowo Baru Dengar Paparan 4 Menteri, Rapat Bisa Lanjut Sampai Malam
-
Istana Bongkar Maksud Prabowo Absen Para Ketum Parpol dan Singgung Kekuatan Koalisi
-
Kuasa Hukum Kerry Riza Ungkap Keanehan dan Kejanggalan Sidang Kasus Pertamina
-
Kasus Nikel Rp2,7 T Di-SP3 Diam-diam, Kenapa Baru Diumumkan KPK Setahun Kemudian?
-
Kerry Riza Tak Bisa Doorstop, Hamda Zoelva: Itu Hak Terdakwa yang Dilindungi
-
Amnesty Nilai Kehadiran TNI di Sidang Nadiem Makarim Langgar Prinsip Peradilan Merdeka
-
Kasus Pemerasan Izin TKA, KPK Bakal Panggil Lagi Eks Sekjen Kemnaker Heri Sudarmanto
-
Donald Trump Culik Nicolas Maduro, Apakah Amerika Berhak Menangkap Presiden Negara Lain?
-
Ambisi Panas Trump di Kutub Utara: Incar Greenland, Denmark dan Warga Lokal Murka
-
Respon Hadirnya TNI di Sidang Nadiem Makarim, Amnesty International: TNI Bukan Satpam Kejaksaan