Suara.com - Organisasi lingkungan global Greenpeace menyoroti imbauan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal larangan penggunaan kantong plastik sebagai bungkus daging kurban.
Greenpeace menilai bila imbauan tersebut merupakan sebuah ide yang bagus apalagi jika dipraktikkan untuk jangka panjang.
Namun di lain pihak harus disempurnakan lantaran masih ada yang menggunakan kantong plastik untuk membungkus daging kurban.
Lewat akun Twitter resmi @GreenpeaceID, organisasi itu meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengadakan sosialisasi secara merata sehingga masyarakat bisa paham tentang esensi bebas plastik, bukan memakai besek bambu tapi tetap dibungkus plastik.
"Imbauan Gubernur DKI @aniesbaswedan ini adalah inisiatif bagus, apalagi jika kedepan DKI bisa larang kantong plastik, namun pelaksanaannya dan sosialisasinya perlu disempurnakan karena masih ada yang menggunakan plastik 'ramah lingkungan' sebelum dimasukkan dalam besek bambu," tulis @GreenpeaceID, Selasa (12/8/2019).
Sebelumnya, Greenpeace menyenggol nama Anies Baswedan ketika menanggapi kicauan seorang warganet yang mengeluhkan pemakaian plastik di dalam besek saat pembagian daging di Masjid Istiqlal.
"Iya sih pakai besek, tapi dagingnya diplastikin dulu baru diisi di besek. Aah gimana sih!! (Ini pembagian daging di Masjid Istiqlal) @GreenpeaceID #plasticfree #NoSingleUsePlastic," cuit @gita_ningrum, Minggu (11/8/2019).
"Ckckckck gimana nih, @aniesbaswedan?" balas @GreenpeaceID.
Tak beselang lama setelah kicauan tersebut jadi bahan pembicaraan, Greenpeace menyampaikan permintaan maaf bila hal tersebut dirasa menyudutkan sebelah pihak. Mereka mengklaim kicauan tersebut sekadar saran.
Baca Juga: Besek Daging Kurban Kurangi 40 Persen Sampah Jakarta Barat Perhari
"Teman-teman Greenpeace, kami minta maaf jika ada yang tersinggung dengan tweet kami di bawah ini, tidak ada maksud untuk menyalahkan siapapun, melainkan sebagai masukan bahwa program Idul Adha bebas plastik Pemprov DKI ini sudah bagus tapi pelaksanaannya masih perlu disempurnakan," kicau @GreenpeaceID.
Berita Terkait
-
Ditanya Nyesal Ikut Pilpres 2024, Anies Balik Tanya Publik: NyeseI Tak Memilih Saya?
-
Greenpeace Cs Sorot APRIL Group, Sebut Pemasok Barunya Perusak Hutan
-
Prabowo dalam Tekanan! Media Asing Sebut Anies Baswedan Saat Rupiah dan IHSG Kompak Jebol
-
'Pulau Sampah' Kembali Muncul di Muara Angke, Greenpeace Desak Jakarta Benahi Sistem dari Sumber
-
Anies Baswedan Skakmat Seskab Teddy yang Sebut Dino Patti Djalal 'Pejabat Cuma 3 Bulan'
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
- 5 HP Samsung 5G Termurah 2026, Fitur Lengkap dan Performa Stabil untuk Jangka Panjang
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- Golkar Sulsel Memanas, Ini Alasan Pendukung Appi Alihkan Dukungan ke IAS
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Kelola Sampah Organik ala Warga Meruya Selatan Hingga Jadi Bernilai Ekonomi
-
Ribuan Taruna TNI-Polri Jadi Kakak Asuh Siswa di 178 Sekolah Rakyat
-
833 ASN Pendamping PKH Punya Pekerjaan Sampingan, Kemensos Tagih Pengembalian Gaji Rp7,9 Miliar
-
Prabowo Bakal Resmikan B50 Pekan Depan
-
PDIP: Prabowo Tahu Hukum Masih Dipakai untuk Kepentingan Politik, Rakyat Tunggu Perubahan
-
Presiden Belarus Tawarkan Alih Teknologi Otomotif hingga Alat Berat untuk Indonesia
-
Lagu Bupati Purwakarta 'Lalaki Langit' Berpotensi Langgar UU TPKS, Ancaman Hukuman 9 Bulan Penjara
-
Lagu Om Zein Dinilai Lecehkan Perempuan, Dianggap Humor Pun Tidak Lucu!
-
ICW: Prabowo Menormalisasi Rangkap Jabatan lewat Pengangkatan Nanik S. Deyang Cs
-
2.000 Taruna Diterjunkan ke Sekolah Rakyat, Pemerintah Bantah Ada Militerisasi