TNI-Polri Ucapkan Rasis, DPR: Harus Ditindak, Bila Perlu Pejabatnya Dicopot

Suara.com - Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Dapil Papua Barat, Michael Wattimena meminta kepolisian mengusut tuntas aksi pengepungan kepada mahasiswa asal Papua di Surabaya yang akhirnya menjadi pemicu kerusuhan di Manokwari, Papua Barat.

Menurutnya, mahasiwa sebagai pribadi yang intelektual tak pantas mendapatkan persekusi semacam di Malang dan Surabaya. Ia mengatakan mahasiswa memiliki andil besar dalam perjalanan bangsa Indonesia.

"Apa yg terjadi di dalam gedung ini pada era reformasi itu juga akibat daripada kontribusi mahasiswa. Sehingga kita bisa berada dalam iklim reformasi. Sehingga mahasiswa harus diproteksi bukan dipersekusi atau diusir yang sebagaimana kita lihat dalam dinamika tiga hari akhir-akhir ini," kata Michael dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Karena itu Micahel meminta secara khusus kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian mencari tahu dalang dan motif dari peristiwa di Surabaya. Ia meminta pengusutan terhadap siapa di balik insiden penurunan bendera merah putih hingga bendera kemudian berada di selokan.

Sekaligus, kata Michael ihwan siapa yang memviralkan insiden tersebut hingga memancing warga Papua melalukan aksi di Manokwari, Senin (19/8/2019) kemarin.

"Untuk itu melalui forum yang mulia ini supaya diusut dengan tegas kejadian yang terjadi di Surabaya dan Malang dan di Jogja. Sebenarnya ini konten politiknya apa? Apalagi dalam suasana kita baru masuk dalam ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-74. Pasti ada sesuatu yang lain di balik ini semua," katanya.

Hal senada juga dikatakan oleh anggota DPR RI Fraksi Gerindra Dapil Papua, Steven Abraham.

Ia meminta adanya pengusutan terhadap oknum TNI-Polri yang diduga terlibat dalam melontarkan kata rasis terhadap mahasiswa asal Papua.

"Saya minta dengan tegas TNI-Polri bahwa kita lihat kemarin video yang beredar luas jelas-jelas sekali ada pihak oknum TNI-Polri yang ikut menyerahkan kata-kata rasis. Ini harus diusut, ditindak, bila perlu pejabat di atasnya harus dicopot," ujar Steven.

Baca Juga: Tak Terima Disebut Monyet, Mahasiswa Papua Bakal Aksi di Depan Istana