Suara.com - MRP Serukan Mahasiswa Pulang, Aliansi Mahasiswa Papua: Negara Harus Berikan Referendum Papua Barat
Sekretaris Umum II Aliansi Mahasiswa Papua Albert Mungguar mengatakan, pihaknya tidak akan pulang ke tanah Papua sebelum Republik Indonesia memberikan kemerdekaan.
Albert memastikan, semua anggota AMP tidak akan pulang sebelum syarat tersebut terpenuhi.
Hal itu dikatakan Albert menanggapi maklumat Majelis Rakyat Papua (MRP) yang meminta mahasiswa Papua yang sedang menempuh pendidikan di luar daerah untuk kembali.
Menurut Albert, dirinya bersama AMP akan pulang ke tanah Papua bilamana pejabat Papua melepas seragam dinasnya dan Republik Indonesia memberikan hak kemerdekaan untuk Papua Barat.
"Pernyataan sikap Aliansi Mahasiswa Papua, itu jikalau MRP dan gubernur meminta kami pulang maka mereka lepas pakaian dinas dan negara harus memberikan referendum untuk Papua Barat," kata Albert saat dihubungi Suara.com, Senin (26/8/2019).
Albert mengaku kekinian orang tuanya yang berada di Papua kerap menghubunginya untuk segera pulang.
Hanya, kata dia, dirinya bersikukuh untuk tidak pulang ke tanah Papua sebelum kemerdekaan untuk Papua Barat diberikan.
"Iya ini suruh pulang sudah mau kirim tiket, tapi saya bilang itu karena teman-teman dari AMP bilang kami akan pulang dengan syarat NKRI keluar dari tanah Papua Barat, baru kami akan pulang," ujarnya.
Baca Juga: Klaim JK soal Subsidi Besar, Mahasiswa Papua: Dimakan oleh Elite!
"Jadi sementara kami masih menunggu perkembangan selama satu minggu ke depan," imbuhnya.
Sebelumnya, Majelis Rakyat Papua (MRP) mengeluarkan maklumat untuk para mahasiswa Papua yang sedang belajar di luar pulau.
Foto selembar maklumat tertulis yang ditandatangani Ketua MRP Timotius Murib itu diunggah ke Twitter oleh Febriana Firdaus, jurnalis sekaligus pegiat HAM.
Maklumat tersebut berisi tentang "Seruan kepada mahasiswa Papua di semua kota studi pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kembali ke Tanah Papua."
Disebutkan, maklumat itu dikeluarkan menyusul berbagai tindakan rasisme, kekerasan, dan persekusi dari aparat TNI/Polri, ormas, dan kelompok masyarakat yang menimpa mahasiswa Papua di Surabaya, Malang, Semarang, dan Makassar.
Tanggung jawab untuk menjaga jati diri dan identitas orang asli Papua juga menjadi landasan dikeluarkannya maklumat tersebut.
Berita Terkait
-
Klaim JK soal Subsidi Besar, Mahasiswa Papua: Dimakan oleh Elite!
-
Persahabatan Galuh dan Gap, 'Asal Ko Tahu Trada HAM di Papua'
-
Kibarkan Bendera Bintang Kejora, Massa Aksi: Papua Bukan Merah Putih
-
Maklumat MRP Minta Mahasiswa Papua Pulang dan Lanjut Studi di Tanah Sendiri
-
Aksi Anti Rasis, Mahasiswa Papua: Beri Kami Hak Menentukan Nasib Sendiri
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Truk Terguling di S. Parman, Belasan Rute Transjakarta Terdampak Sore Ini
-
Pesan Prabowo untuk Thomas Djiwandono yang Resmi jadi Deputi Gubernur BI
-
Mantan Kepala LKPP Ungkap Aturan Harga E-Katalog dalam Sidang Dugaan Korupsi Nadiem Makarim
-
Ibu Korban Kecelakaan Maut di Singapura Masih Dirawat Intensif, Pengemudi Resmi Ditahan
-
Fakta Baru Kasus Pria Dikira Panggul Mayat, Biawak Gagal Dijual Dibawa Pulang Jalan Kaki
-
Terima Aspirasi Amnesty, DPD RI Dorong Penyelesaian Damai Konflik dan Penguatan HAM di Papua
-
Amnesty Internasional Laporkan Tragedi Gearek ke DPD: Heli Militer Diduga Serang Pemukiman
-
Pimpinan DPD RI soal Laporan Tragedi Gearek: Kekerasan di Papua Bukan Lagi Rahasia Umum!
-
Sempat Dinonaktifkan, Mensos Pastikan BPJS PBI 106 Ribu Pasien Katastropik Aktif Otomatis
-
Hampir Separuh Laut Dunia Kini Tercemar Sampah: Apa yang Bisa Dilakukan?