Suara.com - MRP Serukan Mahasiswa Pulang, Aliansi Mahasiswa Papua: Negara Harus Berikan Referendum Papua Barat
Sekretaris Umum II Aliansi Mahasiswa Papua Albert Mungguar mengatakan, pihaknya tidak akan pulang ke tanah Papua sebelum Republik Indonesia memberikan kemerdekaan.
Albert memastikan, semua anggota AMP tidak akan pulang sebelum syarat tersebut terpenuhi.
Hal itu dikatakan Albert menanggapi maklumat Majelis Rakyat Papua (MRP) yang meminta mahasiswa Papua yang sedang menempuh pendidikan di luar daerah untuk kembali.
Menurut Albert, dirinya bersama AMP akan pulang ke tanah Papua bilamana pejabat Papua melepas seragam dinasnya dan Republik Indonesia memberikan hak kemerdekaan untuk Papua Barat.
"Pernyataan sikap Aliansi Mahasiswa Papua, itu jikalau MRP dan gubernur meminta kami pulang maka mereka lepas pakaian dinas dan negara harus memberikan referendum untuk Papua Barat," kata Albert saat dihubungi Suara.com, Senin (26/8/2019).
Albert mengaku kekinian orang tuanya yang berada di Papua kerap menghubunginya untuk segera pulang.
Hanya, kata dia, dirinya bersikukuh untuk tidak pulang ke tanah Papua sebelum kemerdekaan untuk Papua Barat diberikan.
"Iya ini suruh pulang sudah mau kirim tiket, tapi saya bilang itu karena teman-teman dari AMP bilang kami akan pulang dengan syarat NKRI keluar dari tanah Papua Barat, baru kami akan pulang," ujarnya.
Baca Juga: Klaim JK soal Subsidi Besar, Mahasiswa Papua: Dimakan oleh Elite!
"Jadi sementara kami masih menunggu perkembangan selama satu minggu ke depan," imbuhnya.
Sebelumnya, Majelis Rakyat Papua (MRP) mengeluarkan maklumat untuk para mahasiswa Papua yang sedang belajar di luar pulau.
Foto selembar maklumat tertulis yang ditandatangani Ketua MRP Timotius Murib itu diunggah ke Twitter oleh Febriana Firdaus, jurnalis sekaligus pegiat HAM.
Maklumat tersebut berisi tentang "Seruan kepada mahasiswa Papua di semua kota studi pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kembali ke Tanah Papua."
Disebutkan, maklumat itu dikeluarkan menyusul berbagai tindakan rasisme, kekerasan, dan persekusi dari aparat TNI/Polri, ormas, dan kelompok masyarakat yang menimpa mahasiswa Papua di Surabaya, Malang, Semarang, dan Makassar.
Tanggung jawab untuk menjaga jati diri dan identitas orang asli Papua juga menjadi landasan dikeluarkannya maklumat tersebut.
Berita Terkait
-
Klaim JK soal Subsidi Besar, Mahasiswa Papua: Dimakan oleh Elite!
-
Persahabatan Galuh dan Gap, 'Asal Ko Tahu Trada HAM di Papua'
-
Kibarkan Bendera Bintang Kejora, Massa Aksi: Papua Bukan Merah Putih
-
Maklumat MRP Minta Mahasiswa Papua Pulang dan Lanjut Studi di Tanah Sendiri
-
Aksi Anti Rasis, Mahasiswa Papua: Beri Kami Hak Menentukan Nasib Sendiri
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
-
Boni Hargens: 5 Logical Fallacies di Argumentasi Komite Reformasi Polri Terkait Perpol 10/2025
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana
-
5 Ton Pakaian Bakal Disalurkan untuk Korban Banjir dan Longsor Aceh-Sumatra