Suara.com - Pin emas bagi anggota dewan di DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024, hari Selasa (27/8) kemarin mulai dibagikan. Namun untuk Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan dicarikan pin berbahan kuningan.
Sekretaris DPRD DKI Jakarta, Yuliardi mengatakan pihaknya secara bergiliran akan membagikan pin emas pada anggota dewan dengan cara mendatangi ke fraksinya masing-masing.
"Kalau mereka ada saja, pada intinya kami standby di kantor. Jadi pas mereka ada langsung dikasih, kalau gak ada nanti pas hadir saja," ujar Yuliardi saat dikonfirmasi.
Sementara untuk Fraksi PSI, Yuliardi mengatakan pihaknya telah menerima surat pernyataan penolakan mengenakan pin emas dari fraksi yang berisi delapan orang tersebut. Sekretariat DPRD sendiri saat ini masih mencari pin kuningan yang diminta oleh PSI.
"Hari Kamis pekan lalu mereka kirimkan surat pernyataan mengenai penolakan menggunakan pin emas. Saat ini masih kami cari, kemarin sudah kami cari. Besok dicari lagi kan mereka minta pin kuningan, bukan emas," ucap Yuliardi.
Yuliardi mengatakan karena ada surat pernyataan dari PSI tersebut, pihak Sekretariat DPRD DKI Jakarta tidak akan memberikan pin emas pada anggota dewan dari PSI.
Namun pin emas yang seharusnya menjadi hak anggota dewan PSI, tetap disiapkan oleh pihak sekretariat sebagai cadangan jika nanti ada Pergantian Antar Waktu (PAW).
"Mereka (PSI) tidak kami kasih pin emas karena berdasarkan surat pernyataan yang mereka buat kepada kami, kami sambil cari yang kuningan. Jadi pin kami simpan sebagai cadangan bilamana ada anggota yang PAW," ucap Yuliardi.
Yuliardi menambahkan bahwa pihaknya memiliki pin berbahan tembaga, namun dia mengaku masih menunggu konfirmasi dari PSI apakah akan menerima atau tidak.
Baca Juga: Ribut-ribut Pin Emas DPRD, PSI: Taufik Gerindra Sayang Kami
"Kalau tidak menerima maka akan kembali dicarikan pin dengan bahan kuningan," ucapnya.
Yuliardi mengatakan tidak ada anggaran untuk pin tembaga tersebut. Pin tembaga ini merupakan pin yang telah disiapkan, dan belum terpakai pada saat DPRD periode sebelumnya.
"Enggak ada anggaran pin tembaga, itu karena dulu kan ada temen-temen dewan minta disiapkan untuk yang nggak asli, karena sering hilang juga mereka. Terus kita siapkan. Nah kita cari-cari ternyata masih ada sisa. Sisa lama tapi kan baru, bukan bekas cuma belum terpakai," tuturnya menambahkan.
Sebelumnya diberitakan, PSI menolak pin emas anggota DPRD DKI Jakarta. Menurut PSI, pengadaan pin emas untuk para anggota Dewan hanya menghamburkan uang.
Atas penolakan tersebut, PSI membuat surat pernyataan terkait sikapnya. Dalam surat tersebut PSI meminta pin diganti dengan bahan kuningan. (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
Ribut-ribut Pin Emas DPRD, PSI: Taufik Gerindra Sayang Kami
-
PSI: Apalah Arti Pin Emas Dewan Jika Hasil Kerjanya Berkarat
-
Tolak Pin Emas DPRD, PSI Minta Dibelikan Pin Kuningan di Pasar Senen
-
Pin Emas DPRD DKI Dibagikan Hari Ini, PSI Tidak Dapat
-
Anggota DPRD DKI Jakarta yang Terhormat Dapat Pin Emas 12 Gram Hari Ini
Terpopuler
- Apa yang Terjadi Jika Gunung Anak Krakatau Meletus?
- 3 Pimpinan BGN Dilaporkan ke Ombudsman, Diduga Rangkap Jabatan di BUMN
- Kacamata Cat Eye Cocok untuk Bentuk Wajah Apa? Ini 3 Pilihan dengan Harga Ramah di Kantong
- 5 Sepatu Lari Reebok yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 8 Pilihan Parfum di Alfamart yang Semakin Berkeringat Semakin Wangi
Pilihan
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
-
Cristiano Ronaldo Umumkan Perpisahan! Piala Dunia 2026 Jadi Panggung Terakhir
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
Terkini
-
Biang Kerok Blackout! Polri Bongkar Korupsi Batu Bara PLTU yang Bikin Listrik Padam Massal
-
WNI Tewas Mengenaskan di Jepang, Terduga Pelaku Diduga Tabrakkan Diri ke Kereta
-
Mahfud MD Heran Fenomena UU 'Simsalabim': Tiba-tiba Jadi, Kapan Dibahasnya?
-
Bulog Respon Cepat Masukan Masyarakat, Direktur Operasi Tinjau Penanganan Gudang Karawang
-
Dewan Pers Kabulkan Pokok Aduan Gus Ipul atas Artikel Opini yang Dinilai Menyudutkan
-
Rumor 'Orang Dalam' Bocorkan OTT Kuansing Mencuat, KPK: Itu Cuma Spekulasi!
-
Soroti Fenomena 'Rule by Law', Eks Ketua KY Sebut Hukum Dibajak Oligarki Demi Proyek Elite
-
Kemendagri Koordinasikan Usulan BSPS dari Daerah untuk Perkuat Program Perumahan
-
Bukan Cuma Jakarta, PM Narendra Modi ke Yogyakarta Demi Restorasi Candi Prambanan
-
Online Scam hingga Ancaman Privasi: Era AI Butuh Tata Kelola Ruang Digital Berbasis HAM