Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah tudingan dari pihak Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menyebut posko aduan masyarakat di Balai Kota sudah tidak ada lagi. Anies mengklaim posko aduan warga masih ada setiap pagi.
Posko aduan warga sudah ada sejak masa Gubernur Jakarta sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Kebijakan tersebut kemudian dilanjutkan Anies dengan membuka di lokasi yang sama, yakni di pendopo atau dekat pintu masuk utama Gedung Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
"Tiap pagi ada di situ (pendopo Balai Kota), iya," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2019).
Berdasarkan informasi yang didapat dari salah petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) di Balai Kota, posko tersebut dibuka pada pagi hari. Namun ia menyebut posko hanya dibuka selama 30 menit, yakni pukul 07.00 hingga 07.30 WIB.
"Ada dari lama (posko aduan), jam 07.00 sampai 07.30 WIB. Habis itu (PNS yang bertugas) balik ke aktivitas," kata petugas tersebut.
Sebelumnya, Anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Pemprov DKI, Naufal Firman Yursak berkomentar keras terhadap cuitan yang disampaikan Sekjen PSI Raja Juli Antoni. Mereka memperdebatkan posko aduan warga DKI di Balai Kota.
Awalnya, Raja Juli Antoni melalui twitternya @AntoniRaja mengumumkan program dari kader PSI yang membuka posko aduan warga setiap pagi di Kantor Fraksi PSI di Lantai 4, Gedung DPRD DKI.
"Dulu rakyat setiap pagi dapat mengadu masalah mereka di Balai kota. Sudah lama hilang. Sekarang Fraksi PSI siap menerima aduan masyarakat. Di Fraksi PSI kantor DPRD lantai 4, Pukul 8-10. Semoga kita dapatkan solusi masalah rakyat," cuit Raja Juli, dikutip Suara.com, Selasa (27/8/2019).
Cuitan itu langsung ditanggapi oleh Naufal via twitternya @firmanyursak yang mencap informasi Raja Juli hoaks. Sebab, sejak Gubernur Djarot Saiful Hidayat sudah diubah pola pengaduannya.
Baca Juga: Ribut-ribut Pin Emas DPRD, PSI: Taufik Gerindra Sayang Kami
"Ini contoh hoaks yang disebarkan sekjen parpol karena jarang bangun pagi. Sejak era Djarot, pengaduan di Balai Kota dilakukan sesuai bidang, dilanjutkan Anies sampai sekarang jam 07.30-09.00. Bahkan diperluas ke kecamatan dan kelurahan. Nyebarin hoaks macam ini jangan ditiru ya," kata Naufal.
Berita Terkait
-
Status Ibu Kota Segera Dicabut, Anies Siapkan Jakarta jadi Daerah Otsus
-
Jakarta Mau Jadi Apa Setelah Ibu Kota Negara Pindah? Ini Jawaban Anies
-
Anies Mau Ubah Gedung Jadi RTH, PDIP: Dia Enggak Ngerti Aturan Tata Ruang
-
Anies Bakal Izinkan PKL Dagang di Trotoar, Gerindra DKI: Suatu Kemajuan
-
Anies Belum Tahu Urutan Pemindahan Ibu Kota ke Kaltim
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!