Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah tudingan dari pihak Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menyebut posko aduan masyarakat di Balai Kota sudah tidak ada lagi. Anies mengklaim posko aduan warga masih ada setiap pagi.
Posko aduan warga sudah ada sejak masa Gubernur Jakarta sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Kebijakan tersebut kemudian dilanjutkan Anies dengan membuka di lokasi yang sama, yakni di pendopo atau dekat pintu masuk utama Gedung Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
"Tiap pagi ada di situ (pendopo Balai Kota), iya," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2019).
Berdasarkan informasi yang didapat dari salah petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) di Balai Kota, posko tersebut dibuka pada pagi hari. Namun ia menyebut posko hanya dibuka selama 30 menit, yakni pukul 07.00 hingga 07.30 WIB.
"Ada dari lama (posko aduan), jam 07.00 sampai 07.30 WIB. Habis itu (PNS yang bertugas) balik ke aktivitas," kata petugas tersebut.
Sebelumnya, Anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Pemprov DKI, Naufal Firman Yursak berkomentar keras terhadap cuitan yang disampaikan Sekjen PSI Raja Juli Antoni. Mereka memperdebatkan posko aduan warga DKI di Balai Kota.
Awalnya, Raja Juli Antoni melalui twitternya @AntoniRaja mengumumkan program dari kader PSI yang membuka posko aduan warga setiap pagi di Kantor Fraksi PSI di Lantai 4, Gedung DPRD DKI.
"Dulu rakyat setiap pagi dapat mengadu masalah mereka di Balai kota. Sudah lama hilang. Sekarang Fraksi PSI siap menerima aduan masyarakat. Di Fraksi PSI kantor DPRD lantai 4, Pukul 8-10. Semoga kita dapatkan solusi masalah rakyat," cuit Raja Juli, dikutip Suara.com, Selasa (27/8/2019).
Cuitan itu langsung ditanggapi oleh Naufal via twitternya @firmanyursak yang mencap informasi Raja Juli hoaks. Sebab, sejak Gubernur Djarot Saiful Hidayat sudah diubah pola pengaduannya.
Baca Juga: Ribut-ribut Pin Emas DPRD, PSI: Taufik Gerindra Sayang Kami
"Ini contoh hoaks yang disebarkan sekjen parpol karena jarang bangun pagi. Sejak era Djarot, pengaduan di Balai Kota dilakukan sesuai bidang, dilanjutkan Anies sampai sekarang jam 07.30-09.00. Bahkan diperluas ke kecamatan dan kelurahan. Nyebarin hoaks macam ini jangan ditiru ya," kata Naufal.
Berita Terkait
-
Status Ibu Kota Segera Dicabut, Anies Siapkan Jakarta jadi Daerah Otsus
-
Jakarta Mau Jadi Apa Setelah Ibu Kota Negara Pindah? Ini Jawaban Anies
-
Anies Mau Ubah Gedung Jadi RTH, PDIP: Dia Enggak Ngerti Aturan Tata Ruang
-
Anies Bakal Izinkan PKL Dagang di Trotoar, Gerindra DKI: Suatu Kemajuan
-
Anies Belum Tahu Urutan Pemindahan Ibu Kota ke Kaltim
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Akses KRL ke JIS Sudah Aktif: Ini Rute dan Jam Operasionalnya!
-
Niat ke Lombok Malah Dibuang ke Terminal Bayangan, WNA Uzbekistan Terlunta-lunta Ditipu Taksi Gelap
-
Ungkap Alasan Vonis 8 Tahun Bos Grup BJU Hendarto, Hakim: Hasil Korupsi Dipakai Judi!
-
KPK Incar 'Pemain' Lain di Skandal Korupsi MBG
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI
-
Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa
-
Karangan Bunga Hitam Putih KDM di HUT Jakarta Curi Perhatian, Ketua DPRD DKI: Unik
-
DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam