Suara.com - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menduga bahwa kritikan - kritikan yang disampaikan Wadah Pegawai KPK bersama Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi lantaran merasa khawatir jika nama-nama tertentu lolos dalam seleksi Calon Pimpinan (Capim) KPK periode 2019-2023.
Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyebut kritikan itu disampaikan karena bahwa capim KPK Jilid V dari institusi Polri dan Jaksa dianggap melakukan pelanggaran kode etik atau memiliki rekam jejak yang tidak baik.
"Ya, jadi masih banyak yang didukung WP KPK, hanya memang harus diakui WP (KPK) sangat tidak nyaman dengan Capim yang berasal dari Kepolisian," kata Boyamin, Kamis (29/8/2019).
Boyamin menyebut dari 20 Capim KPK yang kini lolos hanya 2 kandidat yang berasal dari internal KPK, yakni Alexander Marwata dan Sujanarko.
Menurut Boyamin, WP KPK bersama Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi diduga mendukung capim KPK, dari unsur akademisi Malang Corruption Watch Luthfi Jayadi Kurniawan dan Sudjanarko.
Meski begitu, sejumlah nama internal KPK sebelumnya juga telah dinyatakan gagal seperti Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan, Penasihat KPK Mohammad Tsani Annafari, Pahala Nainggolan, dan Laode M Syarif dan lainnya.
Dia menduga, setelah sejumlah capim internal KPK yang didukung WP KPK maupun koalisi masyarakat sipil antikorupsi mulai berguguran, mulailah muncul sejumlah kritikan terhadap Pansel KPK.
"Pasti sangat berkorelasi dengan seleksi. Karena WP sangat khawatir capim yang dihasilkan akan makin memperburuk keadaan," ujar Boyamin.
Maka itu, Boyamin menganggap mereka ada kekhawatiran dengan calon dari internal KPK hanya menyisakan 2 capim KPK.
Baca Juga: Dicecar Pansel KPK soal Rumah Mewah, Brigjen Sri: Saya Atlet Lari Gawang
"Kalau sekarang istilahnya khawatir calon tersisa akan tidak masuk 10 besar," kata Boyamin
Boyamin menambahkan untuk diluar internal KPK dukungan dari WP KPK maupun koalisi masyarakat sipil antikorupsi diduga mendukung Supardi dan Nawawi Pomalonga dari unsur hakim.
"Untuk Supardi meski Jaksa tetap dapat dukungan WP karena pernah bertugas di KPK yang dinilai cukup baik dan kredibel," kata dia.
Berita Terkait
-
Integritasnya Diragukan di Pansel, Hendardi: Mereka yang Sedang Berpolitik
-
Pansel Pastikan Tidak Akan Penuhi Undangan KPK Besok
-
Pansel KPK Tanya Kasus Kayu, Sugeng: Jika Bersalah, Mustahil Saya di Sini
-
Dicecar Pansel KPK soal Rumah Mewah, Brigjen Sri: Saya Atlet Lari Gawang
-
Ditanya Soal TPPU, Jawaban Sri Handayani Malah Bikin Bingung Pansel KPK
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
Terkini
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI
-
Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa
-
Karangan Bunga Hitam Putih KDM di HUT Jakarta Curi Perhatian, Ketua DPRD DKI: Unik
-
DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam
-
Parkir Cawang Tak Dilarang Total, Sudinhub: Kami Tindak yang Bandel!
-
Bukan Merendahkan, Wamenaker Ungkap Alasan Batasi Aturan Outsourcing di 4 Jenis Pekerjaan
-
Sasar 5 Provinsi, Program Lanskap Berkelanjutan Targetkan Konservasi Jutaan Hektare Kawasan
-
Muktamar PBNU dan Gertakan Cak Imin: Siapa yang Dianggap 'Main-main'?
-
Hotel Sultan Bakal Dirobohkan! Prabowo Ingin Bangun Ikon Baru Berstandar Internasional