Suara.com - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menduga bahwa kritikan - kritikan yang disampaikan Wadah Pegawai KPK bersama Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi lantaran merasa khawatir jika nama-nama tertentu lolos dalam seleksi Calon Pimpinan (Capim) KPK periode 2019-2023.
Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyebut kritikan itu disampaikan karena bahwa capim KPK Jilid V dari institusi Polri dan Jaksa dianggap melakukan pelanggaran kode etik atau memiliki rekam jejak yang tidak baik.
"Ya, jadi masih banyak yang didukung WP KPK, hanya memang harus diakui WP (KPK) sangat tidak nyaman dengan Capim yang berasal dari Kepolisian," kata Boyamin, Kamis (29/8/2019).
Boyamin menyebut dari 20 Capim KPK yang kini lolos hanya 2 kandidat yang berasal dari internal KPK, yakni Alexander Marwata dan Sujanarko.
Menurut Boyamin, WP KPK bersama Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi diduga mendukung capim KPK, dari unsur akademisi Malang Corruption Watch Luthfi Jayadi Kurniawan dan Sudjanarko.
Meski begitu, sejumlah nama internal KPK sebelumnya juga telah dinyatakan gagal seperti Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan, Penasihat KPK Mohammad Tsani Annafari, Pahala Nainggolan, dan Laode M Syarif dan lainnya.
Dia menduga, setelah sejumlah capim internal KPK yang didukung WP KPK maupun koalisi masyarakat sipil antikorupsi mulai berguguran, mulailah muncul sejumlah kritikan terhadap Pansel KPK.
"Pasti sangat berkorelasi dengan seleksi. Karena WP sangat khawatir capim yang dihasilkan akan makin memperburuk keadaan," ujar Boyamin.
Maka itu, Boyamin menganggap mereka ada kekhawatiran dengan calon dari internal KPK hanya menyisakan 2 capim KPK.
Baca Juga: Dicecar Pansel KPK soal Rumah Mewah, Brigjen Sri: Saya Atlet Lari Gawang
"Kalau sekarang istilahnya khawatir calon tersisa akan tidak masuk 10 besar," kata Boyamin
Boyamin menambahkan untuk diluar internal KPK dukungan dari WP KPK maupun koalisi masyarakat sipil antikorupsi diduga mendukung Supardi dan Nawawi Pomalonga dari unsur hakim.
"Untuk Supardi meski Jaksa tetap dapat dukungan WP karena pernah bertugas di KPK yang dinilai cukup baik dan kredibel," kata dia.
Berita Terkait
-
Integritasnya Diragukan di Pansel, Hendardi: Mereka yang Sedang Berpolitik
-
Pansel Pastikan Tidak Akan Penuhi Undangan KPK Besok
-
Pansel KPK Tanya Kasus Kayu, Sugeng: Jika Bersalah, Mustahil Saya di Sini
-
Dicecar Pansel KPK soal Rumah Mewah, Brigjen Sri: Saya Atlet Lari Gawang
-
Ditanya Soal TPPU, Jawaban Sri Handayani Malah Bikin Bingung Pansel KPK
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting