Suara.com - Sekretaris Jenderal Federasi KontraS Andy Irfan mendesak pemerintah menarik personel gabungan TNI-Polri dari Papua dan Papua Barat. Irfan menilai seharusnya pemerintah melakukan upaya dialogis dengan mengedepankan HAM dalam penyelesaian konflik yang terjadi di tanah Papua.
"Kami mendesak agar seluruh personel BKO dari Polri dan Polri yang dikerahkan ke Papua harus segera ditarik mundur," kata Irfan lewat keterangan tertulis yang diterima Suara.com, Rabu (4/9/2019).
Menurut Irfan, pengerahan ribuan personel TNI-Polri ke Papua dan Papua Barat menunjukkan bahwa pendekatan keamanan masih menjadi prioritas dalam skema penanganan konflik di tanah Papua yang dilakukan oleh pemerintah. Hal itu pun dinilai tidak lain daripada bentuk intimidasi terhadap masyarakat Papua.
"Pengiriman ribuan personel keamanan seolah merupakan bentuk intimidasi kepada seluruh rakyat Papua," ujarnya.
Irfan lantas menilai sudah semestinya kekinian pemerintah lebih mengedepankan upaya dialogis dengan mengedepankan HAM dalam menyelesaikan konflik Papua.
"Upaya pemulihan keadaan di Papua harus dilakukan sepenuhnya melalui penegakan hukum yang akuntabel, dialog perdamaian berbasis HAM dan penguatan kualitas layanan publik," kata dia.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan setidaknya ada 6.000 personel gabungan TNI-Polri yang telah dikerahkan untuk mengamankan Papua dan Papua Barat. Tito bahkan mengaku bersama Hadi telah berkomitmen untuk menambah pasukan bila dibutuhkan.
"Saya dengan Pak Panglima (Marsekal TNI Hadi Tjahjanto) sudah komitmen, kurang akan tambah lagi sampai situasi aman," kata Tito usai menghadiri acara HUT ke-71 Polwan di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Minggu (1/9/2019).
Kekinian, Kapolri dan Panglima TNI pun tengah berkantor di Papua sejak Senin (2/9) lalu. Mereka berkantor di Papua guna mengendalikan situasi keamanan dan bertemu sejumlah tokoh penting dalam upaya mengkondusifkan situasi.
Baca Juga: Polisi Klaim Blokir Internet di Sebagian Besar Papua Sudah Dicabut
Berita Terkait
-
PBB: Blokir Internet di Papua Langgar Hak atas Kebebasan Berpendapat
-
Kominfo Akui Sudah Mulai Cabut Blokir Internet di Papua
-
Polisi Klaim Blokir Internet di Sebagian Besar Papua Sudah Dicabut
-
Komisi Tinggi HAM PBB: Pulihkan Internet untuk Rakyat Papua
-
Kepala Komisi Tinggi HAM PBB: Saya Terganggu dengan Kekerasan di Papua
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 7 Bedak Padat yang Awet untuk Kondangan, Berkeringat Tetap Flawless
- 5 Rekomendasi Tablet dengan Slot SIM Card, Cocok untuk Pekerja Remote
- 5 Pilihan HP Snapdragon Murah RAM Besar, Harga Mulai Rp 1 Jutaan
Pilihan
-
Pertemuan Mendadak Jusuf Kalla dan Andi Sudirman di Tengah Memanasnya Konflik Lahan
-
Cerita Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Jenuh Dilatih Guardiola: Kami seperti Anjing
-
Mengejutkan! Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Resmi Pensiun Dini
-
Kerugian Scam Tembus Rp7,3 Triliun: OJK Ingatkan Anak Muda Makin Rawan Jadi Korban!
-
Ketika Serambi Mekkah Menangis: Mengingat Kembali Era DOM di Aceh
Terkini
-
Muhammad Rullyandi Sebut Polri Harus Lepas dari Politik Praktis, Menuju Paradigma Baru!
-
Hari Pertama Operasi Zebra 2025, Akal-akalan Tutup Plat Pakai Tisu Demi Hindari ETLE
-
Anak Legislator di Sulsel Kelola 41 SPPG, Kepala BGN Tak Mau Menindak: Mereka Pahlawan
-
Guru Sempat Cium Bau Bangkai di Menu Ayam, BGN Tutup Sementara SPPG di Bogor
-
KPK Akui Belum Endus Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Pengadaan Jalan Sumut
-
Luncurkan Kampanye Makan Bergizi Hak Anak Indonesia, BGN: Akses Gizi Bukan Bantuan
-
Bertemu di Istana, Ini yang Dibas Presiden Prabowo dan Dasco
-
Poin Pembahasan Penting Prabowo-Dasco di Istana, 4 Program Strategis Dikebut Demi Rakyat
-
Dituduh Punya Ijazah Doktor Palsu, Arsul Sani Tak akan Lapor Balik: Kalau MK kan Nggak Bisa
-
Viral Usul Ganti Ahli Gizi dengan Lulusan SMA, Ini Klarifikasi Lengkap Wakil Ketua DPR Cucun