Suara.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu merasa heran dengan banyaknya permintaan dari berbagai pihak agar pemerintah segera menarik pasukan TNI-Polri di Papua dan Papua Barat.
Ia mengatakan, penarikan pasukan dari Bumi Cendrawasih sangat berisiko tinggi.
Mengutip pernyataan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri saat datang ke Papua, Rymizard menyebutkan ketidakhadiran TNI justru bisa menjadi bumerang bagi kedulatan NKRI.
"Masih segar ingatan saya, pernyataan dari Bu Mega pada tahun 2004, dia berkunjung ke Papua, satu kali TNI ditarik dari Papua, besok Papua merdeka. Ini yang jadi acuan kita karena banyak sekali orang yang menyuruh-nyuruh tentara pulang, ini ada apa maksudnya?" kata Ryamizard saat memberi keterngan terkait Papua di hadapan Komisi I DPR RI, Kamis (5/9/2019).
Ryamizard berujar, TNI merupakan benteng pertahanan dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, jika sudah ditugaskan, maka TNI akan melakukan perlawanan kepada siapa saja pihak yang jelas-jelas merupakan musuh negara.
"Bila masuk sudah dalam ranah keselamatan bangsa, itu akan mengganggu keamanan negara sehingga sudah jadi tugas TNI sebagai alat keamanan negara. Perlu kita ketahui, kalau TNI melaksanakan tugasnya, maka tak ada kompromi dan musuh negara harus dihancurkan," kata Ryamizard.
Dalam paparannya, ia turut menyampaikan beberapa bentuk ancaman terhadap kedaulatan Indonesia. Ancaman itu, kata Ryamizard terbagi menjadi tiga bentuk yakni ancaman belum nyata, ancaman nyata, dan ancaman sangat nyata.
"Ini ancaman terorisme dan radikalisme, dua pemberontakan separatisme, narkoba dan bencana alam, pelanggaran wilayah perbatasan, dan lain-lain. Ancaman nyata pada poin 1 sampai 4 akan berulang dan berulang terus, ini harus jadi perhatian kita bersama," katanya.
"Dan ancaman ketiga yang paling berbahaya adalah ancaman mindset seluruh rakyat negara Indonedia yang berusaha memecah belah yakni ancaman terhadap Pancasila."
Baca Juga: Menhan: Ada ISIS dan West Papua Army di Kelompok Pemberontak Papua
Berita Terkait
-
Menhan: Ada ISIS dan West Papua Army di Kelompok Pemberontak Papua
-
Wiranto soal Benny Wenda: Dari Raibnya Status WNI sampai Buronan Interpol
-
Menteri Retno soal Seruan Referendum Papua: Red Line Bagi Kita Semua
-
Kapolda Jambi Kirim Lagi Pasukan ke Papua: Awali dengan Doa, Jangan Takabur
-
Menhan Tuding KKB Tunggangi Demonstrasi di Papua
Terpopuler
- Dana Operasional Gubernur Jabar Rp28,8 Miliar Jadi Sorotan
- Viral Video 7 Menit Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, Praktisi Hukum Minta Publik Berhati-hati
- Prabowo Dikabarkan Kirim Surat ke DPR untuk Ganti Kapolri Listyo Sigit
- Tutorial Bikin Foto di Lift Jadi Realistis Pakai Gemini AI yang Viral, Prompt Siap Pakai
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
Pilihan
-
Viral Taiwan Resmi Larang Indomie Soto Banjar Usai Temukan Kandungan Berbahaya
-
Ketika Politik dan Ekonomi Turut Membakar Rivalitas Juventus vs Inter Milan
-
Adu Kekayaan Komjen Suyudi Ario Seto dan Komjen Dedi Prasetyo, 2 Calon Kapolri Baru Pilihan Prabowo
-
5 Transfer Pemain yang Tak Pernah Diduga Tapi Terjadi di Indonesia
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
Terkini
-
Kematian Mahasiswa Unnes saat Demo Masuk Babak Baru, LPSK Dapatkan Bukti CCTV
-
Buntut Insiden Saat Kunker Komisi III DPR, Polda Jambi Minta Maaf: Tak Ada Niat Halangi Wartawan
-
4 Skandal Zita Anjani sebelum Diterpa Isu Pencopotan: Gara-Gara Dugaan Mangkir?
-
Anggota DPR Terima Dana Reses Rp2,5 Miliar, Najwa Shihab: Masalahnya, Cair ke Kantong Pribadi
-
Enam Lembaga HAM Bentuk Tim Investigasi Kerusuhan, Tegaskan Suara Korban Tak Boleh Terhapus
-
Asosiasi Pengusaha Dukung Rekomendasi MUI Soal Jaminan Halal Program MBG
-
Heboh Isu Pergantian Kapolri, Komjen Suyudi Ario Seto Mencuat Gantikan Jenderal Listyo Sigit?
-
Menkeu Purbaya Sudah Tegur Putranya Gara-Gara Unggahan Viral Soal "Agen CIA": Masih Kecil!
-
Drama CEO Malaka Project vs TNI Berakhir Damai, Tak Ada Lagi Proses Hukum untuk Ferry Irwandi?
-
Mengenal Sushila Karki, Nenek 73 Tahun Pilihan Gen Z yang Jadi PM Wanita Pertama Nepal