Suara.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu merasa heran dengan banyaknya permintaan dari berbagai pihak agar pemerintah segera menarik pasukan TNI-Polri di Papua dan Papua Barat.
Ia mengatakan, penarikan pasukan dari Bumi Cendrawasih sangat berisiko tinggi.
Mengutip pernyataan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri saat datang ke Papua, Rymizard menyebutkan ketidakhadiran TNI justru bisa menjadi bumerang bagi kedulatan NKRI.
"Masih segar ingatan saya, pernyataan dari Bu Mega pada tahun 2004, dia berkunjung ke Papua, satu kali TNI ditarik dari Papua, besok Papua merdeka. Ini yang jadi acuan kita karena banyak sekali orang yang menyuruh-nyuruh tentara pulang, ini ada apa maksudnya?" kata Ryamizard saat memberi keterngan terkait Papua di hadapan Komisi I DPR RI, Kamis (5/9/2019).
Ryamizard berujar, TNI merupakan benteng pertahanan dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, jika sudah ditugaskan, maka TNI akan melakukan perlawanan kepada siapa saja pihak yang jelas-jelas merupakan musuh negara.
"Bila masuk sudah dalam ranah keselamatan bangsa, itu akan mengganggu keamanan negara sehingga sudah jadi tugas TNI sebagai alat keamanan negara. Perlu kita ketahui, kalau TNI melaksanakan tugasnya, maka tak ada kompromi dan musuh negara harus dihancurkan," kata Ryamizard.
Dalam paparannya, ia turut menyampaikan beberapa bentuk ancaman terhadap kedaulatan Indonesia. Ancaman itu, kata Ryamizard terbagi menjadi tiga bentuk yakni ancaman belum nyata, ancaman nyata, dan ancaman sangat nyata.
"Ini ancaman terorisme dan radikalisme, dua pemberontakan separatisme, narkoba dan bencana alam, pelanggaran wilayah perbatasan, dan lain-lain. Ancaman nyata pada poin 1 sampai 4 akan berulang dan berulang terus, ini harus jadi perhatian kita bersama," katanya.
"Dan ancaman ketiga yang paling berbahaya adalah ancaman mindset seluruh rakyat negara Indonedia yang berusaha memecah belah yakni ancaman terhadap Pancasila."
Baca Juga: Menhan: Ada ISIS dan West Papua Army di Kelompok Pemberontak Papua
Berita Terkait
-
Menhan: Ada ISIS dan West Papua Army di Kelompok Pemberontak Papua
-
Wiranto soal Benny Wenda: Dari Raibnya Status WNI sampai Buronan Interpol
-
Menteri Retno soal Seruan Referendum Papua: Red Line Bagi Kita Semua
-
Kapolda Jambi Kirim Lagi Pasukan ke Papua: Awali dengan Doa, Jangan Takabur
-
Menhan Tuding KKB Tunggangi Demonstrasi di Papua
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
Terkini
-
Mengenal RDF Plant Rorotan: Mesin Pengolah Sampah Jakarta yang Berusaha Keras Hilangkan Bau Busuk
-
Pigai Minta Isu Reshuffle Kabinet Tak Digoreng, Tegaskan Pernyataan Mensesneg Valid
-
Habiskan Anggaran Rp1,3 Triliun, DPRD DKI Sebut Perencanaan RDF Rorotan Tak Matang
-
Diperiksa Bareskrim, Pandji Pragiwaksono Dicecar Puluhan Pertanyaan Soal Ujaran ke Masyarakat Toraja
-
Diduga Cabuli Gadis yang Sedang Pingsan, Guru Besar UIN Palopo Resmi Dinonaktifkan dan 5 Faktanya
-
Ratusan Ribu Pil 'Setan' Disita di Jakbar, Polisi: Pemicu Tawuran dan Kenakalan Remaja
-
Presiden Prabowo Tegaskan Sekolah Rakyat Program Prioritas di Rakornas Pusat - Daerah 2026
-
Saksi Kasus Noel Ebenezer Ungkap Sultan Kemnaker Bantu Carikan LC
-
Misteri Partai 'K' di Pusaran Korupsi Kemenaker, Noel Ngaku 'Dibungkam' Sosok Penting
-
Pengacara Ungkap Bukti Aliran Uang terkait Pengurusan Sertifikasi K3 ke Ibu Menteri