Pembakaran Hutan Bermotif Politik, Ferdinand: Pak Wir Sudah Saatnya Mundur

Suara.com - Politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menyoroti pernyataan Menkopolhukam Wiranto terkait adanya motif politik di balik pembakaran hutan dan lahan.

Melalui akun Twitter miliknya, Ferdinand mempertanyakan sikap Wiranto yang terlebih dahulu menarik kesimpulan sebelum menangkap para pelaku.

Ia menambahkan, adanya motif politik di balik pembakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah justru menyudutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta mereka yang tidak memilih Jokowi.

Untuk itu, Ferdinand menyarankan agar Wiranto mundur dari jabatan Menkopolhukam lantaran sering memberi pernyataan tidak tepat.

"Astaga pak Wir..!! Pelaku tak tertangkap tapi bapak bisa tahu motifnya? Benar-benar bapak sudah saatnya pensiun. Sudah sering salah. Jangan bikin posisi pak @jokowi tersudut dengan pernyataan-pernyataan seperti ini dan menyudutkan warga kita yang tak pilik Jokowi di Riau @wiranto1947," tulis @FerdinandHaean2, Sabtu (14/9/2019).

Sebelumnya diketahui, Wiranto menyebut di balik pembakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah adalah unsur politik. Salah satunya persaingan politik dalam rangka pemilihan kepala daerah.

"Muncul baru sekarang kan, ada modus operandi baru. Pembakaran hutan karena politik di Palangkaraya (Kalimantan Tengah) itu. Misalnya, membakar hutan karena ada persaingan politik dalam rangka pilkada," katanya saat membuka Rapat Koordinasi Khusus Tingkat Menteri membahas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), di Kantor Kemenko Polhukam, Jumat (13/9/2019).

Dari hasil peninjauannya di lapangan terkait karhutla, Wiranto menyebutkan penyebab kebakaran hutan yang bersifat alami hanya satu persen, sementara 99 persen perbuatan manusia.

Wiranto menegaskan bakal menindak tegas mereka yang merugikan banyak orang, termasuk untuk kepentingan politik.

Baca Juga: Wiranto: Pembakaran Lahan dan Hutan Bermotif Politik

"Itu (alasan politik) juga saya minta ditindak dengan tegas, tangkap saja, hukum seberat-beratnya. Karena itu jelas-jelas merugikan kepentingan umum," imbuhnya.