Kepala BNPB Sebut Pejabat Daerah Kurang Peduli Soal Karhutla di Wilayahnya

Suara.com - Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menyebut terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) disebabkan karena kurang pedulinya pejabat daerah di wilayahnya masing-masing.

Pernyataan tersebut disampaikan Doni di Gedung BNPB Jalan Pramuka Jakarta, Sabtu (14/9/2019). Doni mengemukakan saat berkunjung ke wilayah kerap mendengar keluhan dari tim di lapangan yang menangangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah terdampak.

"Kami dari BNPB membandingkan ke tiap daerah. Kami ada beberapa keluhan dari unsur TNI dan Polri di lapangan, karena adanya kurang peduli dari pejabat daerah. Saya tak menyinggung pejabat siapa. Tetapi, rata-rata pejabat atau pemimpin tingkat kabupaten/kota," kata Doni.

Selain itu, Doni juga mengungkapkan banyak kepala daerah yang enggan hadir dalam undangan rapat koordinasi mengenai karhutla.

"Bahkan ada yang tiap ada undangan rapat tak hadir. Padahal saya bilang tadi, 99 persen penyebab kebakaran adalah manusia. 80 persen dari lahan yang bekas terbakar ini jadi kebun," tegas Doni

Menurut Doni peran pemerintah daerah dalam penanggulangan Karhutla sangat diperlukan. Maka itu, jangan hanya pemerintah pusat saja yang bekerja keras dalam menyelesaikan karhutla.

"Dan ini adalah upaya dari apa yang kita sebut pelayanan publik. Bagaimana mulai dari walkot, camat, sampai RT RW. Tentunya didukung oleh tokoh tokoh-tokoh yang ada. Kalau Sinergitas kurang maksimal, kita juga akan kesulitan. Energi yang kita keluarkan semakin besar," kata Doni

Doni kembali menegaskan pesan Presiden Joko Widodo, dalam penanganan Karhutla diperlukan peran semua lapisan masyarakat.

"Pak Presiden telah berulang kali menegaskan, untuk lebih menyampaikan pesan pada kita semua, pada Bangsa Indonesia, masalah kebakaran hutan dan lahan bukan tanggung jawab pemerintah semata, tapi seluruh bangsa kita, harus timbul memahami dan ikut bertanggung jawab. Tahun depan bisa ada lagi," tutup Doni.

Baca Juga: Biang Kebakaran Hutan, 42 Perusahaan di 5 Provinsi Disegel