Suara.com - Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menyebut terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) disebabkan karena kurang pedulinya pejabat daerah di wilayahnya masing-masing.
Pernyataan tersebut disampaikan Doni di Gedung BNPB Jalan Pramuka Jakarta, Sabtu (14/9/2019). Doni mengemukakan saat berkunjung ke wilayah kerap mendengar keluhan dari tim di lapangan yang menangangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah terdampak.
"Kami dari BNPB membandingkan ke tiap daerah. Kami ada beberapa keluhan dari unsur TNI dan Polri di lapangan, karena adanya kurang peduli dari pejabat daerah. Saya tak menyinggung pejabat siapa. Tetapi, rata-rata pejabat atau pemimpin tingkat kabupaten/kota," kata Doni.
Selain itu, Doni juga mengungkapkan banyak kepala daerah yang enggan hadir dalam undangan rapat koordinasi mengenai karhutla.
"Bahkan ada yang tiap ada undangan rapat tak hadir. Padahal saya bilang tadi, 99 persen penyebab kebakaran adalah manusia. 80 persen dari lahan yang bekas terbakar ini jadi kebun," tegas Doni
Menurut Doni peran pemerintah daerah dalam penanggulangan Karhutla sangat diperlukan. Maka itu, jangan hanya pemerintah pusat saja yang bekerja keras dalam menyelesaikan karhutla.
"Dan ini adalah upaya dari apa yang kita sebut pelayanan publik. Bagaimana mulai dari walkot, camat, sampai RT RW. Tentunya didukung oleh tokoh tokoh-tokoh yang ada. Kalau Sinergitas kurang maksimal, kita juga akan kesulitan. Energi yang kita keluarkan semakin besar," kata Doni
Doni kembali menegaskan pesan Presiden Joko Widodo, dalam penanganan Karhutla diperlukan peran semua lapisan masyarakat.
"Pak Presiden telah berulang kali menegaskan, untuk lebih menyampaikan pesan pada kita semua, pada Bangsa Indonesia, masalah kebakaran hutan dan lahan bukan tanggung jawab pemerintah semata, tapi seluruh bangsa kita, harus timbul memahami dan ikut bertanggung jawab. Tahun depan bisa ada lagi," tutup Doni.
Baca Juga: Biang Kebakaran Hutan, 42 Perusahaan di 5 Provinsi Disegel
Berita Terkait
Terpopuler
- Penampakan Rumah Denada yang Mau Dijual, Lokasi Strategis tapi Kondisinya Jadi Perbincangan
- Belajar dari Tragedi Bulan Madu Berujung Maut, Kenali 6 Penyebab Water Heater Rusak dan Bocor
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 4 Mobil Listrik Termurah di Indonesia per Oktober 2025: Mulai Rp180 Jutaan
Pilihan
-
Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!
-
Tokoh Nasional dan Kader Partai Lain Dikabarkan Gabung PSI, Jokowi: Melihat Masa Depan
-
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
-
Pundit Belanda: Patrick Kluivert, Alex Pastoor Cs Gagal Total
-
Tekstil RI Suram, Pengusaha Minta Tolong ke Menkeu Purbaya
Terkini
-
Skandal Rp 285 Triliun: Anak Riza Chalid Diduga Kantongi Rp3,07 T dari Korupsi Minyak
-
Jurnalis Myanmar Dorong Pembentukan Dewan Pers ASEAN, Perkuat Solidaritas Kebebasan Pers
-
Kabinet Prabowo Copy Paste Era Bung Karno, Ikrar Nusa Bhakti: Pemborosan di Tengah Ekonomi Sulit
-
Seleksi Pejabat BPJS Tak Sekadar Rotasi Jabatan, Pansel Cari Pemimpin yang Bisa Reformasi JKN
-
Ikon Baru Jakarta! 'Jembatan Donat' Dukuh Atas Dibangun Tanpa Duit APBD, Kapan Jadinya?
-
Proyek Galian Bikin Koridor 13 'Lumpuh', Transjakarta Kerahkan Puluhan Bus Tambahan
-
Larang Perdagangan Daging Anjing dan Kucing, Gubernur Pramono Siapkan Pergub dalam Sebulan
-
BNI Dukung BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Layanan Jaminan Sosial lewat BNIdirect Cash
-
'Auditnya Menyusul Belakangan,' Serangan Balik Kubu Nadiem Usai Kalah di Praperadilan
-
Percepat Pembangunan Papua, Mendagri Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah