Suara.com - Bantuan yang dikirim Pemprov DKI Jakarta untuk membantu menangani kebakaran hutan dan lahan, ditolak oleh Pemprov Riau.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, bala bantuan berupa personel tersebut tidak dikirimkan ke Pemprov Riau, tapi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Karenanya, Anies mengaku tidak terlalu memikirkan masalah penolakan dari Pemprov Riau. Ia menyebut niatnya mengirimkan 65 orang petugas dari berbagai elemen di Jakarta itu untuk membantu penanganan di berbagai lokasi yang terdampak karhutla.
"Kami mengirimkan orang bukan kepada pemprov, kami mengirimkan kepada BNPB, jadi ke mananya itu (penggunaan personel bantuan) yang menentukan adalah BNPB," ujar Anies di Kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (18/9/2019).
Menurut Anies, para petugas yang ia kirim itu kini diarahkan ke Kalimantan Tengah. Namun, bukan BNPB yang mengarahkan, melainkan Kementerian Dalam Negeri.
"Hari ini, informasinya malah diarahkan ke Kalimantan Tengah, karena di sana kondisinya sedang berat," kata Anies.
Anies juga mengklaim telah menerima permintaan dari pihak Pemprov Jambi. Namun ia menyebut tim yang ia kirim akan mengikuti arahan dari Kemendagri atau BNPB.
"Jambi yang meminta. Kami siap saja, mengikuti arahan dari Kemendagri dan BNPB," kata dia.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantu penanganan karhutla. Ia mengirimkan 65 orang petugas.
Baca Juga: Penanganan Karhutla, Panglima TNI Sebut Akan Pakai Drone Supaya Real Time
Anies mengatakan, meskipun bantuan tersebut berasal dari Jakarta, mereka akan berada di bawah komandi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) saat di lokasi. Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu penangan karhutla.
Berita Terkait
-
Begini Lelahnya Bapak-bapak Penakluk Api Kebakaran Hutan
-
Dampak Asap Kebakaran Hutan Hari Ini, Penerbangan di Pekanbaru Tertunda
-
Asap Kebakaran Hutan Sampai ke Batam, Mata Sudah Mulai Sakit
-
Anies Pasang Filter Udara di Perumahan Terdampak Pencemaran Peleburan Timah
-
Anies Kirim Bantuan Karhutla, Ferdinand: Beresin Jakarta Dulu Lah Pak
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka
-
Mendagri Sambut Kunjungan CIO Danantara, Bahas Pendidikan dan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan