Suara.com - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Kota Bogor, menggelar aksi unjuk rasa di depan pintu 2 Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/9/2019). Aksi mereka itu bertujuan menolak revisi UU KPK yang telah disahkan DPR RI.
Ketua HMI Cabang Kota Bogor Herdiansyah Iskandar mengatakan, pihaknya menilai pengesahan revisi UU KPK oleh pemerintah dapat melemahkan kewenangan dalam pemberantasan korupsi.
"Ada beberapa pasal yang bisa melemahkan peran dan fungsi KPK dalam revisi UU KPK. Salah satunya terkait penyadapan dapat dilakukan paling lama enam bulam terhitung sejak izin tertulis diterima," kata Herdiansyah kepada wartawan.
Kemudian, terkait kehadiran dewan pengawas atau lembaga nonstruktural yang memiliki wewenang memberi izin penindakan dan pengawasan, HMI menilai tidak tertutup kemungkinkan orang-orang di dalamnya mempunyai kepentingan lain.
"Itu berpotensi mengintervensi laju gerak KPK dan bisa berdampak pada kinerja KPK," tegasnya.
Ditambah mengenai pegawai KPK yang harus berasal aparatur sipil negara (ASN), secara yuridis, itu bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2015.
Sebab, salah satu amar putusan MK menyatakan bahwa KPK berwenang mengangkat penyidiknya sendiri atau penyidik independen.
"Jadi kami menilai revisi UU KPK ini amat terasa dipaksakan karena bukan dalam keadaan darurat. Kami menuntun Presiden Joko Widodo untuk menolak pengesahan RUU. Kalau aspirasi kami tidak diindahkan, kami akan lakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi," kata Herdiansyah.
Dalam kesempatan itu, mahasiswa sempat tabur bunga di depan pintu 2 Istana Kepresidenan Bogor sebagai simbol matinya pemberantasan korupsi di Indonesia. Aksi tersebut sempat membuat arus lalu lintas di lokasi mengalami kemacetan panjang.
Baca Juga: Revisi UU KPK dan PAS, ICW: Balas Dendam Pemerintah dan DPR
Kontributor : Rambiga
Berita Terkait
-
Momen Jokowi Terima Perwakilan Pemerintah China di Istana Bogor
-
Revisi UU KPK dan PAS, ICW: Balas Dendam Pemerintah dan DPR
-
Jokowi Bertemu Penasihat Presiden China di Istana, Pembangunan di RI Dipuji
-
Aksi Mahasiswa di Gedung DPR Bubar, Sebagian Naik Metromini Duduk di Atap
-
Sita Gedung DPR, Mahasiswa Bertahan untuk Batalkan UU KPK Baru dan RUU KUHP
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
5 HP RAM 8 GB untuk Multitasking Lancar Harga Rp1 Jutaan Terbaik Februari 2026
-
Ivar Jenner Gabung Dewa United! Sudah Terbang ke Indonesia
-
3 Emiten Lolos Pemotongan Kuota Batu Bara, Analis Prediksi Peluang Untung
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
Terkini
-
Jokowi Solid Dukung Prabowo 2 Periode, Gibran Dinilai Lebih Matang untuk Maju Pilpres 2034
-
Pria 55 Tahun di Pasar Minggu Diduga Lecehkan Anak, Polisi Evakuasi dari Amukan Warga
-
Pengamat: Dasco Temani Prabowo saat Umumkan Kabinet Jadi Simbol Partisipasi Rakyat
-
Skandal Narkoba Polres Bima: Kasatresnarkoba AKP Malaungi Diperiksa Terkait Jaringan Bripka Karol
-
Menteri PPPA Pastikan Tak Ada Kekerasan Fisik pada YBR di Ngada, Dugaan Kekerasan Psikis Didalami
-
Dikendalikan Napi Cipinang, Bareskrim Tangkap Aloy Terkait Peredaran Vape Etomidate
-
Menteri PPPA Akui Kelalaian Negara, Kasus Siswa SD NTT Bukti Perlindungan Anak Belum Sempurna!
-
FPIR Desak Menhan Fokus Pada Ancaman Nyata Kedaulatan Negara: Jangan Terseret Isu di Luar Tugas
-
Pemprov DKI Siapkan 20 Armada Transjabodetabek Blok M-Badara Soetta, Tarif Mulai dari Rp2.000
-
BMKG Rilis Peringatan Dini Hujan Lebat dan Angin Kencang Jabodetabek, Cek Rinciannya di Sini