Suara.com - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Kota Bogor, menggelar aksi unjuk rasa di depan pintu 2 Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/9/2019). Aksi mereka itu bertujuan menolak revisi UU KPK yang telah disahkan DPR RI.
Ketua HMI Cabang Kota Bogor Herdiansyah Iskandar mengatakan, pihaknya menilai pengesahan revisi UU KPK oleh pemerintah dapat melemahkan kewenangan dalam pemberantasan korupsi.
"Ada beberapa pasal yang bisa melemahkan peran dan fungsi KPK dalam revisi UU KPK. Salah satunya terkait penyadapan dapat dilakukan paling lama enam bulam terhitung sejak izin tertulis diterima," kata Herdiansyah kepada wartawan.
Kemudian, terkait kehadiran dewan pengawas atau lembaga nonstruktural yang memiliki wewenang memberi izin penindakan dan pengawasan, HMI menilai tidak tertutup kemungkinkan orang-orang di dalamnya mempunyai kepentingan lain.
"Itu berpotensi mengintervensi laju gerak KPK dan bisa berdampak pada kinerja KPK," tegasnya.
Ditambah mengenai pegawai KPK yang harus berasal aparatur sipil negara (ASN), secara yuridis, itu bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2015.
Sebab, salah satu amar putusan MK menyatakan bahwa KPK berwenang mengangkat penyidiknya sendiri atau penyidik independen.
"Jadi kami menilai revisi UU KPK ini amat terasa dipaksakan karena bukan dalam keadaan darurat. Kami menuntun Presiden Joko Widodo untuk menolak pengesahan RUU. Kalau aspirasi kami tidak diindahkan, kami akan lakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi," kata Herdiansyah.
Dalam kesempatan itu, mahasiswa sempat tabur bunga di depan pintu 2 Istana Kepresidenan Bogor sebagai simbol matinya pemberantasan korupsi di Indonesia. Aksi tersebut sempat membuat arus lalu lintas di lokasi mengalami kemacetan panjang.
Baca Juga: Revisi UU KPK dan PAS, ICW: Balas Dendam Pemerintah dan DPR
Kontributor : Rambiga
Berita Terkait
-
Momen Jokowi Terima Perwakilan Pemerintah China di Istana Bogor
-
Revisi UU KPK dan PAS, ICW: Balas Dendam Pemerintah dan DPR
-
Jokowi Bertemu Penasihat Presiden China di Istana, Pembangunan di RI Dipuji
-
Aksi Mahasiswa di Gedung DPR Bubar, Sebagian Naik Metromini Duduk di Atap
-
Sita Gedung DPR, Mahasiswa Bertahan untuk Batalkan UU KPK Baru dan RUU KUHP
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Terkait Reformasi Polri, Boni Hargens Apresiasi Komitmen Kapolri Listyo Sigit
-
Banyak Kasus Terlambat Ditangani, Dokter Ingatkan Pentingnya Deteksi Dini Kanker Paru
-
Terbongkar! WNA China Sulap Apartemen Jakarta Jadi Pabrik Vape Narkoba Etomidate
-
Alih Fungsi Kali Ciputat dan Kelalaian Proyek Jadi Biang Kerok Banjir di Taman Mangu Indah?
-
Hakim Militer Minta Ahli Kimia Uji Campuran Air Keras dalam Kasus Andrie Yunus
-
Ade Armando Pamit dari PSI: Tameng untuk Jokowi atau Sekadar Strategi 'Cuci Tangan' Politik?
-
Siasat Licin Teroris JAD di Sulteng: Jualan Buah di Siang Hari, Sebar Propaganda ISIS di Medsos
-
Waka DPR Soroti Darurat Kekerasan Seksual di Pendidikan: Harus Ada Efek Jera dan Sanksi Berat!
-
Kata Pengamat Soal Rupiah Melemah: Jangan Panik, Tak Bakal Ganggu Daya Beli
-
Kemensos Siapkan Skema Transisi Dapur Mandiri Siswa Sekolah Rakyat