Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyinggung soal Kompleks Pemerintahan Daerah (Pemda) di Papua yang dibangun di atas lahan milik PT. Freeport. Menurutnya, aset-aset pemerintah daerah mestinya dikuasai sendiri, bukan pihak lain.
Tjahjo tidak menyebutkan lokasi pasti kompleks Pemda itu. Yang terang, sesuai pengetahuannya, kompleks Pemda itu dibangun di lahan milik PT. Freeport.
"Tolikara atau Intanjaya itu ada kompleks Pemda lengkap tetapi tanahnya bukan milik Pemda, masih milik freeport," kata Tjahjo di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019).
Tjahjo sempat bertanya alasan kompleks Pemda itu bisa berdiri di lahan milik perusahaan tambang tersebut. Alasannya: lahan itu menimbun harta karun yang bisa dikelola oleh perusahaan.
Dengan adanya itu, Tjahjo menyampaikan pesan kepada perwakilan DPRD Tolikara Papua untuk dapat mempertimbangkan aset-aset pemerintahan di daerahnya agar dibangun di lahan yang juga menjadi milik pemerintahan daerah. Hal itu dikatakan Tjahjo agar tidak ada permasalahan ke depannya.
"Tanahnya harus sudah dikuasai oleh daerah jangan tanahnya masih milik adat, masih milik perorangan, atau masih milik lembaga-lembaga atau perusahaan," tandasnya.
Berita Terkait
-
Disodori 9 Masukan, Mendagri Janjikan Ini ke DPRD Papua dan Papua Barat
-
Rusuh Waena Tewaskan Tentara dan Polisi, 7 Mahasiswa Ditetapkan Tersangka
-
Perkuat Pengamanan di Wamena, Kapolri: Jumlah Personel Tak Perlu Disebutkan
-
Terima Masukan Soal Pemekaran di Papua, Mendagri Bakal Bahas dengan Jokowi
-
DPR Sahkan UU APBN 2020, Ini Target Ekonomi dan Asumsi Makro
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- Detik-detik Menteri Trenggono Pingsan di Podium Upacara Duka, Langsung Dilarikan ke Ambulans
Pilihan
-
Pertamina Mau Batasi Pembelian LPG 3 Kg, Satu Keluarga 10 Tabung/Bulan
-
Keponakan Prabowo Jadi Deputi BI, INDEF: Pasar Keuangan Pasang Mode Waspada Tinggi
-
Purbaya Hadapi Tantangan Kegagalan Mencari Utang Baru
-
5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
-
Danantara Mau Caplok Tambang Emas Martabe Milik Astra?
Terkini
-
Bukan Cuma 28, Satgas PKH Ungkap Potensi Gelombang Baru Pencabutan Izin Perusahaan Pelanggar Hutan
-
KAI Daop 1 Rilis Jadwal Mudik Lebaran 2026, Siapkan 37 Ribu Kursi Per Hari
-
Pascabanjir Cengkareng, Sudin LH Jakbar Angkut 187 Ton Sampah dalam 8 Jam
-
Mensos Paparkan Data Bencana Januari 2026: 34 Titik Melanda Indonesia, Jawa Jadi Wilayah Terbanyak
-
12 Aparat Hukum Diduga Perkosa Seorang Ibu di Papua, Saksi Mata Ungkap Kronologi Pilu
-
Mensos: Indonesia Resmi Miliki Data Tunggal DTSEN, Tak Ada Lagi Kementerian Punya Data Sendiri
-
Dua Bulan Bencana Sumatra: 1.204 Korban Meninggal, Ratusan Orang Hilang
-
Kemensos Butuh Rp2 Triliun Tangani Pasca-Bencana Sumatra, Anggaran Tersedia Baru Rp600 Miliar
-
KPK Ungkap Perusahaan Rudy Tanoesoedibjo Tak Salurkan Bansos
-
Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, Menlu Sugiono: Saya Baru Dengar Sekarang