Suara.com - Beredar video yang menunjukkan adanya intimidasi yang dilakukan anggota polisi terhadap seorang wartawati media online berinisial NN yang sedang melakukan peliputan terkait demo mahasiswa yang berujung rusuh di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (25/9/2019).
Tindakan intimidasi itu terjadi saat NN sedang merekam penangkapan mahasiswa yang dilakukan anggota Brimob di Gedung Jakarta Convention Centre. NN diketahui bekerja sebagai jurnalis di Kompas.com.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono mengatakan, pihaknya telah memberi imbauan kepada awak media yang hendak meliput aksi kemarin. Para awak media diminta untuk berada di belakang aparat kepolisian yang sedang berjaga.
"Pertama kan sudah disampaikan bahwa silakan media di belakang pak polisi, pak polisi mau jalan ya daripada nanti terkena lemparan dan sebagainya. Jadi sudah dikasih warning di sana," kata Argo di Polda Metro Jaya, Rabu (25/9/2019).
Terkait NN yang mendapat intimidasi dari oknum anggota polisi, Argo mempersilahkan untuk membuat laporan.
"Kalau memang ada yang merasa ada yang dianiaya silakan laporkan ya," singkatnya.
Dari rekaman berdurasi 1 menit, 17 detik itu, terlihat beberapa anggota polisi menggiring seorang mahasiswa yang sudah dalam kondisi luka-luka ke area luar Gedung JCC.
Dalam rekaman tersebut, terlihat ada seorang anggota polisi yang terekam berada di dalam Gedung JCC. Masih dari video tersebut, terdengar suara diduga anggota polisi yang melarang NN merekam video berisi penangkapan mahasiswa.
"Jangan diviralin," demikian suara dalam rekaman video yang dikutip
"Saya wartawan pak, jadi boleh," timpal NN.
Baca Juga: RSPP Ungkap Kondisi 90 Pasien Mahasiswa yang Dirawat Usai Demo Ricuh
Saat merekam kejadian itu, seorang anggota polisi terlihat menyantroni wartawati itu dan melarang untuk merekam kejadian penangkapan mahasiswa.
"Ini maksudnya ibu ini apa? Enggak usah diviralkan lah," kata polisi tersebut.
"Ini hak saya pak, bapak diam," sahut NN.
NN pun lantas menanyakan alasan anggota polisi tersebut yang hendak melarangnya sebagai jurnalis untuk meliput kejadian tersebut.
"Bapak ngerti UU Pers enggak?" tanya NN.
"Enggak, enggak emang kenapa?" timpal polisi tersebut seraya hendak mengambil telepon seluler yang dipegang NN untuk merekam video tersebut.
Tag
Berita Terkait
-
Dibakar saat Demo Rusuh di DPR, Kondisi Terkini Gerbang Tol Pejompongan
-
Viral Video Anak STM Demo di DPR: Kakak Mahasiswa, Kami Datang!
-
Deretan Aksi Demo Mahasiswa Banjiri Trending Twitter
-
Detik-detik Mahasiswa Al Azhar Faisal Amir Kritis di Jalan Usai Demo di DPR
-
Rekam Video Mahasiswa Ditangkap di JCC, Wartawati Ini Diintimidasi Polisi
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Bus TransJakarta Hantam Tiang PJU di Kolong Tol Tanjung Barat, Satu Penumpang Terluka!
-
El Clasico Legenda Bakal Hadir di GBK, Pramono Anung: Persembahan Spesial 500 Tahun Jakarta
-
Jakarta Dikepung Banjir, Ini 5 Cara Pantau Kondisi Jalan dan Genangan Secara Real-Time
-
Superflu vs Flu Biasa: Perlu Panik atau Cukup Waspada?
-
BNI Pertegas Dukungan Sekolah Rakyat untuk Perluas Pemerataan Pendidikan Nasional
-
Tutup Rakernas I 2026, PDIP Umumkan 21 Rekomendasi Eksternal
-
Banjir Rendam Jakarta, Lebih dari Seribu Warga Terpaksa Mengungsi
-
Hujan Deras Rendam 59 RT di Jakarta, Banjir di Pejaten Timur Capai Satu Meter
-
Arahan Megawati ke Kader PDIP: Kritik Pemerintah Harus Berbasis Data, Bukan Emosi
-
Sikap Politik PDIP: Megawati Deklarasikan Jadi 'Kekuatan Penyeimbang', Bukan Oposisi