Suara.com - Putra Nababan, presenter yang kini telah dilantik menjadi anggota DPR RI periode 2019-2014, ikut menanggapi demo menolak RKUHP yang dilakukan mahasiswa. Pendapat itu disampaikan dalam video di channel YouTube Tina Toon.
Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menolak undangan Presiden Joko Widodo untuk berdiskusi bersama di Istana Negara. Sebab mahasiswa menuntut pertemuan itu digelar terbuka dan disiarkan oleh media.
Berpengalaman cukup lama di media, Putra Nababan merasa jika pertemuan itu disiarkan oleh media hasilnya tidak produktif.
"Kemarin Pak Jokowi sudah membukakan pintu untuk dialog dengan adik-adik tapi kemudian mereka menolak untuk berdialog dan minta itu terbuka. Setahu saya, sebagai orang TV yang sudah agak lama, kalau dialog itu disiarkan langsung oleh TV itu biasanya kurang produktif," ujar Putra Nababan.
"Kenapa? Biasanya ada hal-hal tentunya yang tidak perlu terbuka, disampaikan dengan lebih jujur, karena biar bagaimanapun kalau disaksikan orang, kita cenderung tidak tulus," imbuhnya.
Putra Nababan menganggap jika pertemuan Jokowi dengan mahasiswa itu dilakukan tertutup dengan suasana silaturahmi hasilnya lebih efektif.
Tina Toon lantas memberikan pertanyaan, "Menurut Bang Putra RUU KUHP yang banyak dipermasalahkan, ibaratnya orang-orang milennials mau yayang-yayangan aja diawasi, jadi masuknya ke hal yang privasi itu gimana?"
Menjawab pertanyaan itu, Putra Nababan tidak ingin membuka polemik lagi. Dia juga mengaku belum menguasai pasal-pasal RKUHP.
"Tapi saya percaya pada teman-teman di DPR dan Pak Laoly. Kepada Menkumham Pak Laoly yang dalam pernyataannya dia menyatakan bahwa ini adalah satu produk yang sudah berlangsung selama Indonesia merdeka plus dibuat oleh rezim kolonial selama puluhan tahun ratusan tahun," kata Putra Nababan.
Baca Juga: Ngaku Gerakan BEM Jakarta, Massa Ini Demo Minta Jokowi Tak buat Perppu KPK
"Jadi ini adalah KUHP yang tidak pernah disentuh dari zaman ke zaman, tidak pernah direvisi, tidak pernah disesuaikan dengan kondisi zaman dan keinginan masyarakat Indonesia seperti apa," tambahnya.
Putra Nababan menjelaskan bahwa pasal-pasal di RKUHP ini sudah melibatkan banyak kalangan.
Anggota DPR RI dari fraksi PDIP ini juga menyinggung aturan tentang ternak yang melintas ke rumah tetangga.
"Saya yang anak Jakarta Selatan, dapil Jakarta Selatan, enggak paham. Tapi buat orang yang ada di pedesaan, petani, peternak, itu ngerti. Karena harus dipahami Indonesia ini luas, bukan DKI Jakarta tok, Indonesia ini bukan kota-kota besar saja, dari Miangas sampai Pulau Rote sampai Papua juga beda," kata Putra Nababan.
Video percakapan Putra Nababan dan Tina Toon seputar RKUHP ini diunggah ke Youtube pada Senin (30/9/2019). Tapi percakapan tersebut berlangsung pada tanggal 29 September 2019.
Telah diberitakan sebelumnya, BEM SI mengungkapkan alasan lain menolak pertemuan dengan Presiden Jokowi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 4 Rekomendasi Cushion dengan Hasil Akhir Dewy, Diperkaya Skincare Infused
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Daftar Promo Alfamart Akhir Tahun 2025, Banyak yang Beli 2 Gratis 1
Pilihan
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
Terkini
-
Malam Tahun Baru 2026 Jalur Puncak Berlaku Car Free Night, Cek Jadwal Penyekatannya di Sini
-
Rilis Akhir Tahun 2025 Polda Riau: Kejahatan Anjlok, Perang Lawan Perusak Lingkungan Makin Sengit
-
Rekaman Tengah Malam Viral, Bongkar Aktivitas Truk Kayu di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh
-
'Beda Luar Biasa', Kuasa Hukum Roy Suryo Bongkar Detail Foto Jokowi di Ijazah SMA Vs Sarjana
-
Kadinsos Samosir Jadi Tersangka Korupsi Bantuan Korban Banjir Bandang, Rugikan Negara Rp 516 Juta!
-
Bakal Demo Dua Hari Berturut-turut di Istana, Buruh Sorot Kebijakan Pramono dan KDM soal UMP 2026
-
Arus Balik Natal 2025: Volume Kendaraan Melonjak, Contraflow Tol Jakarta-Cikampek Mulai Diterapkan!
-
18 Ribu Jiwa Terdampak Banjir Banjar, 14 Kecamatan Terendam di Penghujung Tahun
-
UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp5,7 Juta Diprotes, Rano Karno: Kalau Buruh Mau Demo, Itu Hak Mereka
-
Eks Pimpinan KPK 'Semprot' Keputusan SP3 Kasus Korupsi Tambang Rp2,7 Triliun: Sangat Aneh!