Menurut pemerintah, sebagian besar korban tewas karena kebakaran. Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) kemudian menyalahkan "kelompok kriminal bersenjata" tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.
Keluarga Diintimidasi
Saat ini, meskipun tinggal di luar negeri, Veronica Koman mengatakan, keluarganya di Indonesia masih dalam bahaya.
Bahkan, baru-baru ini, rumah keluarga Veronica Koman di Jakarta digerebek.
"Keluarga saya di Jakarta sudah pindah lebih dari sebulan terakhir untuk menghindari intimidasi itu," katanya, seraya menambahkan, banyaknya ancaman yang ia terima juga ditujukan kepada keluarganya.
"Orang bilang, 'kamu di Australia, tapi keluargamu ada di Indonesia dan kami bisa mencarinya.'"
DIberitakan SBS News, lebih dari 6.000 tentara Indonesia telah dikerahkan ke Papua dan Papua Barat dalam upaya meredam massa yang melakukan demonstrasi anti-rasisme dan menuntut kemerdekaan. Aksi demokratis tersebut sudah berlangsung sejak enam minggu lalu.
Veronica Koman mengatakan, sekitar 100 orang Papua Barat telah dipenjara karena terlibat dalam demo.
Sejumlah lainnyadituduh melakukan pengkhianatan kepada RI karena membawa bendera Bintang Kejora Papua.
Baca Juga: Generasi Papua Muda Inspiratif Temui Moeldoko
Sejak 1960-an, menurut pemberitaan SBS News, situasi antara penduduk asli Papua dan orang Indonesia telah mengalami ketegangan terkait etnis dan agama, yang kemudian memuncak dengan kerusuhan baru-baru ini.
Pada 1969, dalam Act of Free Choice alias Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), lebih dari 1.000 orang Papua yang sudah dipilih, dengan suara bulat, dan sambil ditodong senjata, memilih untuk tetap berada di bawah kekuasaan Indonesia.
Sejak saat itu, kelompok-kelompok yang mendukung kemerdekaan Papua Barat mengatakan, rakyatnya telah mengalami "genosida pelan-pelan", tak jauh berbeda dari situasi Timor-Leste 20 tahun lalu.
"Kami berada pada masa paling gelap dalam 20 tahun," kata Veronica Koman.
"Saya belum pernah melihat angka kematian dan tindak kekerasan sebanyak ini, versi pemerintah 33 orang tewas dalam satu hari, itu yang terburuk."
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne, menurut SBS News, telah mendesak "pengekangan di kedua sisi", dan membuat marah banyak orang Papua yang percaya bahwa Australia harus mengambil sikap yang lebih tegas terhadap kekerasan.
Berita Terkait
-
Dinilai Kondusif Pasca Kerusuhan Wamena, Pengungsi Diimbau Kembali ke Rumah
-
Pengamat Politik Asing: Ancaman Pembunuhan ke Veronica Koman Masalah Serius
-
Anggota DPR Menangis Ingat Konflik Papua, Sebut Sidang MPR Sandiwara
-
Mahasiswa Mau Demo Istana: Tolak Selesaikan Papua Pakai Cara Militer
-
Sebut Kerusuhan Wamena Genosida, HNW Dikecam
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional