News / Internasional
Jum'at, 04 Oktober 2019 | 15:36 WIB
Veronica Koman, pengacara sekaligus aktivis HAM yang kekinian diburu Polri dan pemerintah Indonesia. [SBS News]

Menurut pemerintah, sebagian besar korban tewas karena kebakaran. Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) kemudian menyalahkan "kelompok kriminal bersenjata" tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.

Keluarga Diintimidasi

Saat ini, meskipun tinggal di luar negeri, Veronica Koman mengatakan, keluarganya di Indonesia masih dalam bahaya.

Bahkan, baru-baru ini, rumah keluarga Veronica Koman di Jakarta digerebek.

"Keluarga saya di Jakarta sudah pindah lebih dari sebulan terakhir untuk menghindari intimidasi itu," katanya, seraya menambahkan, banyaknya ancaman yang ia terima juga ditujukan kepada keluarganya.

"Orang bilang, 'kamu di Australia, tapi keluargamu ada di Indonesia dan kami bisa mencarinya.'"

Poster anti rasisme warga Papua. [dok]

DIberitakan SBS News, lebih dari 6.000 tentara Indonesia telah dikerahkan ke Papua dan Papua Barat dalam upaya meredam massa yang melakukan demonstrasi anti-rasisme dan menuntut kemerdekaan. Aksi demokratis tersebut sudah berlangsung sejak enam minggu lalu.

Veronica Koman mengatakan, sekitar 100 orang Papua Barat telah dipenjara karena terlibat dalam demo.

Sejumlah lainnyadituduh melakukan pengkhianatan kepada RI karena membawa bendera Bintang Kejora Papua.

Baca Juga: Generasi Papua Muda Inspiratif Temui Moeldoko

Sejak 1960-an, menurut pemberitaan SBS News, situasi antara penduduk asli Papua dan orang Indonesia telah mengalami ketegangan terkait etnis dan agama, yang kemudian memuncak dengan kerusuhan baru-baru ini.

Pada 1969, dalam Act of Free Choice alias Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), lebih dari 1.000 orang Papua yang sudah dipilih, dengan suara bulat, dan sambil ditodong senjata, memilih untuk tetap berada di bawah kekuasaan Indonesia.

Sejak saat itu, kelompok-kelompok yang mendukung kemerdekaan Papua Barat mengatakan, rakyatnya telah mengalami "genosida pelan-pelan", tak jauh berbeda dari situasi Timor-Leste 20 tahun lalu.

"Kami berada pada masa paling gelap dalam 20 tahun," kata Veronica Koman.

"Saya belum pernah melihat angka kematian dan tindak kekerasan sebanyak ini, versi pemerintah 33 orang tewas dalam satu hari, itu yang terburuk."

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne, menurut SBS News, telah mendesak "pengekangan di kedua sisi", dan membuat marah banyak orang Papua yang percaya bahwa Australia harus mengambil sikap yang lebih tegas terhadap kekerasan.

Veronica Koman menerangkan, mengakses angka kematian yang akurat dari Papua dan Papua Barat sulit dilakukan karena ada "penguncian total di rumah sakit."

Orang Papua Barat juga sering menolak ke rumah sakit kalau terluka,karena takut dibunuh di sana.

"Itulah tepatnya tujuan pasukan keamanan, menguncinya, sehingga hanya versi pemerintah yang bisa diumumkan," katanya.

Sejumlah mahasiswa Papua yang tergabung dalam Komite Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme Dan Militerisme melakukan unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/8). [Suara.com/Arya Manggala]

Media asing, disebutkan SBS News, juga sangat dilarang memasuki Papua Barat.

Kantor berita yang berpusat di Sydney ini mengungkapkan, belakangan ini, Presiden Jokowi telah mengajak bertemu kelompok-kelompok pro-kemerdekaan ketika demonstrasi di seluruh negeri menyerukan demiliterisasi provinsi Papua.

Di lain sisi, Veronica Koman—yang memiliki tato Indonesia di lengan kirinya—tidak dapat kembali ke negara asalnya karena takut akan penganiayaan, tetapi memilih untuk melihat sisi positif dari situasi tersebut.

"Ini adalah awal yang baru, ini adalah babak baru," katanya.

Load More