Suara.com - Warga Gang Sekretaris RT 15/ RW 07, Tanjung Duren, Grogol Petamburan, Jakarta Barat menagih janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membangun sanitasi yang sehat di wilayah mereka.
Salah satu warga, Mila yang mengaku sudah 18 tahun tinggal di Gang Sekretaris mengungkapkan, Anies pernah mengunjungi kampung mereka saat masa kampanye Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu.
Sejak saat itu, Anies belum juga mengunjungi kampung mereka, padahal salah satu janji Anies saat itu adalah membangun sanitasi yang sehat untuk warga Gang Sekretaris.
"Dulu pak Anies pernah kesini, sebelum jabat, sampai sekarang belum (datang lagi)," kata Mila di lokasi, Senin (7/10/2019).
Dia berharap Anies bisa memenuhi salah satu janjinya dan menaruh perhatian khusus untuk kebutuhan sanitasi warga Sekretaris.
"Ya kami mau saja dibangun wc umum ada septic tank nya, biar kali juga sehat, ini ramai begini malah bagus pak Anies jadi tahu kondisinya," katanya.
Kondisi Sanitasi di Gang Sekretaris
Gang Sekretaris hanya sekitar 7 kilometer dari Balai Kota, Kantor Gubernur DKI. Disini, setidaknya ada 30 kepala keluarga yang tak punya sarana pembuangan dan menggantungkan hidup pada lima wc umum kecil yang terletak di pinggir Kali Sekretaris, itu pun jauh dari kata layak.
Kelima wc ini berada berdampingan dengan rumah warga, luasnya pun tak sampai satu meter persegi dengan fasilitas seadanya, seperti closet jongkok, keran, satu ember, gayung, dan paku yang menancap di dinding untuk menggantungkan pakaian.
Baca Juga: Kisah Warga Tanjung Duren, Tak Punya WC Sehat, Buang Hajat Langsung ke Kali
Dinding wc pun tampak berkerak dan tumbuh jamur di beberapa sudut, pintu wc tak memiliki jarak dengan jalan gang sehingga suara dari luar terdengar jelas dari dalam wc.
Kondisi ini semakin diperparah dengan tidak adanya septic tank untuk menampung 'hajat' 150 orang warga di sini.
Hajat tersebut langsung begitu saja meluncur ke Kali Sekretaris, sehingga kali menjadi sangat bau, belum lagi ditambah limbah rumah tangga dari warga.
Setiap hari, warga harus mengantre sejak subuh untuk mandi agar bisa sampai di tempat kerja tepat waktu.
Warga yang mayoritas mengontrak di sini harus mengeluarkan uang Rp 1,3 juta setiap bulan untuk hidup dengan rincian; Rp 1 juta untuk kamar kontrakan dua pintu dan listrik Rp 300 ribu per bulan.
Berita Terkait
-
Kisah Warga Tanjung Duren, Tak Punya WC Sehat, Buang Hajat Langsung ke Kali
-
Anies Renovasi Rumdin Rp 2,4 M, Golkar: Jangan Bergaya Pejabat Kolonial
-
Anies Renovasi Rumdin Rp 2,4 M, PDIP: Cukup Betulin Berapa Sekolah Tuh?
-
Tolak Anggaran TGUPP Dinaikkan, PDIP Berencana Minta DKI Drop di Tahun 2020
-
Mahasiswa Al Azhar Korban Demo Terima Tawaran Anies Magang di Pemprov DKI
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Bobby Nasution Berikan Pelayanan ke Masyarakat Korban Bencana Hingga Dini Hari
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Mendagri: Pemerintah Mendengar, Memahami, dan Menindaklanjuti Kritik Soal Bencana