Suara.com - Ketua (KEIN) Komite Ekonomi dan Industri Nasional RI, Soetrisno Bachir ikut merespons soal rencana Presiden Jokowi yang mau menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terhadap UU KPK hasil revisi yang disahkan DPR.
Eks Ketua Umum PAN mengatakan bahwa urusan tersebut biarlah menjadi urusan bagi presiden dan parlemen apakah menerbitkan atau memiliki opsi lain.
"Itu enggak usah dikomentari lah, karena itu tugasnya para parpol. Nanti urusan presiden apakah mau menerbitkan itu, apa Perppu ataukah ada opsi lain, itu kita serahkan kepada presiden dan parlemen," kata Soetrisno ditemui di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Senin (7/10/2019).
Saat ditanya adakah pengaruh dalam penerbitan Perppu tersebut, Soetrisno menuturkan jika persoalan-persoalan politik tak usah dikaitkan dengan kondisi ekonomi bisnis. Hal itu akan membuat kehidupan berokonomi terganggu.
"Saya cuma mengatakan, bahwa dunia ekonomi bisnis itu harus mulai terlepas dari persoalan-persoalan politik. Jadi kegaduhan politik itu jangan menyebabkan ekonomi tersendat," tuturnya.
Ia mencontohkan seperti di negara lain di Tokyo, Jepang dan Thailand, meski terjadi kegaduhan di dunia perpolitikan tak mengganggu kondisi ekonomi di negara tersebut.
"Seperti negara negara lain, Jepang atau Thailand di parlemen lempar-lemparan kursi tapi tetap jalan. Saling caci maki tapi ekonomi tetap jalan. Ini harus kita suarakan media massa, harus menyuarakan itu sehingga politik itu harus di corner. Jangan menjadi wabah," jelasnya.
Untuk itu, kegaduhan politik jangan sampai menyebar ke perguruan tinggi ataupun ke masyarakat. Sehingga kehidupan masyarakat maupun kehidupan berekonomi tidak terganggu dengan kegaduhan politik
"Kami harus membendung agar gerus jahat dari politik tidak menyebar ke perguruan tinggi ormas-ormas keagamaan, ini yang harus kita jaga semua," kata dia.
Baca Juga: Soetrisno Bachir: 52 Persen Warga Muhammadiyah Dukung Jokowi
Kontributor : Arry Saputra
Berita Terkait
-
Menkumham Sebut Belum Ada Pembahasan Lanjutan Soal Perppu KPK
-
Isu Pemakzulan Presiden Jika Terbitkan Perppu, Refly Harun: Tak Ada Kaitan
-
Hasil Survei, LSI: Mayoritas Responden Ingin Jokowi Keluarkan Perppu KPK
-
Soal Pelantikan Jokowi, Pendukung Jokowi Sebut Kapanpun Siap Mengawal
-
Ketua YLBHI: Isu Pemakzulan adalah Upaya Jegal Jokowi Terbitkan Perppu KPK
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
30 Tahun Jadi TPS, Lahan Tiba-tiba Diklaim Pribadi, Warga Pondok Kelapa 'Ngamuk' Robohkan Pagar
-
Baju Basah Demi Sekolah, Curhat Pilu Siswa Nias Seberangi Sungai Deras di Depan Wapres Gibran
-
Mubes NU Tegaskan Konflik Internal Tanpa Campur Pemerintah, Isu Daftarkan SK ke Kemenkum Mencuat
-
Jabotabek Mulai Ditinggalkan, Setengah Juta Kendaraan 'Eksodus' H-5 Natal
-
Mubes Warga NU Keluarkan 9 Rekomendasi: Percepat Muktamar Hingga Kembalikan Tambang ke Negara
-
BNI Bersama BUMN Peduli Hadir Cepat Salurkan Bantuan Nyata bagi Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Relawan BNI Bergabung dalam Aksi BUMN Peduli, Dukung Pemulihan Warga Terdampak Bencana di Aceh
-
Pakar Tolak Keras Gagasan 'Maut' Bahlil: Koalisi Permanen Lumpuhkan Demokrasi!
-
Gus Yahya Ngaku Sejak Awal Inginkan Islah Sebagai Jalan Keluar Atas Dinamika Organisasi PBNU
-
Rais Aam PBNU Kembali Mangkir, Para Kiai Sepuh Khawatir NU Terancam Pecah