Suara.com - BPJS Ketenagakerjaan bekerjasama dengan BTN membangun perumahan pekerja untuk pegawai Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri). Kerja sama ini dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) Antara Perum Percetakan Uang RI, BPJS Ketenagakerjaan dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Tujuannya untuk memberikan manfaat Layanan Tambahan Berupa Fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah Dan Pinjaman Renovasi Perumahan Bagi Karyawan.
PKS ini ditandatangani langsung oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto; Direktur Utama Perum Peruri, Dwina S Kencana Wati; dan Direktur Consumer Banking PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., Budi Satria di Kantor Pusat Peruri, Jakarta, Kamis (10/10/2019).
“Ini adalah salah satu wujud nyata Manfaat Layanan Tambahan (MLT) BPJS Ketenagakerjaan yang langsung dirasakan oleh peserta berupa Fasilitas Pembiayaan Perumahan Pekerja (FPPP) yang dapat dinikmati oleh seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengikuti program Jaminan Hari Tua (JHT) dengan masa kepesertaan aktif selama 1 tahun, tertib administrasi kepesertaan, dan tidak menunggak iuran”, ungkap Agus
Dalam projek FPPP ini BPJS Ketenagakerjaan berperan sebagai penyuntik dana kepada BTN untuk pembangunan rumah bagi pegawai Peruri sebanyak 66 unit di atas lahan seluas 6.233 m2 yang berlokasi di Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
Manfaat layanan tambahan FPPP BPJS Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk meringankan beban pekerja dalam memiliki hunian pribadi dalam beberapa jenis fasilitas, yaitu Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP), Pinjamam Renovasi Rumah (PRP), dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan Pekerja / Kredit Konstruksi (FPPP/KK).
Agus menambahkan, “Selain program FPPP, manfaat layanan tambahan BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan manfaat keseharian atau program Co-Marketing berupa potongan harga di lebih dari 2000 merchant kerjasama di seluruh Indonesia, cukup dengan menunjukkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan yang saat ini telah tersedia dalam bentuk kartu digital yang terdapat di aplikasi BPJSTKU.
“Manfaat layanan tambahan ini juga sebagai bentuk komitmen kami mendukung program sejuta rumah milik pemerintah dan kami berharap program ini dapat membantu mewujudkan mimpi pekerja memiliki tempat tinggal pribadi dan meringankan beban pekerja dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari khusunya bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan”, tutup Agus.
Baca Juga: UangTeman dan BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Manajemen Risiko Perusahaan
Berita Terkait
-
UangTeman dan BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Manajemen Risiko Perusahaan
-
Majikan Harus Bayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Rumah Tangganya
-
BPJS Ketenagakerjaan Bagikan Kartu Jaminan Sosial pada Pekerja Rumah Tangga
-
Kampanye Keselamatan Bermotor, BPJS Ketenagakerjaan Bagikan Helm
-
Hari Pelanggan Nasional, Direksi BPJSTK Kunjungi Pasien Korban Kecelakaan
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
- Besok Bakal Hoki! Ini 6 Shio yang Dapat Keberuntungan pada 13 November 2025
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
-
SoftBank Sutradara Merger Dua Musuh Bebuyutan GoTo dan Grab
-
Pertamina Bentuk Satgas Nataru Demi Pastikan Ketersediaan dan Pelayanan BBM
Terkini
-
August Curhat Kena Serangan Personal Imbas Keputusan KPU soal Dokumen Persyaratan yang Dikecualikan
-
Di Hadapan Prabowo, Raja Yordania Kutuk Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Sebut Serangan Mengerikan
-
Usai Disanksi DKPP, Anggota KPU Curhat Soal Beredarnya Gambar AI Lagi Naik Private Jet
-
Dua Resep Kunci Masa Depan Media Lokal dari BMS 2025: Inovasi Bisnis dan Relevansi Konten
-
Soal Penentuan UMP Jakarta 2026, Pemprov DKI Tunggu Pedoman Kemnaker
-
20 Warga Masih Hilang, Pemprov Jateng Fokuskan Pencarian Korban Longsor Cilacap
-
Gagasan Green Democracy Ketua DPD RI Jadi Perhatian Delegasi Negara Asing di COP30 Brasil
-
Mensos Ungkap Alasan Rencana Digitalisasi Bansos: Kurangi Interaksi Manusia Agar Bantuan Tak Disunat
-
Terbongkar! Prostitusi Online WNA Uzbekistan di Jakbar, Pasang Tarif Fantastis Rp15 Juta
-
Rp500 T Subsidi Bansos Meleset, Gus Ipul Akui Hampir Separuh Penerima Bantuan Salah Sasaran