Suara.com - Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Mahfud MD mengingatkan, bahwa Indonesia akan menjadi sebuah bangsa yang besar pada 2045 atau masuk dalam masa Indonesia Emas. Modal utama untuk mencapai masa Indonesia Emas adalah persatuan dan menjaga keberagaman Indonesia.
"Pada tahun 2036, bonus demografi akan mencapai pada puncaknya sebagai pendukung Indonesia Emas pada tahun 2045," katanya, dalam Bincang Seru Mahfud yang bertajuk "Inspirasi, Kreasi dan Pancasila", di Grha Widya Wisuda Kampus (GWW) IPB Dramaga Bogor, Senin (14/10/2019).
Keberagaman merupakan sebuah kekuatan bagi bangsa Indonesia untuk dapat maju.
"Keberagaman yang sebenarnya bisa jadi modal kita untuk maju. Dulu kita bersatu sehingga bisa merdeka, sekarang kita bersatu untuk maju," ujar Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan itu.
Terkait keberagaman dan toleransi, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menandaskan bahwa Tuhan adalah Maha Pluralis dan Maha Toleran. Tuhan juga yang menciptakan perbedaan tidak untuk perpecahan, tapi untuk saling mengenal dan menghormati.
"Hindari ujaran kebencian yang bisa menyebabkan permusuhan, sehingga tidak bisa bersatu. Kalau Anda bertuhan, tentu tidak akan melakukan itu," tambahnya.
Pada kesempatan itu, Mahfud minta penegak hukum untuk lebih tegas menindak pelaku ujaran kebencian dan berita bohong.
"Karena itu bisa membuat bangsa kita rusak. Ini bukan anti kritik. Kritik dibutuhkan, tapi bukan berupa hinaan, hasutan yang dapat menimbulkan perpecahan," kata Mahfud.
Menurutnya, persoalan hoaks dan ujaran kebencian tidak bisa dianggap remeh, karena bisa memporak-porandakan persatuan dan kesatuan bangsa.
Baca Juga: Mahfud MD Bela Amien Rais, Sebut Tak Pernah Hina BJ Habibie
Komitmen Kebangsaan IPB
Dalam kesempatan yang sama, Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) University Arif Satria, dengan perwakilan wali amanat, perwakilan alumnus, dosen, dan mahasiswa menandatangani Komitmen Kebangsaan.
"IPB meneguhkan komitmen jati diri sebagai rumah kebhinekaan. IPB tidak memberi ruang untuk paham yang bertentangan dengan Pancasila," kata Arif.
Komitmen Kebangsaan ini menyikapi dinamika terkini yang berimbas ke IPB. Sebelumnya, salah satu dosen IPB ditangkap polisi terkait langkah antisipasi aksi teror.
Alhasil dalam beberapa waktu terakhir, IPB menuai beragam hujatan terkait insiden itu.
"Belum lama ini IPB terkena 'badai tsunami', tapi dosen dan seluruh civitas akademi solid mengawal kebangsaan," ujar Arif.
Ia menambahkan, selama ini pihak kampus telah melakukan aksi-aksi nyata untuk merawat keberagaman.
Berita Terkait
-
Penusukan Wiranto Disebut Settingan, Mahfud MD: Itu Contoh Ujaran Kebencian
-
Soal Perppu KPK, Mahfud MD: Jangan Berpolemik, Tunggu Putusan Presiden
-
Mahfud MD: Papua Ada Benih-benih Separatis Peninggalan Penjajah Belanda
-
Cerita Mahfud MD Bahas UU KPK dengan Jokowi: Sambil Tertawa-tawa
-
BEM Nusantara Pilih Judicial Review, Ini Reaksi Mahfud MD
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Sidang Kasus Andrie Yunus, Eks Kepala BAIS: Kalau Dipaksa ke Peradilan Umum Bisa Berujung Impunitas
-
3 Bos KoinWorks Dijebloskan ke Bui, Skandal Korupsi Kredit Rp 600 Miliar
-
Soal Ketimpangan Personel Polri, Kapolri: Ada yang Harus Dirampingkan dan Diperkuat
-
Jangan Cuma Salahkan Sopir! DPR Soroti Kondisi Jalan Nasional di Balik Kecelakaan Maut Bus ALS
-
Resmi! Muktamar ke-35 NU Digelar 1-5 Agustus 2026, Siap Pilih Ketum PBNU dan Rais Aam
-
Listyo Sigit Buka Suara soal Rekomendasi Calon Kapolri Harus Punya Sisa Masa Dinas 2-3 Tahun
-
Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama Muncul di Dakwaan Korupsi, Menkeu: Tak Dinonaktifkan
-
Gus Ipul Bantah Tahan SK Jelang Muktamar PBNU: Itu Kabar Menyesatkan
-
Motif 'Sakit Hati' Gugur di Persidangan! TAUD: Serangan ke Andrie Yunus Itu Operasi, Bukan Dendam
-
Hakim Nur Sari Semprot Dirjen Binwasnaker Fahrurozi: Saudara Lahir di Kemnaker, Masa Tidak Tahu?