Suara.com - Fraksi PKS di DPRD DKI mengevaluasi program kerja Gubermur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sudah genap menjabat selama dua tahun. Salah satunya yang disoroti adalah program rumah DP Rp 0.
Wakil Ketua DPRD Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi mengatakan, selama dua tahun belakangan, program-program Anies berjalan dengan baik. Namun untuk program rumah DP Rp 0 masih kurang cepat.
"Misalnya di DP Rp 0 itu. Saya melihat kurang cepat karena itu menjadi prioritas. Itu sudah jalan. Buktinya di Pondok Kelapa misalnya kan," ujar Suhaimi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (15/10/2019).
Suhaimi menyebut ada beberapa faktor yang menyebut program rumah DP Rp 0 berjalan lamban. Salah satunya, kata Suhaimi, adanya anggapan yang menilai harga rumah terlalu tinggi.
"Program itu harapan masyarakat tinggi, tapi masyarakat masih merasa harga tinggi misalnya," jelasnya.
Ia memperkirakan solusinya dengan menurunkan harga rumah. Selain itu, masyarakat juga harus dipacu kemampuannya dalam membeli rumah itu agar bisa sesuai kriteria.
"Atau penghasilan masyarakat miskinnya dipacu agar bisa memiliki rumah DP 0 rupiah," katanya.
Karena itu, ia meminta agar Anies memberikan perhatian lebih pada kebijakan yang sudah digalakkan sejak masa kampanye ini. Dia juga ingin Anies berkoordinasi dengan DPRD terkait menjalankan program rumah DP Rp 0.
"Tentu hal-hal yang kira-kira menggangu percepatan harus segera diatasi termasuk koordinasi dengan Teman-teman DPRD," katanya.
Baca Juga: Soal Rumah DP 0 Rupiah, Ferdinand: Bikin Sesak Nafas karena Sempit
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu