Suara.com - Anies Baswedan mengaku ingin meneruskan program rumah DP Rp 0 setelah dua tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Ke depannya, ia bahkan ingin menggandeng pihak swasta untuk membangun hunian yang ditargetkan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah itu.
Anies mengklaim, sejak program itu dimulai, permintaan dari masyarakat cukup tinggi.
Ia mengklaim sedang merencanakan aturan agar yang bisa menjalankan kebijakannya itu tidak hanya pihak dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta saja.
"Kami sedang menyiapkan pergubnya untuk insentif bagi swasta membangun hunian DP 0 rupiah," ujar Anies dalam konferensi pers dua tahun kepemimpinannya di Balai Kota, Selasa (15/10/2019).
Selain belum ada regulasi, Anies menyebut faktor lainnya yang menjadikan pihak swasta belum bisa terlibat adalah belum adanya bukti. Karena sudah berjalan, Anies menganggap program rumah DP 0 rupiah yang pertama bisa meyakinkan pihak swasta.
"Sekarang sudah ada buktinya. Sudah terbukti dan sudah berjalan, maka mengundang pihak swasta menjadi lebih mudah karena mereka sudah melihat contohnya," jelasnya.
Kedua hal itu ke depannya akan dilakukan Anies untuk melanggengkan program yang ia janjikan sejak masa kampanye itu.
Ia juga akan mendorong Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) untuk melancarkan penerbitan regulasi melibatkan swasta.
Baca Juga: Usulan DPRD Ditolak Kemendagri, Anies Bebas Pilih Direksi BUMD
"Strategi ini yang kami lakukan. Jadi harapannya ke depan KPPU terkait perumahan DP 0 rupiah bisa kami dorong lebih jauh lagi," katanya.
Berita Terkait
-
Anies: Penataan Kampung Akuarium Tak Libatkan Pihak Luar, Tapi Masyarakat
-
Dua Tahun Kepemimpinan Anies, PKS Mengkritisi Program Rumah DP Rp 0
-
Dirut MRT Sebut Isu Sewa Kios di Stasiun Harus Izin Istri Anies Hoaks
-
Pimpinan DPRD Diambil Sumpah, Anies Berharap RAPBD DKI 2020 Segera Dibahas
-
Usulan DPRD Ditolak Kemendagri, Anies Bebas Pilih Direksi BUMD
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Bukan Cuma Joget! Kenalan dengan 3 Influencer yang Menginspirasi Aksi Nyata untuk Lingkungan
-
Heboh! Rekening Nasabah Bobol Rp70 Miliar di BCA, OJK dan SRO Turun Tangan, Perketat Aturan!
-
Emiten Sejahtera Bintang Abadi Textile Pailit, Sahamnya Dimiliki BUMN
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
Terkini
-
Mengapa Tutut Soeharto Gugat Menteri Keuangan Purbaya ke PTUN?
-
DPR Dukung Aturan Satu Warga Satu Akun Medsos, Legislator PKS: Bisa Cegah Kriminal
-
Kepsek Dicopot Gegara Anak Walikota Prabumulih? Klarifikasi Malah Bikin Warga Meradang!
-
Kekayaan Tutut Soeharto yang Gugat Menteri Keuangan Purbaya
-
Ratusan Siswa di Banggai Kepulauan Keracunan Usai Santap MBG
-
DPR Enggan Ambil Pusing Pigai Ganti Istilah Aktivis Hilang: Terpenting Kembalikan ke Keluarganya
-
Mendagri Beberkan Perbedaan Kepemimpinan Birokratis dan Teknokratik kepada Calon Kepala OJK
-
Balas Dendam? Pengamat Ungkap Alasan Prabowo Pilih Mantan Pemecatnya Jadi Menko Polkam
-
Bus Transjakarta Tabrakan dengan Truk di Cideng, Manajemen Pastikan Penumpang Selamat
-
DPR Ungkap Seabrek PR Besar Menko Polkam Djamari Chaniago, Salah Satunya Masalah Demokrasi Cacat!