Mendagri Sebut Ada Ormas yang Terang-terangan Tak Akui Pancasila

Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyinggung ada organisasi masyarakat (ormas) yang enggan mencantumkan pancasila sebagai ideologi dalam AD/ART-nya. Hal tersebut menurut Tjahjo menjadi tugas untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) mencermati ormas di setiap daerahnya.

Tjahjo mengatakan, kalau Pancasila, NKRI, dan UUD 1945 seharusnya sudah tidak perlu menjadi pembahasan karena sepatutnya sudah melekat di dalam pemikiran dan penerapan warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi menurutnya, justru Pancasila menjadi poin penting untuk terus dibahas karena masih ada yang enggan mengakui keberadaan Pancasila sebagai ideologi negara.

"Dari 428 ribu sekian ormas itu ada yang terang-terangan tidak mau merubah AD/ART-nya dan tidak mencantumkan Pancasila sebagai ideologi sebagai bagian. Terang-terangan," kata Tjahjo saat berpidato di acara Rapat Koordinasi Nasional Simpul Strategis Pembumian Pancasila di Meryln Park Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2019).

"Ini yang terdaftar, yang tidak terdaftar masih banyak lagi," ujar Tjahjo menambahkan.

Tjahjo kemudian menarik contoh soal ormas Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang kurang diawasi. Terdaftar sebagai organisasi sosial, nyatanya pergerakan Gafatar tidak pernah terpantau.

"Rekrutmen tertutupnya kita tidak pernah memonitor. Rekrutmen terbukanya didiamkan," katanya.

Sampai akhirnya terbukalah kalau Gafatar itu merupakan sebuah gerakan yang mengajarkan ajaran Millah Abraham. Ajaran itu diketahui mencampuradukkan agama Islam, Nasrani, dan Yahudi. Selain itu, Gafatar pun disebutkannya memiliki agenda di luar ideologi negara.

"Setelah sampai tahap hijrah luar Jawa baru kaget kita, oh sudah kumpulkan dana beli senjata untuk melawan pemerintah yang sah," kata Tjahjo.

Melihat Indonesia sebagai negara ormas, Tjahjo meminta kepada Kesbangpol untuk terus mencermati perkembangan dari ormas-ormas yang berdiri di Indonesia. Karena tidak mungkin dari kebanyakan ormas itu ada yang memiliki agenda tersendiri.

Baca Juga: Tusuk Wiranto, Abu Rara Menolak Pancasila dan Pemimpin Kafir

"Jadi tugas Kesbangpol mencermati perkembangan ormas dan kelompok yang ada di daerah masing-masing yang punya agenda strategis," tandasnya.