Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menunjuk Budi Karya Sumadi menjadi Menteri Perhubungan (Menhub) RI.
Budi menuturkan, Selasa (22/10/2019), ada beberapa tugas yang disampaikan Jokowi kepada dirinya. Di antaranya tugas khusus meningkatkan berbagai objek pariwisata yang ada di Indonesia, yakni Danau Toba, Mandalika, hingga Labuan Bajo.
Pengusaha asal Palembang, Sumatra Selatan ini lahir pada 18 Desember 1956. Ayahnya, Abdul Somad Sumadi, pernah bekerja sebagai guru, utusan pemerintahan Soekarno, hingga pegawai Kanwil Deppen Sumsel, sedangkan ibunya, Kusmiati, pernah menjadi guru TK, anggota DPRD Sumsel pada 1956-1959, dan Pimpinan Redaksi Obor Rakyat.
Masa kecil Budi Karya ia jalani di kota kelahirannya. Ia mulai pindah ke Jawa, tepatnya di Yogyakarta, saat kuliah, jurusan Arsitektur Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.
Berbagai prestasi Budi Karya sebagai arsitek mengantarkannya ke kursi jabatan tinggi di berbagai proyek ibu kota. Ia juga pernah memimpin perusahaan BUMN PT ANgkasa Pura II.
Ia dikenal dekat dengan Jokowi, hingga kemudian saat perombakan kabinet, Budi Karya menggantikan posisi Ignasius Jonan di Kementerian Perhubungan, sementara sang pendahulu dijadikan Menteri ESDM.
Budi Karya sendiri, sebelum menjabat sebagai menteri, kerap memiliki pandangan yang berseberangan dengan Ignasius Jonan.
Contohnya, ketika diminta Ignasius Jonan untuk mencopot General Manager Bandara Soekarno-Hatta karena kesalahan ground-handling maskapai Lion Air, Budi Karya menolaknya.
Soal aktivasi Bandara Ultimate Soekarno-Hatta, Budi Karya juga sempat bergesekan karena menurut Ignasius Jonan, infrastruktur belum siap dan belum ada menara pengawas.
Baca Juga: Wishnutama Dilantik Jadi Menteri, Wina Natalia Ungkap Rasa Bangga
Pendidikan
- SD Muhammadiyah 1 Palembang (1969)
- SMP Negeri 1 Palembang (1972)
- SMA Xaverius 1 Palembang (1975)
- Jurusan Arsitektur Uiversitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta (1981)
Karier
- Asisten Perencana Design Center FT UGM (1979)
- Asisten Dosen Jurusan Arsitek FT UGM (1979-1980)
- Staf Dept Real Estate pada Business Development Pembangunan & Property Management PT Pembangunan Jaya (1982-1991)
- Manager Marketing Property PT Pembangunan Jaya Ancol (1989-1991)
- General Manager PT Semarang Bukit Jaya Metro (1991-1992)
- Wakil Direktur PT Jaya Land (1992-1994)
- Direktur Keuangan PT Jaya Land (1994-2001)
- Direktur Keuangan PT Jaya Real Property Tbk (1994-2001)
- Direktur Pengembangan PT Jaya Garden Polis (1994-2001)
- Presiden Direktur PT Wisma Jaya Artek (1996-2001)
- Direktur Keuangan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (2001-2004)
- Direktur Keuangan PT TIJA (2001-2004)
- Komisaris PT Philindo (2001-2013)
- Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (2004-2013)
- Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (2004-2013)
- Direktur Utama Angkasa Pura II (2015-2016)
- Menteri Perhubungan (2016-Sekarang)
Berita Terkait
-
Beda Sikap dengan ProJo, Seknas Jokowi Pilih Dukung Kabinet Indonesia Maju
-
Barisan Para Jenderal di Kabinet Jokowi, HRWG: Kami Khawatir Militerisme
-
Cerita Zainudin Jadi Menpora: Batal Rapat DPR hingga Ngantuk Tunggu Antrean
-
Muhammadiyah Minta Menteri Baru Bisa Membuktikan Integritasnya
-
Potret Suram Tim Menteri Ekonomi Jokowi Versi Ekonom Core
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Berapa Harga Mobil Bekas Toyota Yaris 2011? Kini Sudah di Bawah 90 Juta, Segini Pajaknya
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
Pilihan
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
Terkini
-
KPK Bantah Ada Intervensi untuk Hentikan Penyidikan Kasus Tambang Nikel Konawe Utara
-
Berlaku Januari 2026, Prabowo Sudah Teken KUHAP Baru
-
Kapal Wisata Tenggelam di Labuan Bajo, Eddy Soeparno Ingatkan Bahaya Over Capacity dan Cuaca Ekstrem
-
Dokumen Kependudukan Warga Terdampak Bencana Sumatra Gratis, Mensesneg Pastikan Tak Ada Biaya
-
Beban Jakarta Tak Berkurang Meski Ada IKN, Pramono: Saya Pikir Bakal Turun, Ternyata Enggak
-
HAM Indonesia Alami Erosi Terparah Sejak Reformasi, 2025 Jadi Tahun Malapetaka
-
Eks Pimpinan KPK BW Soroti Kasus Haji yang Menggantung: Dulu, Naik Sidik Pasti Ada Tersangka
-
Khusus Malam Tahun Baru 2026, MRT Jakarta Perpanjang Jam Operasional Hingga Dini Hari
-
Mendagri Minta Pemda Percepat Pendataan Rumah Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Pemprov DKI Jakarta Hibahkan 14 Armada Damkar ke 14 Daerah, Ini Daftar Lengkapnya!