Suara.com - Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menyayangkan Presiden Jokowi belum merespons soal penerbitan Perppu KPK. Padahal, kata dia, Jokowi sudah mengundang sejumlah tokoh ke istana untuk memberikan masukan.
"Sampai hari ini tidak ada respons dari Presiden. Padahal masukan dari sejumlah tokoh dan aktivis terkemuka kan sudah jelas," kata Busyro usai menghadiri Sidang Senat Terbuka Hari Jadi ke-61 UMS di Solo, Kamis.
Meski demikian, Busyro menyatakan sesuai dengan peraturan, seluruh keputusan dikembalikan kepada Presiden. Ia menilai sebetulnya langkah tersebut tidak efektif.
"Menurut hemat saya, kalau menyerahkan semua kepada Presiden itu apakah bisa, karena sebetulnya kekuatan ada pada masyarakat sipil berbasis pada kampus. Jadi kalau kemarin kampus melakukan satu reaksi (unjuk rasa mahasiswa) yang itu murni keterpanggilan terhadap demokratisasi, itu menjadi kekuatan untuk bisa melakukan perubahan," katanya.
Termasuk mengenai penundaan pengesahan RUU Pertanahan, ia menilai tetap harus dikawal.
Ia mengatakan walaupun ditunda tetapi beberapa pasal menggambarkan dominasi dari negara di dalam sektor pertanahan itu memberikan peluang lebih besar kepada korporasi daripada kepada rakyat yang berdaulat untuk bisa memiliki tanah.
"Seperti Hak Guna Usaha (HGU), sekarang ini di dalam rancangan itu disebut bisa 70 tahun dan diperpanjang 20 tahun. Satu masalah itu saja, di mana kedaulatan rakyat," katanya.
Disinggung mengenai kehadiran Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, pihaknya berharap bisa membenahi penegakan hukum yang ada di Indonesia.
"Tetapi kan dia tidak bisa berdiri sendiri. Ada orang-orang lain yang punya senioritas dan pengalaman di kultur lama, yaitu Orde Baru. Misalnya sejumlah tokoh Orba yang ini direkrut lagi. Apakah ini faktor yang menjadikan posisi Menko Polhukam ini leluasa. Tentu kita harapkan ada dukungan dari masyarakat sipil," katanya. (Antara).
Baca Juga: Eks Emak-emak Pepes Kecewa Prabowo Jadi Pembantu Jokowi: Logikanya Gimana?
Berita Terkait
-
Fachrul Razi Ogah Disebut Menteri Agama Islam
-
Kecewa Sikap Politik Prabowo, Eks Relawan: Kemarin Tolak Hasil Pilpres
-
Relawan Projo Bubar Gegara Prabowo jadi Menhan, PDIP Ogah Pusing
-
Pesan Jokowi ke Kabinet Baru: Jangan Ada Lagi Menteri Mangkir di Rapat
-
Unggahan Foto Kabinet Baru, Gaya Duduk Jokowi Bikin Warganet Salah Fokus
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
Pilihan
-
Dugaan Skandal PT Minna Padi Asset Manajemen dan Saham PADI, Kini Diperiksa Polisi
-
Epstein Gigih Dekati Vladimir Putin Selama Satu Dekade, Tawarkan Informasi 'Rahasia AS'
-
Bertemu Ulama, Prabowo Nyatakan Siap Keluar dari Board of Peace, Jika...
-
Bareskrim Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Manipulasi Saham, Rp674 Miliar Aset Efek Diblokir
-
Siswa SD di NTT Akhiri Hidup karena Tak Mampu Beli Buku, Mendikdasmen: Kita Selidiki
Terkini
-
Pramono Anung 'Gaspol' Perintah Gentengisasi Prabowo, Hunian Baru di Jakarta Tak Boleh Pakai Seng
-
Dibatasi 35 Orang, Ada Apa Jajaran PKB Temui Presiden Prabowo di Istana Siang Ini?
-
Golkar Lakukan Profiling Calon Wakil Ketua Komisi III DPR, Sarmuji: Ada Dua atau Tiga Kandidat
-
Jual Beli Jabatan Jerat Bupati Sadewo, KPK Sorot 600 Posisi Perangkat Desa Kosong di Pati
-
Pramono Anung Bakal Babat Habis Bendera Parpol di Flyover: Berlaku Bagi Semua!
-
Tak Sekadar Kemiskinan, KPAI Ungkap Dugaan Bullying di Balik Kematian Bocah Ngada
-
Viral! Aksi Pria Bawa Anak-Istri Curi Paket Kurir di Kalibata, Kini Diburu Polisi
-
Kasus Bunuh Diri Anak Muncul Hampir Tiap Tahun, KPAI: Bukan Sekadar Kemiskinan!
-
Masalah Kotoran Kucing di Skywalk Kebayoran Lama Mencuat, Gubernur DKI Instruksikan Penertiban
-
Nyawa Melayang karena Rp10 Ribu, Cak Imin Sebut Tragedi Siswa SD di NTT Jadi 'Cambuk'