Suara.com - Terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) menuai kontroversi di mata publik. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menganggap hal itu sebagai noda kelam dalam sejarah Indonesia.
Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur mengatakan Prabowo merupakan tokoh yang memiliki catatan pelanggaran HAM berat di masa lalu. Menurutnya, rekam jejak Prabowo di masa lalu tidak boleh dilupakan dan harus diperhatikan.
"(Pelanggaran HAM) itu hal yang sangat-sangat serius dalam sejarah perjalanan bangsa, itu (pengangkatan Prabowo sebagai Menhan) menandakan titik hitam kelam dalam bangsa Indonesia," ujar Isnur di kantor KontraS, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2019).
Selain itu, pengangkatan Prabowo sebagai menteri pertahanan juga dianggapnya sebagai ironi. Ia menganggap Ketua Umum Gerindra itu yang sudah diberhentikan dari institusi militer karena pelanggaran HAM, justru dijadikan Menteri Pertahanan.
"Orang yang pernah dipecat jabatanya karena diduga menculik para aktivis, orang yang pernah dipecat di kesatuanya, sekarang dilantik menjadi menteri pertahanan, itu noda kelam dalam sejarah bangsa," jelasnya.
Isnur menganggap, duduknya Prabowo di kursi Menhan akan menyulitkan upaya membongkar kasus HAM berat. Namun, Isnur menyebut YLBHI tidak akan menyerah untuk mengungkapnya.
"Kami tidak takut, kami tidak menyerah, kami akan jalan terus menuntut negara ini membongkar, mengungkap, menyidangkan para pelaku pelanggar HAM," katanya.
Berita Terkait
-
Prabowo Diramal Jadi Menhan Sejak 2014, Cuitan Lawas Penulis Ini Viral Lagi
-
Analis: Menhan Jadi Tiket Prabowo untuk 2024 dan Selamatkan Jokowi
-
Mahfud MD Nonton Acara Sertijab Prabowo Subianto di Kemenhan
-
Kecewa Sikap Politik Prabowo, Eks Relawan: Kemarin Tolak Hasil Pilpres
-
Relawan Projo Bubar Gegara Prabowo jadi Menhan, PDIP Ogah Pusing
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO