Suara.com - Pelantikan Wakil Menteri (wamen) dalam Kabinet Indonesia Maju yang baru saja dilakukan dinilai hanya salah satu cara Joko Widodo atau Jokowi untuk bagi-bagi jatah jabatan untuk pendukungnya di Pemilu 2019. Politik akomodatif ini juga bagian dari rekonsiliasi setelah kontestasi pemilu April lalu.
Hal itu dikatakan Pengamat Tata Negara dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Zuly Qodir dalam keterangan persnya, Minggu (27/10/2019).
“Ya ini semacam bagi-bagi posisi untuk yang ikut terlibat di dalam pemilu 2019. Dalam bahasa yang santun ini merupakan politik akomodatif Pak Jokowi kepada semua yang terlibat pada pemilu 2019,” papar Zuly Qodir.
Meski bagian dari akomodasi Presiden, menurut Zuly, para wamen harus bisa bekerja maksimal dan profesional. Sebab mereka menempati bidang-bidang yang strategis.
Dengan demikian mereka bukan menjadi orang yang ditempelkan namanya di kabinet karena sudah membantu pemenangan Jokowi dalam Pilpres lalu. Namun mereka harus mampu melakukan pekerjaan sesuai visi misi Jokowi.
“Wamen harus kerja betul-betul sesuai visi misi Pak Jokowi yang diembankan ke para wakil menteri wakil menteri itu,” tandasnya.
Selain politik akomodatif, Zuly menilai tidak semua kementerian butuh wamen. Ada kementerian yang sebenarnya tidak butuh wamen tapi justru ditambahkan atau sebaliknya.
Misalnya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud). Di Kementerian yang dipimpin Nadiem Makarim tersebut tidak ada wamen.
“Wakil memteri pendidikan kayaknya belum ada ya? Saya kok tidak melihat. Kalau kementerian agama malah ada. Kemenag dan Kemendikbud memang tidak ada urusannya dengan soal kapling. Kalau menag (biasanya) kaplingnya NU, Mendikbud kaplingnya Muhammadiyah. Memang tidak ada begitu, ini bagian dari yang berjalan begitu saja tapi kok ini menteri agama ada wakilnya,” tandasnya.
Baca Juga: Pengangkatan Wakil Menteri Tidak Sah? Ini Penjelasan Mahfud MD
Zuly menambahkan, walaupun ada bagi-bagi kursi wamen, persentase profesional di posisi wamen cukup banyak. Karenanya tiap kementerian diharapkan mampu melakukan tugasnya secara maksimal.
“Saya kira Kalau dari segi persentasenya lebih banyak profesional, iru lebih baik lah biar tidak terlalu kementrian itu adalah orang partai politik bisa dari partai tapi memang betul betul mengerti apa yang akan dilakukan di dalam kementrian,” imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
-
Pengangkatan Wamen Dituding Tidak Sah, Fahri Sanjung Respons Mahfud MD
-
Pengangkatan Wakil Menteri Tidak Sah? Ini Penjelasan Mahfud MD
-
Girangnya Prilly Latuconsina saat Prabowo Subianto Jadi Menteri Pertahanan
-
Pengamat LIPI Harap Kabinet Indonesia Maju Tonjolkan Soliditas
-
Pengamat: Pengangkatan Wakil Menteri Dimungkinkan Masih Berlanjut
Terpopuler
- Pratama Arhan dan Azizah Salsha Dikabarkan Rujuk, Ini Penjelasaan Pengadilan Agama Tigaraksa
- Selamat Datang Elkan Baggott Gantikan Mees Hilgers Bela Timnas Indonesia, Peluangnya Sangat Besar
- Hari Pelanggan Nasional 2025: Nikmati Promo Spesial BRI, Diskon Sampai 25%
- Maki-Maki Prabowo dan Ingin Anies Baswedan Jadi Presiden, Ibu Jilbab Pink Viral Disebut Korban AI
- Buktinya Kuat, Pratama Arhan dan Azizah Salsha Rujuk?
Pilihan
-
Waktu Rujuk Hampir Habis! Jumat Minggu Depan Pratama Arhan Harus Ikrar Talak ke Azizah Salsha
-
Nadiem Makarim Jadi Menteri Ke-7 Era Jokowi yang Jadi Tersangka Korupsi, Siapa Aja Pendahulunya?
-
Jadwal dan Link Streaming Timnas Indonesia vs Taiwan Malam Ini di GBT
-
Pelatih Persija Kasihan dengan Gerald Vanenburg, Soroti Situasi Timnas Indonesia U-23
-
Harga Emas Antam Lebih Murah Hari Ini Jadi Rp 2.042.000 per Gram
Terkini
-
Dilema KPK: Sita Mercy Antik Habibie dari Ridwan Kamil, tapi Pembayarannya Ternyata Belum Lunas
-
Bantah Tegas Kabar Darurat Militer, TNI: Tidak Ada Niat, Rencana Memberlakukan
-
Didesak Bebaskan Seluruh Demonstran yang Ditahan, Polri Klaim Tidak Antikritik
-
Zetro Staf KBRI Diduga Tewas di Tangan Pembunuh Bayaran, Presiden Peru Surati Prabowo
-
Kapuspen TNI Jawab Tuntutan 17+8 'Kembali ke Barak': Kami Hormati Supremasi Sipil
-
Tunjangan Rumah Setop, DPR Pastikan Pensiun Tetap Ada: Ini Rincian Gaji Anggota Dewan
-
DPR Setop Kunjungan Kerja ke Luar Negeri, Dasco Janji Buka-bukaan
-
Pemprov DKI Genjot Pengerjaan SJUT, Jakarta Lebih Rapi dan Modern
-
Apa Itu Tobat Nasional? Seruan Kardinal Ignatius Suharyo
-
Nadiem Tersangka Kasus Pengadaan Chromebook, Pukat UGM Soroti Buruknya Tata Kelola Sektor Pendidikan