Suara.com - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Ida Mahmuda menganggap anggaran untuk pengadaan konsultan penataan kampung kumuh yang disodorkan pemprov, janggal. Menurutnya dana yang diajukan senilai Rp 556 juta untuk satu RW tak masuk akal.
Ida menganggap, seharusnya dana tersebut cukup untuk mencakup satu wilayah kota. Ia menganggap anggaran tersebut nantinya berpotensi tak terpakai dan hanya terbuang sia-sia.
"Jangan buang anggaran sia-sia. Enggak masuk akal satu RW (hampir) Rp 600 juta. Saya bukan latar belakang sipil saja berpikir ini luar biasa kali segitu, bayangkan ada berapa ribu RW ini," ujar Ida di gedung DPRD DKI, Senin (4/11/2019).
Menurutnya, pemprov seharusnya menggunakan tenaga yang lebih murah seperti mahasiswa, pemerhati lingkungan hingga arsitek.
Ia menilai, banyak warga DKI yang masih muda dan berkualitas bisa diberdayakan dengan anggaran lebih sedikit untuk program ini.
"Banyak kok mahasiswa, warga DKI, yang punya kepedulian terhadap perbaikan tempat kumuh. Mereka hanya sekadar ada uang untuk transportasi atau beli pulsa, banyak yang peduli," jelasnya.
Karena itu, Ida menyatakan sudah menolak anggaran tersebut, dan meminta direvisi pemprov. Menurutnya, masih banyak kajian yang bisa dilakukan agar mendapat hasil maksimal dengan biaya minim.
"Kami masih minta paparan selanjutnya, harapan saya ada efisiensi, diusahakan yang normal-normal saja jangan terlalu berlebihan," kata dia.
Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta mempertanyakan anggaran konsultan penataan kampung kumuh untuk satu Rukun Warga (RW) di Jakarta sebesar Rp 556 juta.
Baca Juga: Baru! IBC Ungkap Kejanggalan pada Dana Anggaran Tim Pembuat Pidato Anies
Anggaran itu ada di dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike dalam keterangannya di Jakarta, Senin (4/11/2019) menyebutkan, anggaran ini dalam dokumen KUA-PPAS bernama community action plan (CAP) untuk satu RW senilai Rp 556.112.770.
Rincian biaya langsung untuk personel Rp 475.800.000 dan biaya langsung nonpersonel Rp 29.757.030.
Berita Terkait
-
Baru! IBC Ungkap Kejanggalan pada Dana Anggaran Tim Pembuat Pidato Anies
-
William Aditya Sarana: Tugas Kami Mengawasi Anggaran, Sesederhana Itu
-
Ditanya Ruhut soal PSI Cari Panggung, William: Cuma Laksanakan Sumpah
-
Heboh Anggaran Bermasalah, Dana Konsultan RW Kumuh DKI Kini Dipertanyakan
-
Anggaran Penyediaan Susu Dinas Pendidikan DKI Jakarta Jadi Sorotan
Terpopuler
- 4 Daftar Mobil Bekas Pertama yang Aman dan Mudah Dikendalikan Pemula
- 6 Rekomendasi Mobil Bekas Kabin Luas di Bawah 90 Juta, Nyaman dan Bertenaga
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- Calon Pelatih Indonesia John Herdman Ngaku Dapat Tawaran Timnas tapi Harus Izin Istri
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
Pilihan
-
CERPEN: Liak
-
Rencana KBMI I Dihapus, OJK Minta Bank-bank Kecil Jangan Terburu-buru!
-
4 Rekomendasi HP 5G Murah Terbaik: Baterai Badak dan Chipset Gahar Desember 2025
-
Entitas Usaha Astra Group Buka Suara Usai Tambang Emas Miliknya Picu Bencana Banjir Sumatera
-
PT Titan Infra Sejahtera: Bisnis, Profil Pemilik, Direksi, dan Prospek Saham
Terkini
-
6 Anggota Yanma Mabes Polri Jadi Tersangka Kasus Tewasnya 2 Debt Collector, Ini Identitasnya
-
Dari OTT ke Jejak Dana Gelap Pilkada: Seberapa Mahal Biaya Kampanye Calon Kepala Daerah?
-
Prabowo ke Pengungsi Banjir Aceh: Maaf, Saya Tak Punya Tongkat Nabi Musa, Tapi Rumah Kalian Diganti
-
Dasco Unggah Video Prabowo saat Bikin Kaget WWF karena Sumbangkan Tanah di Aceh
-
Borok Penangkapan Dirut Terra Drone Dibongkar, Pengacara Sebut Polisi Langgar Prosedur Berat
-
Pramono Anung Wanti-wanti Warga Jakarta Imbas Gesekan di Kalibata: Tahan Diri!
-
WALHI Sebut Banjir di Jambi sebagai Bencana Ekologis akibat Pembangunan yang Abai Lingkungan
-
Pramono Anung Bahas Peluang Siswa SDN Kalibaru 01 Cilincing Kembali Sekolah Normal Pekan Depan
-
Cuma Boleh Pegang HP 4 Jam, Siswa Sekolah Rakyat: Bosen Banget, Tapi Jadi Fokus Belajar
-
Legislator DPR Minta Perusak Hutan Penyebab Banjir Sumatra Disanksi Pidana