Suara.com - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Ida Mahmuda menganggap anggaran untuk pengadaan konsultan penataan kampung kumuh yang disodorkan pemprov, janggal. Menurutnya dana yang diajukan senilai Rp 556 juta untuk satu RW tak masuk akal.
Ida menganggap, seharusnya dana tersebut cukup untuk mencakup satu wilayah kota. Ia menganggap anggaran tersebut nantinya berpotensi tak terpakai dan hanya terbuang sia-sia.
"Jangan buang anggaran sia-sia. Enggak masuk akal satu RW (hampir) Rp 600 juta. Saya bukan latar belakang sipil saja berpikir ini luar biasa kali segitu, bayangkan ada berapa ribu RW ini," ujar Ida di gedung DPRD DKI, Senin (4/11/2019).
Menurutnya, pemprov seharusnya menggunakan tenaga yang lebih murah seperti mahasiswa, pemerhati lingkungan hingga arsitek.
Ia menilai, banyak warga DKI yang masih muda dan berkualitas bisa diberdayakan dengan anggaran lebih sedikit untuk program ini.
"Banyak kok mahasiswa, warga DKI, yang punya kepedulian terhadap perbaikan tempat kumuh. Mereka hanya sekadar ada uang untuk transportasi atau beli pulsa, banyak yang peduli," jelasnya.
Karena itu, Ida menyatakan sudah menolak anggaran tersebut, dan meminta direvisi pemprov. Menurutnya, masih banyak kajian yang bisa dilakukan agar mendapat hasil maksimal dengan biaya minim.
"Kami masih minta paparan selanjutnya, harapan saya ada efisiensi, diusahakan yang normal-normal saja jangan terlalu berlebihan," kata dia.
Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta mempertanyakan anggaran konsultan penataan kampung kumuh untuk satu Rukun Warga (RW) di Jakarta sebesar Rp 556 juta.
Baca Juga: Baru! IBC Ungkap Kejanggalan pada Dana Anggaran Tim Pembuat Pidato Anies
Anggaran itu ada di dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike dalam keterangannya di Jakarta, Senin (4/11/2019) menyebutkan, anggaran ini dalam dokumen KUA-PPAS bernama community action plan (CAP) untuk satu RW senilai Rp 556.112.770.
Rincian biaya langsung untuk personel Rp 475.800.000 dan biaya langsung nonpersonel Rp 29.757.030.
Berita Terkait
-
Baru! IBC Ungkap Kejanggalan pada Dana Anggaran Tim Pembuat Pidato Anies
-
William Aditya Sarana: Tugas Kami Mengawasi Anggaran, Sesederhana Itu
-
Ditanya Ruhut soal PSI Cari Panggung, William: Cuma Laksanakan Sumpah
-
Heboh Anggaran Bermasalah, Dana Konsultan RW Kumuh DKI Kini Dipertanyakan
-
Anggaran Penyediaan Susu Dinas Pendidikan DKI Jakarta Jadi Sorotan
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
MKD Akan Panggil Deddy Sitorus, Tak Perlu Tunggu Reses Selesai
-
Dikecam! Pelatihan Jalan di Atas Api Pegawai BPJS TK Hanya Hamburkan Iuran Pekerja
-
Makin Menegangkan! Film Fall 2: Deadpoint Siap Rilis pada September 2026
-
Bupati Nonaktif Cilacap Didakwa Minta Kepala OPD Kumpulkan Rp568 Juta untuk THR
-
Ilmuwan Temukan Spons Laut yang Bisa Bersihkan Pelabuhan Tercemar
-
Aston Villa Jalal Stadion GBK, Alejandro Garnacho Cs Latihan di Bawah Terik Matahari
-
No Na Rilis Single Honk! Tampilkan Kearifan Lokal Indonesia, Ada Om Telolet Om!
-
Tambang Batubara Meledak! 32 Pekerja Tewas di Balochistan Pakistan
-
Tekanan Mereda, Kepercayaan Industri RI Kembali Menguat pada Juli 2026
-
Dipercaya BI Jadi Pengelola Utama SKM, Ini Strategi BRI Jangkau Pelosok Karo