Suara.com - Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Teddy Gusnaidi merasa Menkopolhukam Mahfud MD tidak perlu lagi berdebat soal khilafah.
Pria yang dikenal frontal menolak ideologi khilafah ini juga menyebut Mahfud bukan lagi seorang pengamat.
Pernyataan ini disampaikannya melalui cuitan di akun Twitter @TeddyGusnaidi yang diunggah pada Selasa (12/11/2019).
"Pak Mahfud, gak perlu menantang debat soal khilafah, karena sekarang anda bukan pengamat, tapi Menteri," ucap Teddy lewat akun Twitter pribadinya.
Teddy juga mendesak Mahfud untuk berani memecat pegawai di kementerian jika terbukti menganut ajaran khilafah.
"Yang dibutuhkan eksekusi dengan memecat para penganut Khilafah, paling tidak di internal kementerian anda dulu. Khilafah itu terlarang, sekarang waktunya eksekusi bukan sensasi," ujarnya.
Berdasarkan pantauan Suara.com, unggahan Teddy itu memperoleh lebih dari 290 retweet dan 1200 like pada Selasa (12/11/2019) malam.
Rata-rata warganet yang berkomentar di cuitan ini setuju dengan pernyataan Teddy terhadap Mahfud MD.
"Sependapat! Bapak Presiden memberikan tanggung jawab sebagai menteri dengan harapan mampu mengeksekusi pendapa-pedapat atau pandangan-pandangan tentang khilafah (terlarang dan harus dibubarkan)," ucap seorang warganet.
Baca Juga: Rizieq Berkoar Ngaku Dicekal, Dirjen Imigrasi: Suratnya Samar, Gak Jelas
"Kadang ada benarnya juga, Mahfud saatnya kerja bukan wacana, yang wacana radikal-radikalan biar yang lain," tulis netizen lain.
Sebelumnya, Teddy juga sempat memberi usulan kepada Menteri Agama (Menag) tentang cara menumpas ajaran khilafah.
Caranya, Menag diminta membagikan email resmi lalu menghimbau masyarakat untuk merekam penceramah yang terbukti menyebarkan ajaran khilafah. Kemudian, rekaman tersebut dikirim ke alamat email Menag, supaya pelakunya segera bisa ditindak.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT