Suara.com - Kapolri Jenderal Idham Azis mengklaim akan menindak tegas anggota polisi yang meminta jatah proyek kepada pengusaha. Tindakan tegas tersebut berupa pencopotan sebagai anggota Polri.
Pernyataan Idham disampaikan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen M Iqbal di Gedung Bareskrim Polri, Selasa (19/11/2019).
"Prinsipnya kalau ada oknum, pak Kapolri akan melakukan tindakan tegas. Terbukti, periksa dan copot," kata Iqbal.
Iqbal menyebut, pihaknya telah melakukan pengawasan sejak lama di sejumlah daerah. Pengawasan tersebut dilakukan melalui Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum), dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam).
"Kami lakukan upaya pencegahan, jika ada niat kita lakukan pencegahan. Kalau sudah melakukan kriminal dan terbukti tidak segan akan melakukan pencopotan," sambungnya.
Untuk itu, Iqbal memastikan jika Polri tetap mendukung program pemerintah. Dalam hal ini, terkait pembangunan serta investasi yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.
"Polri lembaga penting untuk menopang pembangunan nasional, iklim investasi seperti yang disampaikan pak Presiden," tutup Iqbal.
Sebelumnya, Kepolisian Republik Indonesia bakal memberikan pengamanan maksimal terkait kegiatan yang telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi.
Dalam hal ini, Polri bersama jajaran TNI bahu membahu berupaya memberikan pengamanan ekstra.
Baca Juga: Gantikan Idham Azis, Mabes Akui Ada Jenderal Tak Bisa Jabat Kabareskrim
"Tentu Polri tidak bisa bekerja sendiri. Bersama dengan TNI, bersama-sama dengan pemerintah melaksanakan kegiatan tersebut," kata Kapolri Jenderal Idham Azis di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).
Idham menjelaskan, ada dua strategi yang akan diprioritaskan oleh institusinya. Pertama, upaya pencegahan terkait pemborosan anggaran.
Strategi kedua adalah penegakan hukum. Idham mengatakan, pihaknya akan serius dalam mengawal pembangunan di daerah.
Bahkan, Idham berjanji akan menindak anak buahnya jika terlibat dalam konspirasi dalam pembangunan. Dia meminta kepada Guburnur atau Walikota untuk melapor jika ada anggotanya yang terlibat.
"Saya minta Kapolres tidak jadi bagian permasalahan yang ada di daerah, karena bukan rahasia umum banyak juga Kapolres itu kalau dia minta proyek nah ini bagian masalah, konspirasi, kalau dia begitu, para Gubernur, Wali Kota silakan hubungi saya nanti saya carikan pemain cadangan," papar Idham.
Berita Terkait
-
Kapolres Kampar Tepergok Ngobrol, Kapolri: Copot Sebelum Ayam Berkokok
-
Dilantik Kapolri, Irjen Firli Bahuri Resmi Jabat Kabaharkam Polri
-
Kapolri Nyanyi Bareng dengan Pasha Ungu
-
Akui Banyak Aparat Peras Pengusaha, Jokowi: Tolong Pecat, Setop Kaya Gitu
-
Gelar Pertemuan, Kapolri Idham dan Said Aqil Bahas Terorisme hingga Korupsi
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu