Suara.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mempertanyakan soal tugas pokok dan fungsi (tupoksi) 7 staf khusus (stafsus) kepresidenan yang telah dipilih Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Pasalnya, kehadiran stafsus baru itu dinilai menimpa daripada keberadaan posisi lainnya yang memiliki tugas serupa.
Mardani mengapresiasi dengan langkah Jokowi yang melibatkan kaum disabilitas untuk dijadikan stafsus. Namun, ia menganggap ada tumpang tindih di antara posisi stafsus dengan posisi lainnya seperti kepala staf kepresidenan (KSP).
"Tanpa pembagian tugas yang jelas posisi staf khusus ini akan tumpang tindih dengan struktur yang sudah ada. Penunjukan anak muda, perempuan dan difabelnya diapresiasi. Tapi tanpa kejelasaan tupoksi, bisa jadi aksesoris semata," kata Mardani kepada wartawan, Jumat (22/11/2019).
Mardani enggan berpikiran negatif akan pengangkatan 7 stafsus yang berasal dari kalangan milenial tersebut. Akan tetapi ia hanya ingin kejelasan daripada tupoksi ketujuh stafsus itu.
"Jangan suuzan (dahulu). Saya menunggu penjelasan lanjutan tentang tupoksinya," tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi resmi mengangkat tujuh anak muda untuk menjadi staf khusus. Mereka akan bekerja langsung di bawah Jokowi untuk memberikan ide dan terobosan. Pengumuman itu dilakukan di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (21/11/2019) sore.
"Saya ingin kenalkan stafsus presiden yang baru. Tugas khusus mengembangkan inovasi di berbagai bidang," kata Jokowi.
Berikut nama-nama tujuh stafsus Presiden Jokowi:
- Putri Tanjung - CEO dan Founder Creativepreneur.
- Adamas Belva Syah Devara - Pendiri Ruang Guru.
- Ayu Kartika Dewi - Perumus Gerakan Sabang Merauke.
- Angkie Yudistia - Pendiri Thisable Enterprise (Kader PKPI, difabel tuna rungu)
- Billy Mambrasar - Direktur PT Papua Muda Inspiratif.
- Aminuddin Maruf - Aktivis Kepemudaan , mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Indonesia (PMII).
- Andi Taufan Garuda Putra - CEO PT Amartha Mikro Fintech.
Baca Juga: Kenal Lewat Fintech, Jokowi Angkat CEO Amartha Jadi Stafsus
Tag
Berita Terkait
-
Profil Angkie Yudistia, Stafsus Milenial Disabilitas Jokowi
-
Angkie Yudistia, Penyandang Tuna Rungu yang Jadi Staf Khusus Jokowi
-
CEO Ruang Guru itu Kini Jadi Staf Khusus Presiden Jokowi
-
Putri Tanjung Jadi Staf Khususnya, Jokowi: Saya Kaget Umurnya Baru 23 Tahun
-
Sah! Ini Daftar 7 Staf Khusus Milenial Jokowi, Semua Bos Besar
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS
-
Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab
-
Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden