Suara.com - Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian mengaku tidak terpengaruh dengan hasil survei Indonesia Political Opinion yang menyebut dirinya sebagai sosok yang tidak cocok menduduki jabatan Mendagri. Tito mengatakan dirinya hanya akan fokus bekerja dengan sebaik-baiknya.
Menurut Tito seusai dirinya dilantik hingga kekinian lebih memilih fokus berkerja untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Presiden Joko Widodo. Salah satunya dengan menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11) lalu sebagai upaya untuk menyamakan visi-misi pembangunan 2020 - 2024 pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
"Saya nggak begitu terpengaruh dengan hasil survei (IPO), tapi saya lillahita'ala saya ikhlas bekerja demi bangsa dan negara. Saya diberi kepercayaan amanah oleh Allah SWT yang melalui pak presiden untuk melakukan dengan sebaik-baiknya," kata Tito usai menghadiri acara 'Penganugrahan Ormas Award 2019' di Hotel Kartika Chandra, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2019).
Menurut Tito pengalaman dirinya sebagai Kapolda dan Kapolri akan dijadikan bekal bagi dirinya sebagai Mendagri. Di sisi lain, Tito pun meyakini Kemendagri memiliki sumber daya manusia yang mempuni untuk turut membantunya dalam bekerja.
"Saya juga tahu bahwa teman-teman Kemendagri banyak yang pintar-pintar. Saya juga menyerap, memanfaatkan, memberdayakan teman-teman di Kemendagri, membuat tim work yang baik. Sekali lagi buat masyarakat bangsa negara, kalau dinilai gak baik ya nggak apa-apa," ujarnya.
Untuk diketahui berdasar hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) Tito merupakan salah satu menteri Jokowi yang dinilai tidak cocok menjabat sebagai Mendagri.
Adapun, nama-nama menteri baru yang dianggap paling tidak cocok dengan tugasnya menurut hasil survei IPO, yakni Nadiem Makarim yang dipilih 4,0 persen responden karena dianggap tidak sesuai dengan tugasnya yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).
Kemudian ada nama Menteri Agama Fachrul Razi yang dipilih 1,5 persen responden. Sedangkan Tito dipilih oleh 1,0 persen responden karena dianggap tidak sesuai dengan jabatannya saat ini yaitu Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Baca Juga: Jumlah Makin Banyak, Mendagri Libatkan Polisi untuk Didik Ormas
Berita Terkait
Terpopuler
- Hadir ke Cikeas Tanpa Undangan, Anies Baswedan Dapat Perlakuan Begini dari SBY dan AHY
- 7 Rekomendasi Bedak Tabur yang Bagus dan Tahan Lama untuk Makeup Harian
- 30 Kode Redeem FF 25 Maret 2026: Klaim Bundle Panther Gratis dan Skin M14 Sultan Tanpa Top Up
- 5 Rekomendasi HP Samsung Terbaru Murah dengan Spek Gahar, Mulai Rp1 Jutaan
- 10 Potret Rumah Baru Tasya Farasya yang Mewah, Intip Detail Interiornya
Pilihan
-
Mengamuk! Timnas Indonesia Hantam Saint Kitts dan Nevis Empat Gol
-
Skandal Rudapaksa Turis China di Bali: Pelaku Ditangkap Saat Hendak Kembalikan iPhone Korban!
-
Arus Balik Susulan, 14 Ribu Kendaraan Diprediksi Lewat GT Purwomartani Sabtu Ini
-
Fokus Timnas Indonesia, John Herdman Ogah Ikut Campur Polemik Paspor Dean James
-
Video Jusuf Kalla di Pesawat Menuju Iran adalah Hoaks
Terkini
-
Soroti Penyalahgunaan Kendaraan Dinas untuk Mudik Lebaran, KPK: Bisa Jadi Pintu Masuk Korupsi
-
Viral Zebra Cross Hilang Disulap Jadi Pac-Man di Tebet, Dinas Bina Marga DKI Buka Suara
-
PBNU Tegas Dukung Iran, Gus Yahya Serukan Perdamaian dan Desak RI Ambil Langkah Diplomatik
-
Pencurian Ternak Modus Tembak dan Kuliti Sapi Bikin Geger Kupang! Pelaku Aparat Desa hingga ABH
-
Ada Bazar di Monas, KA Keberangkatan Gambir Bakal Berhenti di Jatinegara
-
BGN Tindak Tegas! SPPG di Nabire Dibekukan Usai Mobil MBG Dipakai Angkut Sampah
-
Arus Balik Tahap 2 Dipantau Ketat! Korlantas Siap Terapkan One Way Nasional Kalikangkung-Cikatama
-
Stasiun Jakarta Masih Diserbu Penumpang Arus Balik, Tembus 52 Ribu Penumpang Hari Ini
-
Antisipasi Macet Monas, KAI Alihkan Naik Kereta dari Gambir ke Jatinegara Hari Ini
-
Tekan BBM Lewat WFH ASN? DPRD Jakarta Peringatkan Risiko ke Layanan Publik