Suara.com - Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian mengaku tidak terpengaruh dengan hasil survei Indonesia Political Opinion yang menyebut dirinya sebagai sosok yang tidak cocok menduduki jabatan Mendagri. Tito mengatakan dirinya hanya akan fokus bekerja dengan sebaik-baiknya.
Menurut Tito seusai dirinya dilantik hingga kekinian lebih memilih fokus berkerja untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Presiden Joko Widodo. Salah satunya dengan menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11) lalu sebagai upaya untuk menyamakan visi-misi pembangunan 2020 - 2024 pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
"Saya nggak begitu terpengaruh dengan hasil survei (IPO), tapi saya lillahita'ala saya ikhlas bekerja demi bangsa dan negara. Saya diberi kepercayaan amanah oleh Allah SWT yang melalui pak presiden untuk melakukan dengan sebaik-baiknya," kata Tito usai menghadiri acara 'Penganugrahan Ormas Award 2019' di Hotel Kartika Chandra, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2019).
Menurut Tito pengalaman dirinya sebagai Kapolda dan Kapolri akan dijadikan bekal bagi dirinya sebagai Mendagri. Di sisi lain, Tito pun meyakini Kemendagri memiliki sumber daya manusia yang mempuni untuk turut membantunya dalam bekerja.
"Saya juga tahu bahwa teman-teman Kemendagri banyak yang pintar-pintar. Saya juga menyerap, memanfaatkan, memberdayakan teman-teman di Kemendagri, membuat tim work yang baik. Sekali lagi buat masyarakat bangsa negara, kalau dinilai gak baik ya nggak apa-apa," ujarnya.
Untuk diketahui berdasar hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) Tito merupakan salah satu menteri Jokowi yang dinilai tidak cocok menjabat sebagai Mendagri.
Adapun, nama-nama menteri baru yang dianggap paling tidak cocok dengan tugasnya menurut hasil survei IPO, yakni Nadiem Makarim yang dipilih 4,0 persen responden karena dianggap tidak sesuai dengan tugasnya yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).
Kemudian ada nama Menteri Agama Fachrul Razi yang dipilih 1,5 persen responden. Sedangkan Tito dipilih oleh 1,0 persen responden karena dianggap tidak sesuai dengan jabatannya saat ini yaitu Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Baca Juga: Jumlah Makin Banyak, Mendagri Libatkan Polisi untuk Didik Ormas
Berita Terkait
Terpopuler
- 17 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 September: Klaim Pemain 110-111 dan Jutaan Koin
- Siapa Zamroni Aziz? Kepala Kanwil Kemenag NTB, Viral Lempar Gagang Mikrofon Saat Lantik Pejabat!
- Prompt Gemini AI untuk Edit Foto Masa Kecil Bareng Pacar, Hasil Realistis dan Lucu
- Bali United: 1 Kemenangan, 2 Kekalahan, Johnny Jansen Dipecat?
- 10 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 21 September 2025, Kesempatan Klaim Pemain OVR 110-111
Pilihan
-
Prabowo: Indonesia Mengakui dan Jamin Keamanan Israel Jika Palestina Merdeka
-
Profil Glory Lamria: Diaspora Viral Usai Kunjungan Presiden di Amerika Serikat
-
Analisis IHSG Hari Ini Usai Wall Street Cetak Rekor Didorong Harga Saham Nvidia
-
Stanley Matthews: Peraih Ballon dOr Pertama yang Bermain hingga Usia 50 Tahun
-
Jordi Amat Tak Sabar Bela Timnas Indonesia Hadapi Arab Saudi
Terkini
-
Prabowo Desak Akhiri Konflik Palestina-Israel: Indonesia Siap Kirim Pasukan Perdamaian!
-
Prabowo Desak Dunia Akui Palestina: Janji Indonesia Siap Akui Israel
-
Tutup Pintu Damai, Ridwan Kamil Pilih Tak Hadir Saat Mediasi dengan Lisa Mariana di Bareskrim
-
Tak Hanya Obat Palsu, BPOM Perketat Pengawasan Kosmetik dan Skincare Ilegal
-
Kepala BPOM Jawab Surat Terbuka Nikita Mirzani : Siap Jadi Saksi, Asal Diminta Hakim
-
Harta Wahyudin Moridu Minus Rp 2 Juta, KPK Ingatkan Pejabat Jujur LHKPN
-
"Negeri Ini Disandera!": Erros Djarot Bongkar Dominasi Ketua Umum Partai dan Oligarki di Indonesia
-
9 Bulan Berjalan, Kepala Badan Gizi Nasional Sebut Sudah 4700 Siswa Keracunan MBG
-
BPOM dan PSI Perangi Obat Palsu, Libatkan Marketplace hingga Interpol
-
Rezim Jokowi Rusak Peradaban? Erros Djarot Bongkar Borok Nepotisme dan Buzzer di Lingkar Kekuasaan