PKS Tolak Jabatan Presiden Tiga Periode, Bamsoet: Wacana Itu Bukan dari MPR

Suara.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode bukan dari pihaknya. Ia menyebut wacana itu muncul dari masyarakat.

Politikus yang akrab disapa Bamsoet itu menuturkan, pihaknya pun tidak bisa serta-merta membunuh aspirasi yang datang dari masyarakat tersebut. Hal itu disampaikannya kepada Presiden PKS Sohibul Iman saat melakukan safari politik dan bangsa terkait amandemen terbatas UUD 1945 di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (26/11/2019).

"Wacana tiga periode presiden bukan dari MPR, karena ini aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat. Kami nggak punya hak membunuh aspirasi tersebut," kata Bamsoet.

MPR kata Bamsoet, hanya menampung aspirasi yang datang dari partai politik seperti PKS yang menyatakan tidak setuju atas wacana penambahan masa jabatan presiden tiga periode. Seperti, kata Bamsoet, PKS yang mengingatkan agar wacana penambahan masa jabatan presiden tidak terjebak dalam politik praktis.

"PKS mengingatkan harus pake azas prospektif agar tak dijebak dengan hal politik praktis, karena harus memikrikan politik kebangsaan ke depan," ujarnya.

Hingga saat ini MPR, kata Bamsoet, terus menampung aspirasi dari semua pihak. Sebelum pada akhirnya memutuskan apa saja yang akan dilakukan oleh MPR RI kedepan.

"Kita memanfaatkan waktu kita tiga tahun ke depan untuk nyerap aspirasi masyarakat, sebelum kami memutuskan apa yang akan kami lakukan," katanya.

Sebelumnya, Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan pihaknya setuju akan amendemen terbatas UUD 1945. Hanya harus berdasar atas aspirasi rakyat.

Selain itu, Sohibul pun menyampaikan dua poin yang ditolak dan diperjuangkan PKS jika amandemen terbatas itu dilakukan. Salah satunya, yakni Menolak wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Baca Juga: Pimpinan MPR Akan Temui Presiden PKS Bahas Amandemen Terbatas

"Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden oleh MPR adalah langkah mundur demokrasi dan menghilangkan kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpinan tertingginya," kata Sohibul.