Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menganggap soal wacana penambahan masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode sangat berbahaya.
Bahkan, dia menyebut wacana masa jabatan presiden tiga periode itu sama halnya sistem demokrasi Indonesia kembali ke zaman Orde Baru.
"Kalau menurut saya sih membahayakan ya. Jadi tidak produktif. Ya boleh-boleh saja tapi produktif tidak? Tetap ya kalau kita tetap sepeti sekarang, dua periode, tidak tiga periode. (Mau) Kembali lagi nanti kayak Pak Harto, Pak Harto berapa kali tuh,” kata Djarot di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2019).
Djarot menilai, untuk membuat adanya proses keberlanjutan tidak harus melalui penambahan masa jabatan. Melainkan harus dibuat Garis Besar Haluan Negara yang menjadi landasan bagi siapapun nanti presiden yang memimpin Indonesia.
"Maka kami fokus kemarin bicara tentang Badan Pengkajiannya, kita semua fokus untuk bagaimana mengahadirkan pokok-pokok haluan negara. Sehingga siapa pun presidennya ke depan ini landasannya sudah ada," katanya.
"Pola pikir kira misal bagaimana indonesia ini 100 tahun ke depan. Jangan sampai ganti presiden kemudian ganti kebijakan sehingga apa yang sudah dikerjakan tidak dilanjutkan lagi,” sambatnya.
Anggota DPR RI itu juga memastikan bahwa wacana penambahan masa presiden tersebut tidak pernah dibahas oleh MPR dan sama sekali bukan rekomendasi MPR periode sebelumnya ihwal amandemen UUD 1945.
"Enggak pernah dibahas dan tidak. Kalau amendemen terbatas itu betul-betul terbatas, hanya ingin menghadirkan pokok-pokok haluan negara. Itu yang direkomendasikan oleh MPR periode lalu. Itu saja, yang lain-lain itu enggak ada,” tandas Djarot.
Baca Juga: Cuma Otak Bisnis, PDIP DKI Tolak Keras Anies Bangun Hotel Mewah di TIM
Berita Terkait
-
PDIP: Kenapa Cuma Ahok yang Disuruh Mundur dari Partai?
-
Refly Harun: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Tak Berlaku untuk Jokowi
-
Peneliti LIPI: Jabatan Presiden 3 Periode Tak Relevan
-
Soal Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode, MPR: Itu Usulan dari Luar
-
Surya Paloh Dukung Wacana Jabatan Presiden Tiga Periode
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- Ditunjuk Prabowo Reformasi Polri: Sosok Ahmad Dofiri Jenderal Rp7 Miliar Berani Pecat Ferdy Sambo!
- Sosok Kompol Anggraini, Polwan Diduga Jadi 'Badai' di Karier Irjen Krishna Murti, Siapa Dia?
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Profil dan Rekam Jejak Alimin Ribut Sujono, Pernah Vonis Mati Sambo dan Kini Gagal Jadi Hakim Agung
Pilihan
-
3 Catatan Menarik Liverpool Tumbangkan Everton: Start Sempurna The Reds
-
Dari Baper Sampai Teriak Bareng: 10+ Tontonan Netflix Buat Quality Time Makin Lengket
-
Menkeu Purbaya Janji Lindungi Industri Rokok Lokal, Mau Evaluasi Cukai Hingga Berantas Rokok China
-
Usai Dicopot dari Kepala PCO, Danantara Tunjuk Hasan Nasbi jadi Komisaris Pertamina
-
4 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Baterai Besar Minimal 6000 mAh, Terbaik September 2025
Terkini
-
Mahasiswa Green Leadership Academy Tanam Semangat Baru di Tabung Harmoni Hijau
-
Profil Alvin Akawijaya Putra, Bupati Buton Kontroversial yang Hilang Sebulan saat Dicari Mahasiswa
-
Mendagri Tito Sebut Bakal Ada 806 SPPG Baru: Lahannya Sudah Siap
-
'Warga Peduli Warga', 98 Resolution Network Bagikan Seribu Sembako untuk Ojol Jakarta
-
Perlindungan Pekerja: Menaker Ingatkan Pengemudi ODOL Pentingnya BPJS Ketenagakerjaan
-
Gerakan Cinta Prabowo Tegaskan: Siap Dukung Prabowo Dua Periode, Wakil Tak Harus Gibran
-
Usai Dipecat PDIP, Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin yang 'Mau Rampok Uang Negara' Bakal di-PAW
-
Siapa Bupati Buton Sekarang? Sosoknya Dilaporkan Hilang di Tengah Demo, Warga Lapor Polisi
-
Stok Beras Bulog Menguning, Komisi IV DPR 'Sentil' Kebijakan Kementan dan Bapanas
-
Prabowo Terbang ke Jepang, AS, hingga Belanda, Menlu Sugiono Beberkan Agendanya