Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menganggap soal wacana penambahan masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode sangat berbahaya.
Bahkan, dia menyebut wacana masa jabatan presiden tiga periode itu sama halnya sistem demokrasi Indonesia kembali ke zaman Orde Baru.
"Kalau menurut saya sih membahayakan ya. Jadi tidak produktif. Ya boleh-boleh saja tapi produktif tidak? Tetap ya kalau kita tetap sepeti sekarang, dua periode, tidak tiga periode. (Mau) Kembali lagi nanti kayak Pak Harto, Pak Harto berapa kali tuh,” kata Djarot di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2019).
Djarot menilai, untuk membuat adanya proses keberlanjutan tidak harus melalui penambahan masa jabatan. Melainkan harus dibuat Garis Besar Haluan Negara yang menjadi landasan bagi siapapun nanti presiden yang memimpin Indonesia.
"Maka kami fokus kemarin bicara tentang Badan Pengkajiannya, kita semua fokus untuk bagaimana mengahadirkan pokok-pokok haluan negara. Sehingga siapa pun presidennya ke depan ini landasannya sudah ada," katanya.
"Pola pikir kira misal bagaimana indonesia ini 100 tahun ke depan. Jangan sampai ganti presiden kemudian ganti kebijakan sehingga apa yang sudah dikerjakan tidak dilanjutkan lagi,” sambatnya.
Anggota DPR RI itu juga memastikan bahwa wacana penambahan masa presiden tersebut tidak pernah dibahas oleh MPR dan sama sekali bukan rekomendasi MPR periode sebelumnya ihwal amandemen UUD 1945.
"Enggak pernah dibahas dan tidak. Kalau amendemen terbatas itu betul-betul terbatas, hanya ingin menghadirkan pokok-pokok haluan negara. Itu yang direkomendasikan oleh MPR periode lalu. Itu saja, yang lain-lain itu enggak ada,” tandas Djarot.
Baca Juga: Cuma Otak Bisnis, PDIP DKI Tolak Keras Anies Bangun Hotel Mewah di TIM
Berita Terkait
-
PDIP: Kenapa Cuma Ahok yang Disuruh Mundur dari Partai?
-
Refly Harun: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Tak Berlaku untuk Jokowi
-
Peneliti LIPI: Jabatan Presiden 3 Periode Tak Relevan
-
Soal Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode, MPR: Itu Usulan dari Luar
-
Surya Paloh Dukung Wacana Jabatan Presiden Tiga Periode
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Terkait Reformasi Polri, Boni Hargens Apresiasi Komitmen Kapolri Listyo Sigit
-
Banyak Kasus Terlambat Ditangani, Dokter Ingatkan Pentingnya Deteksi Dini Kanker Paru
-
Terbongkar! WNA China Sulap Apartemen Jakarta Jadi Pabrik Vape Narkoba Etomidate
-
Alih Fungsi Kali Ciputat dan Kelalaian Proyek Jadi Biang Kerok Banjir di Taman Mangu Indah?
-
Hakim Militer Minta Ahli Kimia Uji Campuran Air Keras dalam Kasus Andrie Yunus
-
Ade Armando Pamit dari PSI: Tameng untuk Jokowi atau Sekadar Strategi 'Cuci Tangan' Politik?
-
Siasat Licin Teroris JAD di Sulteng: Jualan Buah di Siang Hari, Sebar Propaganda ISIS di Medsos
-
Waka DPR Soroti Darurat Kekerasan Seksual di Pendidikan: Harus Ada Efek Jera dan Sanksi Berat!
-
Kata Pengamat Soal Rupiah Melemah: Jangan Panik, Tak Bakal Ganggu Daya Beli
-
Kemensos Siapkan Skema Transisi Dapur Mandiri Siswa Sekolah Rakyat