Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD membantah pernyataan Rizieq Shihab yang mengklaim telah melapor ke Duta Besar Republik Indonesia di Arab Saudi terkait permasalahan kepulangannya ke tanah air.
Mahfud memastikan pentolan Front Pembela Islam (FPI) itu tidak pernah melapor ke Dubes RI.
Menurut Mahfud dirinya telah menanyakan langsung kepada Dubes RI terkait persolan Rizieq. Namun, kata Mahfud, berdasar keterangan dari Dubes RI, Rizieq tidak pernah datang ataupun melaporkan terkait permasalahanya itu.
"Enggak ada (laporan). Saya sudah berbicara dengan Kedubes enggak pernah, enggak pernah datang. Dia menganggap pemerintah ilegal,"kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2019).
Mahfud menyampaikan bahwasanya justru ada pihak yang menemui langsung Rizieq untuk menanyakan terkait persolan kepulangannya. Namun, Mahfud kembali menegaskan bahwa Rizieq tidak pernah membuat laporan sama sekali.
"Ada orang datangi dia (Habib Rizieq), orang datangi dia ya tanya, tapi dia sendiri enggak pernah ngelapor. Kapan gitu laporannya? Enggak ada," katanya.
Sebelumnya, Rizieq Shihab muncul di acara Reuni Akbar 212 melalui video yang diputar di dua layar raksasa di samping kiri dan kanan panggung di Monas, Jakarta Pusat, Senin.
Dalam video itu, Rizieq menyebut dirinya pernah melaporkan kasus pencekalan dirinya ke otoritas pemerintah Republik Indonesia di Arab Saudi.
"Bahwa pada saat terjadi pencekalan pihak yang pertama kali saya hubungi dan saya beritahukan adalah pihak otoritas pemerintah Republik Indonesia," kata Habib Rizieq.
Baca Juga: PA 212: Ahok Jadi Komisaris, Imam Kami Rizieq Shihab Malah Diasingkan
Setelah melapor, Rizieq bahkan mengaku langsung direspon oleh Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi dengan mengirim utusan resmi ke kediamannya di kota Mekkah. Utusan yang dikirim ialah Ketua Pos Badan Intelijen Negara (BIN) yang ada di KBRI Riyadh, Arab Saudi untuk meminta keterangan Rizieq.
Rizieq pun lantas menyampaikan kalau utusan tersebut juga meminta salinan dokumen dirinya seperti paspor dan visa.
"Bahkan Dubes RI mengirim utusan resmi, yakni ketua POS BIN KBRI Riyadh, ke rumah saya di kota suci Mekkah untuk meminta keterangan bahkan meminta berkas keimigrasian paspor dan visa semua sudah saya berikan," ujarnya.
"Apakah ini bukan laporan namanya?"
Berita Terkait
-
Mahfud MD: Menteri Tak Boleh Bicara Usulan Presiden 3 Periode
-
Sambangi KPK, Menkopolhukam Mahfud MD Laporkan LHKPN
-
Alasan Sedang Digugat ke MK, Jokowi Tak Mau Keluarkan Perppu KPK
-
Terakhir Lapor LHKPN 2013, Mahfud MD: Tentu Ada Penambahan Harta Kekayaan
-
PA 212 Datangi Kemlu dan Menkopolhukam Minta Habib Rizieq Dipulangkan
Terpopuler
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
'Cuma Buat Nakut-nakutin', Menteri Hukum Bongkar Modus Pencatutan 'Bos Palsu' di Balik Perusahaan
-
Terseret Korupsi hingga Dioperasi Ambeien, Istri Nadiem Curhat: Anak-Anak Tiap Hari Mencari Ayahnya
-
Islah di Menit Akhir? Mardiono dan Agus Suparmanto Bersatu Pimpin PPP
-
Aksi Perlawanan Menggema: Tuntut UU Ketenagakerjaan Berpihak ke Buruh!
-
Warga Dukung Pemekaran Kelurahan Kapuk: Semoga Urusan KTP Tak Lagi Ribet dan Bolak-balik
-
Perwira Junior Berpeluang Isi Jabatan Strategis, Prabowo Mau Hapus Kultur Senioritas di TNI?
-
Target Puncak Emisi Indonesia Mundur ke 2035, Jalan Menuju Net Zero Makin Menantang
-
Rakor Kemendagri Bersama Pemda: Pengendalian Inflasi sampai Imbauan Evaluasi Kenaikan Harga
-
Cegah Pencatutan Nama Buat Korupsi, Kemenkum Wajibkan Verifikasi Pemilik Asli Perusahaan via Notaris
-
Siap Rekonsiliasi dengan Kubu Agus, Mardiono Sebut Akan Difasilitasi 'Orang-orang Baik', Siapa?