Suara.com - Jaringan Advokasi Tambang mengungkapkan, sejumlah nama politikus nasional kuat diduga bakal meraup keuntungan di balik wacana Presiden Jokowi memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.
Koordinator Nasional Jatam Merah Johansyah mengatakan, sebagian besar dari mereka yang diuntungkan merupakan pemilik lahan konsesi tambang.
Merah menuturkan, pada lahan sekitar 180.965 hektar di Kalimantan Timur yang hendak dijadikan kawasan ibu kota baru, setidaknya ada 162 konsesi pertambangan, kehutanan, sawit, PLTU batu bara hingga properti.
Sejumlah nama pemilik konsesi yang kuat diduga akan meraup keuntungan di balik wacana pemindahan ibu kota baru tersebut, yakni adik kandung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto: Hashim Djojohadikusumo.
Selain itu, kata dia, ada pula Bendahara Umum Partai Gerindra sekaligus keponakan Prabowo: Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono.
Selain itu, Merah juga menyebut Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra dan anak kandung eks Ketua DPR RI Setya Novanto, Rheza Herwindo. Kemudian, pengusaha Sukanto Tanoto, serta Lim Hariyanto dan Rita Indriawati.
"Korporasi dan oligarkis punya kesempatan pertama untuk memastikan investasi mereka aman dan bersiasat dengan megaproyek IKN (ibu kota negara). Sebaliknya, suara masyarakat asli Suku Paser Balik diabaikan setelah ruang hidup mereka dirampas oleh PT ITCI saat masuk kawasan tersebut tahun 1960-an," kata Merah dalam diskusi bertajuk 'Ibu Kota Baru untuk Siapa?' di Kantor YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/12/2019).
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Trend Asia Yuyun Indradi juga mengungkapkan, wacana pemindahan ibu kota baru sarat kepentingan untuk membagi-bagikan keuntungan kepada kelompok elite tertentu. Salah satunya, bagi kelompok pengusaha bisnis batu bara.
"Ini jelas hanyalah mega (bagi-bagi) proyek, dengan aroma politik oligarki yang kental, mengingat bahwa para pendukung politik yang berlatar bisnis batu bara," kata Yuyun.
Baca Juga: Kasus Lahan, Jatam Desak Komnas HAM hingga Kapolda Sultra Bebaskan Jasmin
"Pemenuhan kebutuhan energi IKN yang diperkirakan 1,5 GW ini memberi ruang dan alasan untuk membangun industri energi kotor (PLTU batu bara) lebih besar di Kalimantan Timur, yang akhirnya hanya menduplikasi masalah Jakarta ke IKN dan Kalimantan," kata dia.
Untuk diketahui, hari ini Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke lokasi ibu kota baru yang terletak di Penajam Pasar Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Dalam kesempatan itu, Jokowi sempat melakukan pertemuan dengan para tokoh adat dan tokoh agama setempat.
Berita Terkait
-
Besok, Presiden Jokowi Akan Tinjau Lokasi Ibu Kota Baru
-
Lokasi Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara Baru di Kecamatan Sepaku
-
Ibu Kota Negara Baru Kerusuhan, PPP: Tak Boleh Diremehkan
-
Protes UU KPK, 3.000 Orang Akan Demo Besar di Ibu Kota Negara Baru
-
Seruan Usir Orang Non-Aceh dan 4 Berita Terpopuler Lainnya
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
6 Rekomendasi HP Snapdragon Paling Murah untuk Kebutuhan Sehari-hari, Mulai dari Rp 1 Jutaan
-
7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
Terkini
-
Subsidi Menyusut, Biaya Naik: Ini Alasan Transjakarta Wacanakan Tarif Baru
-
Strategi Baru Turunkan Kemiskinan, Prabowo Akan Kasih Fasilitas buat UMKM hingga Tanah untuk Petani
-
Empat Gubernur Riau Tersandung Korupsi, KPK Desak Pemprov Berbenah
-
Nasib Gubernur Riau di Ujung Tanduk, KPK Umumkan Status Tersangka Hari Ini
-
Pemprov Sumut Dorong Ulos Mendunia, Masuk Daftar Warisan Budaya Dunia UNESCO
-
Alamak! Abdul Wahid jadi Gubernur ke-4 Terseret Kasus Korupsi, Ini Sentilan KPK ke Pemprov Riau
-
Nasib Diumumkan KPK Hari Ini, Gubernur Riau Wahid Bakal Tersangka usai Kena OTT?
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR
-
Polisi Berhasil Tangkap Sindikat Penambangan Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi