Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan bakal meninjau lokasi Ibu Kota Baru di Provinsi Kalimantan Timur pada Selasa (17/12/2019) besok.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Dia mengatakan wilayah atau zonasi ibu kota baru sudah ditetapkan pemerintah. Namun, kata dia, wilayah ibu kota baru tersebut masih berupa gambaran secara luas atau helicopter view.
"Bapak Presiden (Jokowi) besok (peninjauan melalui) jalan darat. Kami ingin lihat suasananya, keadaannya kayak gimana," ujar Suharso usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin (16/12/2019).
Lokasi ibu kota baru berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Lebih lanjut, ia juga menyebut ada beberapa zona yang akan dibangun di ibu kota yakni pemerintahan, riset, kesehatan, pendidikan dan lainnya.
"Saya kira zona-zona umum seperti perkotaan, ada yang terkait dengan pelayanan umum biasa, itu kan sebenarnya sama saja, pendidikan harus ada, mal juga mesti ada, orang berdagang juga tetap ada," ucapnya.
Untuk diketahui, saat memimpin Rapat Terbatas Persiapan Pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi mengingatkan pemindahan ibu kota negara bukan sekedar pemindahan lokasi, melainkan adanya sebuah transformasi.
"Perpindahan ibu kota ini dilihat sebagai sekadar perpindahan kantor pemerintah, bukan sekadar pindah lokasi. Tapi kami ingin ada transformasi, pindah cara kerja, budaya kerja, sistem kerja dan juga ada perpindahan basis ekonomi sehingga saya sampaikan kemarin juga bahwa sebelum kita pindah sistemnya sudah terinstall dengan baik," ujar Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta pada Senin (16/12/2019).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyebut pemindahan ibu kota negara sebagai sebuah percepatan transformasi ekonomi. Jokowi juga meminta jajarannya untuk belajar dari pengalaman beberapa negara yang pernah pindah ibu kota.
"Artinya, perpindahan ibu kota ini adalah sebagai sebuah percepatan transformasi ekonomi. Dan kita harus belajar dari pengalaman-pengalaman beberapa negara yang pindah ibu kotanya tapi jadi mahal. Ini jangan. Kemudian sepi, ini juga jangan. Yang menghuni hanya pegawai pemerintah plus diplomat, ini juga tidak," ucap dia.
Baca Juga: Ini Harapan Jokowi ke Anak Muda di Ibu Kota Baru
Karena itu, kata Jokowi, pemindahan ibu kota negara harus dirancang sebagai sebuah transformasi ekonomi dan perpindahan basis ekonomi menuju ke sebuah smart economy.
"Dan menandai proses transformasi produktivitas nasional, tranformasi kreativitas nasional, industri nasional dan talenta-talenta nasional kita. Bukan semata-mata pindahkan istana/gedung perkantoran pemerintahan. Bukan itu," kata Jokowi.
Berita Terkait
-
Demi Mulusnya Pemindahan Ibu Kota, Sejumlah Regulasi Diperhalus
-
Kepala Bappenas Sebut Pemindahan Ibu Kota ke Kaltim Bukan Proyek Besar
-
Lokasi Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara Baru di Kecamatan Sepaku
-
Penajam Paser Utara, Ibu Kota Negara Baru Dikepung Asap Kebakaran Hutan
-
Ibu Kota yang Baru Ada di Kaltim, Begini Kira-kira Gambarannya...
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 30 Wakil Menteri Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN, Ini Daftar Namanya
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
- 5 Kipas Angin Sedingin AC Lebih Murah dan Irit Listrik
- Ramalan 12 Shio Bulan di Juli 2026: Peruntungan Karier, Keuangan, Asmara, dan Kesehatan
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Transportasi dan Wisata Jakarta Bakal Digratiskan 5 Hari Saat HUT Ke-500
-
Sambut HUT ke-80, BNI Hadirkan Program Terus Ada, Ada Terus bagi Pengabdian untuk Negeri
-
Biaya Haji 2027 Berpotensi Naik, DPR Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
-
100 Ribu Anak Lebanon Terancam Gagal Sekolah akibat Kerusakan Bangunan Pascakonflik
-
Bandara Husein Sastranegara Diaktifkan Lagi, Pelaku Wisata Lembang Yakin Turis Asing Bakal Membludak
-
Pemkot Depok Usul Lima Rute Baru Transjabodetabek
-
Berbahaya, Koalisi Masyarakat Desak Pembentukan BTP dan Komando Teritorial Dihentikan
-
DPR MInta Usut Tuntas Dugaan Penyekapan Perempuan oleh Oknum Polisi di Jawa Tengah
-
Penyusunan Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal Jateng Perlu Dipercepat
-
Pengungsi WNA di Setiabudi, Pramono Anung Akan Tertibkan Fasilitas Publik yang Disalahgunakan