Sementara itu, Sakti menambahkan, Kemenhan mendukung kerja sama dengan Kemnaker terkait pembinaan kesadaran bela negara bagi PMI.
" Nanti kita matangkan konsep pelatihan bela negara buat calon PMI. Kita akan buat kurikulum bela negara bagi PMI. Kita harap bisa dimulai pada awal 2020," katanya.
PMI Jadi Duta Pariwisata
Menaker juga berharap, PMI dapat menjadi duta pariwisata yang mampu mempromosikan destinasi wisata dan keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa dan Tanah Air tercinta, saat mereka berada di luar negeri.
Selain itu, Ida mengatakan, PMI sebagai duta wisata yang dapat memperkenalkan pariwisata Indonesia dan objek-objek wisata prioritas di Indonesia. Untuk itu, ia meminta dukungan dan kolaborasi semua pihak.
"Dukungan dari pemerintah daerah juga sangat vital. Semua pihak mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsinya masing-masing. Sebelum bekerja adalah tanggung jawab bersama dimulai dari pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi sampai pemerintah pusat," kata Ida.
"Tanpa keberadaan yang optimal dari pemerintah daerah, proses penyiapan dan pelatihan anak-anak kita ini akan jauh dari standar yang diharapkan. Oleh karenanya, mohon juga dukungan dari para kepala desa, camat, para bupati, walikota dan gubernur," pintanya.
Ida juga menjelaskan pelayanan penempatan dan pelindungan harus dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, karena itu pendirian Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) untuk Pekerja Migran Indonesia menjadi hal penting dan utama.
Berita Terkait
-
Menaker Kunjungi Pekerja Migran Indonesia di Malaysia
-
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia harus Bangun Kualitas Unggul
-
Yuli Riswati: Ingin Bantu Sesama Pekerja, Malah Ditahan bak Pelaku Kriminal
-
Tingkatkan Perlindungan PMI, BNP2TKI Kunjungi Pekerja di Hong Kong
-
BNP2TKI Dorong Pekerja Asal NTB Bekerja di Korea dan Jepang
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO