Suara.com - Menteri Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menggelar rapat tertutup bersama pihak Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk membahas soal penyederhanaan regulasi atau omnibus law khusus keamanan laut.
Dia menyampaikan, nantinya tim untuk perancangan omnibus law akan bekerja pada 2020 awal.
Mahfud mengatakan bahwa omnibus law keamanan laut tersebut tidak terlepas dari instruksi dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang ingin merampingkan regulasi di ranah kelautan. Hal tersebut diminta Jokowi karena melihat setidaknya ada 7 undang-undang yang terkait dengan keamanan laut.
"Itu sama sekali tidak efisien menghambat administrasi pemerintahan dan menghambat laju perdagangan juga, lalu lintas barang dan manusia agak terhambat gitu," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (30/12/2019).
Sebelum menemui pihak Bakamla, Mahfud sudah melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Maritim dan Investasi) Luhut Binsar Panjaitan beberapa waktu lalu untuk membahas hal itu.
Eks Ketua MK ini menyebut apabila tim untuk merencanakan omnibus law itu akan bekerja pada 2020.
"Kami sudah mengidentifikasi sampai saat ini terdapat, sekurang-kurangnya 17 undang-undang yang mengatur secara berbeda dengan kewenangan yang berbeda," ujarnya.
"Nah, itu nanti yang akan digarap dan mulai tahun baru, minggu depan itu timnya sudah akan mulai bekerja," katanya.
Baca Juga: 100 Ribu Buruh Bakal Turun ke Jalan Tolak Omnibus Law
Berita Terkait
-
Tersangka Penyiram Air Keras ke Novel Resmi Ditahan, Ini Kata Mahfud MD
-
Gus Mus ke Mahfud MD: Hati-hati Sampean, Jabatan Merusak Orang
-
Haul ke-10 Gus Dur: Dihadiri Mahfud MD, Pedangdut, hingga Stand Up Comedy
-
100 Ribu Buruh Bakal Turun ke Jalan Tolak Omnibus Law
-
Omnibus Law Disebut Bakal Memiskinkan Kaum Buruh
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO