Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meningkatkan status kasus Bupati nonaktif Bengkayang Suryadman Gidot Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang, Aleksius dari penyidikan ke tahap penuntutan.
Keduanya merupakan tersangka kasus suap proyek di Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat Tahun 2019. Terkait adanya peningkatan status kasus itu, Suryadman dan Aleksius bakal segera disidangkan.
Pelaksana Tugas, Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri menyampaikan, berkas perkara kedua tersangka sudah dilimpahkan penyidik ke jaksa penuntut umum.
"Sudah kami lakukan penyerahan terhadap dua tersangka kepada Penuntut Umum atau tahap dua," kata Ali saat dikonfirmasi, Selasa (31/12/2019).
Diketahui, KPK sebelumnya juga telah melimpahkan berkas dan barang bukti ke tahap penuntutan untuk empat tersangka dari unsur swasta, yakni Rodi, Yosef, Bun Si Fat, dan Nelly Margaretha. Empat tersangka itu berperan sebagai pemberi suap.
Dalam pengembangan kasus ini, KPK juga kembali menetapkan pihak swasta bernama Pandus sebagai tersangka baru. Total ada tujuh orang yang telah dijerat dalam kasus ini.
Kasus suap ini terjadi ketika Suryadman meminta uang melalui Alexius beserta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang, Agustinus Yan pada Jumat (30/8/2019).
Permintaan itu ditujukan sebagai timbal balik atas pemberian anggaran penunjukan langsung tambahan APBD-Perubahan 2019 kepada Dinas PUPR sebesar Rp 7,5 miliar dan Dinas Pendidikan sebesar Rp 6 miliar.
Uang yang diminta Suryadman kepada Alexius dan Agustinus Yan tersebut masing-masing sebesar Rp 300 juta.
Baca Juga: Alasan KPK Belum Mau Beri Hadiah Sepeda Meski Pelaku Kasus Novel Tertangkap
Atas permintaan Suryadman, Alexius menghubungi beberapa rekanan dan menawarkan proyek langsung dengan syarat harus memenuhi setoran awal.
Alexius mematok duit komisi untuk satu paket pekerjaan senilai Rp 20 juta hingga Rp 25 juta, atau minimal 10 persen dari maksimal pekerjaan sebesar Rp 200 juta.
Pada Senin 2 September 2019, Alexius menerima setoran tunai tersebut dari sejumlah rekanan proyek yang menyepakati duit komisi tersebut.
Berita Terkait
-
Nelly Margaretha Penyuap Bupati Bengkayang Segera Disidang
-
3 Kali OTT Selama 2 Hari, KPK: Korupsi Banyak Dilakukan Aktor Politik
-
Suap Proyek Pemkab, Bupati Bengkayang Suryadman Gidot jadi Tersangka
-
Dua Bupati Kena OTT KPK, Nasdem Salahkan Sistem Pencegahan Korupsi
-
Terjaring OTT KPK, Bupati Bengkayang Miliki Utang Hampir Rp 1 Miliar
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Biodata dan Agama DJ Patricia Schuldtz yang Resmi Jadi Menantu Tommy Soeharto
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- 5 Sepatu Jalan Lokal Terbaik Buat Si Kaki Lebar Usia 45 Tahun, Berjalan Nyaman Tanpa Nyeri
- DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai
Pilihan
-
Purbaya Sebut Bisnis Sektor Media Cerah: Saham DIGI, TMPO, dan VIVA Langsung Ceria
-
Dari 'Kargo Gelap' Garuda ke Nakhoda Humpuss: Kembalinya Ari Askhara di Imperium Tommy Soeharto
-
Tanpa Bintang Eropa, Inilah Wajah Baru Timnas Indonesia Era John Herdman di Piala AFF 2026
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
-
Mengapa Purbaya Tidak Pernah Kritik Program MBG?
Terkini
-
4 Alasan Hakim Vonis Laras Faizati 6 Bulan Tapi Langsung Bebas
-
Tok! Laras Faizati Divonis 6 Bulan Penjara Kasus Penghasutan, Tapi Hakim Perintahkan Langsung Bebas
-
Tok! Laras Faizati Bebas dari Penjara, Hakim Jatuhkan Pidana Pengawasan 1 Tahun
-
Sekolah Rakyat Diklaim Jadi yang Pertama di Dunia Ukur Bakat Siswa Pakai AI
-
7 Fakta Ketua PBNU Diduga Terima Duit Haram Korupsi Kuota Haji
-
Ancaman Mata Kering SePeLe di Balik Layar Laptop Mengintai Pekerja Remote, INSTO Dry Eyes Solusinya
-
Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono Diperiksa KPK, Terseret Pusaran Korupsi Bupati Bekasi?
-
KIP Perintahkan KPU Serahkan Salinan Ijazah Jokowi, Diberi Waktu 14 Hari untuk Banding
-
Aplikasi Dapodik 2026.b PAUD Diluncurkan, Operator Wajib Lakukan Instal Ulang
-
Terbongkar, Ini Daftar 9 Informasi Ijazah Jokowi yang Sengaja Ditutupi KPU