Suara.com - Kementerian Dalam Negeri menanggapi usulan dari Pelaksana Tugas Gubernur Kepulauan Riau, Isdianto yang meminta Kabupaten Natuna dijadikan sebagai provinsi agar pengawalan wilayah perairan lebih terjamin.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik mengapresiasi usulan Isdianto tersebut sebagai semangat untuk mengamankan sumber daya alam di Natuna dari klaim pihak asing.
"Itu hak seseorang (buat usulkan). Hanya saja Pak, Bu Bupati, tentu semangatnya bagus. Yakni ingin agar optimalissasi peran natuna," kata Akmal saat ditemui di Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020).
Namun, menurut Akmal hal itu sulit terealisasi sebab tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
"Tetapi, UU tidak memungkinkan itu. Saya katakan dalam undang-undang, pada pasal 31-56 undang-undang 23 ada syarat-syarat minimal ada lima daerah kabupaten kota. Dan itu kelimanya harus berumur lima tahun," jelasnya.
Dia menyebut, saat ini Kepri memiliki 5 kabupaten dan 2 kota administrasi, jika Kabupaten Natuna yang berada di sisi utara memekarkan diri dari Kepri maka dampaknya Kepri akan kekurangan wilayah.
"Nah Kepri kan daerahnya cuma 7. Kalau jadi daerah otonom abis nanti daerah itu. Maka usulan itu kurang realistis. Tetapi semangatnya kami realisasi," ucapnya.
Sebelumnya, Isdianto mengatakan ide untuk menjadikan Natuna sebagai kawasan khusus itu muncul setelah nelayan China yang dikawal "coast guard" mencuri ikan di daerah tersebut. Ide itu lebih baik dibanding mendorong Natuna dimekarkan menjadi provinsi.
"Memang harus ada terobosan yang baik dan tepat untuk Natuna agar lebih maju dan masyarakatnya sejahtera. Kawasan khusus Natuna perlu direalisasikan," ujarnya di Tanjungpinang, Selasa (7/1/2020).
Baca Juga: Panas Indonesia-China, Jokowi: Natuna Masuk Teritorial NKRI
"Saya akan sampaikan kepada pemerintah pusat," sambungnya.
Menurut dia, Natuna layak ditetapkan sebagai kawasan khusus karena memiliki karakteristik yang secara umum berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia. Natuna merupakan kabupaten yang memiliki banyak pulau, dan sejumlah pulau merupakan titik koordinat batas wilayah Indonesia dengan berbagai negara.
Kondisi sumber daya alam seperti cadagan migas yang melimpah juga menjadi alasan Natuna perlu mendapat perhatian khusus untuk kepentingan bangsa dan negara. Perairan Natuna juga memiliki ikan yang sangat banyak sehingga kerap menjadi sasaran para nelayan asing.
Berita Terkait
-
9 Sekjen Partai Bertemu Mendagri, PPP Sebut Tiga Agenda Pembahasan
-
Jelang Pilkada Serentak, Mendagri Tito Kumpulkan 9 Sekjen Parpol Pagi Ini
-
Ini Respons Istana soal Adanya Usulan Natuna jadi Provinsi
-
Polemik Izin perpanjangan FPI, Jubir FPI Sebut Nama Ali Mochtar Ngabalin
-
Kepala PPATK Mendadak Temui Mendagri, Bahas Uang Kasino?
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Dharma Pongrekun Soal Virus Nipah: Setiap Wabah Baru Selalu Datang dengan Kepentingan
-
Di Persidangan, Noel Sebut Purbaya Yudhi Sadewa 'Tinggal Sejengkal' ke KPK
-
Rano Karno Ungkap Alasan Jalan Berlubang di Jakarta Belum Tertangani Maksimal
-
Percepat Pemulihan Pascabencana Sumatra, Mendagri-BPS Bahas Dashboard Data Tunggal
-
Ironi 'Wakil Tuhan': Gaji Selangit Tapi Masih Rakus, Mengapa Hakim Terus Terjaring OTT?
-
Gus Ipul Tegaskan Realokasi PBI JKN Sudah Tepat
-
Skandal Suap DJKA: KPK Dalami Peran 18 Anggota DPR RI Periode 2019-2024, Ini Daftar Namanya
-
Kabar Baik! Istana Percepat Hapus Tunggakan BPJS Triliunan, Tak Perlu Tunggu Perpres?
-
Gus Ipul Tegaskan Percepatan Sekolah Rakyat Nias Utara Prioritas Utama Presiden Prabowo
-
Survei IPI: Sjafrie Sjamsoeddin Hingga Purbaya Masuk Bursa Bakal Capres 2029