Suara.com - Kementerian Dalam Negeri menanggapi usulan dari Pelaksana Tugas Gubernur Kepulauan Riau, Isdianto yang meminta Kabupaten Natuna dijadikan sebagai provinsi agar pengawalan wilayah perairan lebih terjamin.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik mengapresiasi usulan Isdianto tersebut sebagai semangat untuk mengamankan sumber daya alam di Natuna dari klaim pihak asing.
"Itu hak seseorang (buat usulkan). Hanya saja Pak, Bu Bupati, tentu semangatnya bagus. Yakni ingin agar optimalissasi peran natuna," kata Akmal saat ditemui di Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020).
Namun, menurut Akmal hal itu sulit terealisasi sebab tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
"Tetapi, UU tidak memungkinkan itu. Saya katakan dalam undang-undang, pada pasal 31-56 undang-undang 23 ada syarat-syarat minimal ada lima daerah kabupaten kota. Dan itu kelimanya harus berumur lima tahun," jelasnya.
Dia menyebut, saat ini Kepri memiliki 5 kabupaten dan 2 kota administrasi, jika Kabupaten Natuna yang berada di sisi utara memekarkan diri dari Kepri maka dampaknya Kepri akan kekurangan wilayah.
"Nah Kepri kan daerahnya cuma 7. Kalau jadi daerah otonom abis nanti daerah itu. Maka usulan itu kurang realistis. Tetapi semangatnya kami realisasi," ucapnya.
Sebelumnya, Isdianto mengatakan ide untuk menjadikan Natuna sebagai kawasan khusus itu muncul setelah nelayan China yang dikawal "coast guard" mencuri ikan di daerah tersebut. Ide itu lebih baik dibanding mendorong Natuna dimekarkan menjadi provinsi.
"Memang harus ada terobosan yang baik dan tepat untuk Natuna agar lebih maju dan masyarakatnya sejahtera. Kawasan khusus Natuna perlu direalisasikan," ujarnya di Tanjungpinang, Selasa (7/1/2020).
Baca Juga: Panas Indonesia-China, Jokowi: Natuna Masuk Teritorial NKRI
"Saya akan sampaikan kepada pemerintah pusat," sambungnya.
Menurut dia, Natuna layak ditetapkan sebagai kawasan khusus karena memiliki karakteristik yang secara umum berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia. Natuna merupakan kabupaten yang memiliki banyak pulau, dan sejumlah pulau merupakan titik koordinat batas wilayah Indonesia dengan berbagai negara.
Kondisi sumber daya alam seperti cadagan migas yang melimpah juga menjadi alasan Natuna perlu mendapat perhatian khusus untuk kepentingan bangsa dan negara. Perairan Natuna juga memiliki ikan yang sangat banyak sehingga kerap menjadi sasaran para nelayan asing.
Berita Terkait
-
9 Sekjen Partai Bertemu Mendagri, PPP Sebut Tiga Agenda Pembahasan
-
Jelang Pilkada Serentak, Mendagri Tito Kumpulkan 9 Sekjen Parpol Pagi Ini
-
Ini Respons Istana soal Adanya Usulan Natuna jadi Provinsi
-
Polemik Izin perpanjangan FPI, Jubir FPI Sebut Nama Ali Mochtar Ngabalin
-
Kepala PPATK Mendadak Temui Mendagri, Bahas Uang Kasino?
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan Muat 7-9 Orang, Nyaman Angkut Rombongan
- Pandji Pragiwaksono Dihukum Adat Toraja: 48 Kerbau, 48 Babi, dan Denda 2 Miliar
- Daftar Mobil Bekas yang Harganya Paling Stabil di Pasaran
- 7 Parfum Wangi Bayi untuk Orang Dewasa: Segar Tahan Lama, Mulai Rp35 Ribuan Saja
- 3 Pelatih Kelas Dunia yang Tolak Pinangan Timnas Indonesia
Pilihan
-
Zahaby Gholy Starter! Ini Susunan Pemain Timnas Indonesia U-17 vs Honduras
-
Tinggal Klik! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Honduras
-
Siapa Justen Kranthove? Eks Leicester City Keturunan Indonesia Rekan Marselino Ferdinan
-
Menko Airlangga Ungkap Dampak Rencana Purbaya Mau Ubah Rp1.000 Jadi Rp1
-
Modal Tambahan Garuda dari Danantara Dipangkas, Rencana Ekspansi Armada Kandas
Terkini
-
Jejak Riza Chalid Masih Gelap, Kejagung Perdalam Kasus Korupsi Pertamina Lewat Direktur Antam
-
LRT Jakarta Bakal Diperluas ke JIS dan PIK2, DPRD DKI Ingatkan Soal Akses Harian Warga
-
Cuma di Indonesia Diktator Seperti Soeharto Jadi Pahlawan, Akademisi: Penghinaan terhadap Akal Sehat
-
Pramono Anung Usul Revitalisasi Kota Tua dan Pembangunan RS Internasional Sumber Waras Masuk PSN
-
Buntut Rumah Hakim Dibakar, Jaksa KPK di Medan Kini Dikawal Ketat Selama Sidang Korupsi PUPR Sumut
-
Tak Ingin Insiden SMA 72 Terulang, Gubernur Pramono Tegaskan Setop Praktik Bullying di Sekolah
-
DPR Dukung BGN Tutup Dapur SPPG Penyebab Keracunan MBG: Keselamatan Anak-anak Prioritas Utama
-
BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem Selama Seminggu, Jakarta Hujan Lebat dan Angin Kencang
-
Setelah Gelar Pahlawan, Kisah Soeharto, Gus Dur, hingga Marsinah akan Dibukukan Pemerintah
-
Dari Kelapa Gading ke Senayan: Ledakan SMA 72 Jakarta Picu Perdebatan Pemblokiran Game Kekerasan