Suara.com - Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkum HAM menggandeng membentuk tim khusus untuk membantu KPK mencari keberadaan Caleg PDI Perjuangan, Harun Masiku yang menjadi tersangka dalam kasus suap kepada eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.
Inspektur Jenderal Imigrasi, Jhoni Ginting menyebut tim khusus tersebut terdiri dari Inspektorat Jenderal, Direktorat siber Kabareskrim, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), dan Ombudsman RI.
"Menindaklanjuti situasi yang berkembang akhir-akhir ini menimbulkan berbagai asumsi dari adanya kesimpangsiuran dan spekulasi mengenai keberadaan Harun Masiku yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO)," kata Jhoni di Kantor Imigrasi Kemenkumham RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2020).
Menurut Jhoni, tim tersebut yang diklaim dibentuk secara independen itu untuk mencari tahu keberadaan Harun setelah kembali ke Indonesia dari Singapura sampai tak terdeteksi oleh pihak imigrasi.
"Tujuan dibentuknya tim gabungan yang bersifat independen ini dalam rangka untuk menelusuri dan mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya mengenai masuknya tersangka Harun Masiku dari Singapura ke Indonesia," katanya.
Untuk diketahui, keberadaan Harun Masiku masih misterius sejak KPK meringkus Wahyu Setiawan dan beberapa orang lain pada Rabu (8/1/2020).
Dalam tangkap tangan tersebut, Harun dinyatakan lepas dari penangkapan lantaran berdasarkan informasi Imigrasi, politikus PDI Perjuangan itu berada di Singapura sehari sebelum adanya penangkapan terhadap Wahyu.
Namun, imigrasi memberikan klarifikasi jika Harun ternyata sudah kembali ke Indonesia sehari sebelum KPK melakukan OTT. Pihak imgrasi mengaku kesimpangsiuran informasi posisi Harun itu karena terjadi kesalahan teknis.
Perbaruan informasi tentang posisi Harun di Indonesia juga baru disampaikan pihak imigrasi pada Rabu (22/1/2020).
Baca Juga: Diperiksa KPK, Sekjen PDIP Hasto: Harun Masiku Dapat Beasiswa Ratu Inggris
Berita Terkait
-
Yasonna Salah Infokan Posisi Buronan KPK, Jokowi: Hati-hati Kasih Statement
-
Sebut Harun Jadi Kunci Kasus Suap, DEEP: Yasonna Ikut Pasang Badan
-
Polri Bentuk Tim Khusus Bantu KPK Cari Buronan Caleg PDIP Harun Masiku
-
Dinilai Cacat Moral, Jokowi Didesak Evaluasi Kerja Menkumham Yasonna Laoly
-
Disebut Bohongi Publik soal Buronan KPK, Jokowi Didesak Copot Yasonna Laoly
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
-
Di Sidang MKD: Ahli Sebut Ucapan Ahmad Sahroni Salah Dipahami Akibat Perang Informasi
-
TKA 2025 Hari Pertama Berjalan Lancar, Sinyal Positif dari Sekolah dan Siswa di Seluruh Indonesia
-
Aktivis Serukan Pimpinan Pusat HKBP Jaga Netralitas dari Kepentingan Politik