Suara.com - Departemen Tenaga Kerja Hong Kong membuat kebijakan baru dan meminta Pekerja Rumah Tangga Migran tetap tinggal di rumah pada hari libur untuk mencegah resiko penyebaran virus corona dari China.
Terkait itu, Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI) menilai kebijakan tersebut tidak masuk akal.
Jubir JBMI Eni Lestari beralasan meskipun PRT migran tidak keluar rumah pada hari liburnya namun jika anggota keluarga majikan tetap bisa keluar rumah, maka mereka yang keluar rumah kemungkinan masih bisa terjangkit virus Corona.
"Seperti halnya kondisi yang menimpa PRT migran Filipina yang saat ini sedang dikarantina karena saudara majikan yang baru datang dari Wuhan terinfeksi virus Corona," kata Eni mencontohkan dalam keterangan persnya, Jumat (31/1/2020).
JMBI kemudian menilai imbauan ini tidak akan produktif bagi kinerja PRT migran. Setelah 6 hari penuh bekerja dengan 10-14 jam per hari, hari libur adalah satu-satunya waktu dimana PRT migran bisa beristirahat.
Imbauan ini juga bertentangan dengan pengumuman yang dikeluarkan oleh Pusat Perlindungan Kesehatan dan Departemen Kesehatan.
"Selain itu, Departemen Tenaga Kerja seharusnya meyakinkan semua majikan untuk menyediakan alat-alat pencegahan secara gratis seperti makser, vitamin C, Alkohol, dan memberi istirahat yang cukup kepada PRT migran, jika tidak maka pemerintah Hong Kong harus turun tangan," lanjutnya.
Menurut Eni, imbauan ini juga bertentangan dengan pemerintah Hong Kong sendiri yang menyatakan bahwa majikan melakukan pelanggaran kriminal jika melarang PRT untuk libur.
"Lalu mengapa pemerintah Hong Kong membuat imbauan yang melanggar peraturannya sendiri?" ucap Eni.
Baca Juga: Simulasi Penanganan Pasien Virus Corona
JBMI juga menuntut Pemerintah Indonesia melalui KJRI di Hong Kong untuk menyediakan alat-alat pencegahan gratis demi membantu WNI di Hong Kong dan Macau.
"PRT migran dan etnik minoritas adalah bagian dari tenaga kerja dan komunitas yang memajukan ekonomi Hong Kong. Untuk meyakinkan kesehatan majikan dan masyarakat, maka kesehatan PRT migran dan etnik minoritas harus dijaga," tutup Eni.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
KPK Sita Uang Hingga Mobil dan Tanah dari Dirut BPR Jepara Artha dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Terungkap! Modus Oknum Kemenag Peras Ustaz Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji
-
PWNU DKI Ingatkan soal Transformasi PAM Jaya: Jangan Sampai Air Bersih Jadi Barang Dagangan
-
Satgas PKH Tertibkan Tambang Ilegal di Maluku Utara: 100 Hektar Hutan Disegel, Denda Menanti!
-
Diungkap KPK, Ustaz Khalid Basalamah Beralih dari Haji Furoda ke Khusus Gegara Dihasut Oknum Kemenag
-
KPK Ungkap Modus 'Pecah Kuota' Biro Haji: Sengaja Ciptakan Kelangkaan Demi Harga Mahal
-
Tanggapi Komeng dan Pramono Soal Banjir, PSI Desak Pemprov DKI Ikut Perbaiki Wilayah Hulu
-
Bus Transjakarta Pagi-pagi Buta Tabrak 4 Ruko di Cakung Jaktim, Banyak Korban!
-
Rp 1 Triliun Menguap, Siapa Oknum Pejabat Kemenag yang Dilobi Asosiasi Travel Haji di Jakarta?
-
Buka Peluang Periksa Menhut Raja Juli dan Eks Menteri LHK Siti Nurbaya, KPK Ungkap Alasannya!