Suara.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ichsan Yunus mengapresiasi pemerintah, yang secara cepat menangani bencana di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang terjadi beberapa waktu lalu.
"Pertama yang harus segera kita atasi adalah korbannya dulu. Tadi teman-teman, ada pak Bupati, dari BNPB, dari Kementerian Sosial juga sudah sangat luar biasa turut andilnya, walaupun tidak mungkin semuanya bisa recovery secara cepat, karena memang dananya terbatas, tapi saya lihat sudah sangat maksimal," ujar Ichsan di Bogor, Jumat (31/1/2020).
Ia memimpin kunjungan spesifik bersama 13 anggota Komisi VIII DPR RI.
Ichsan menambahkan, pembangunan rumah juga akan segera dibangun yang rusak berat ada sekitar empat ribuan unit, dan juga bantuan-bantuan terus mengalir.
"Kemudian yang tidak kalah penting, bagaimana kita menyikapi bencana alam ini sendiri dalam waktu panjang. Artinya, mitigasi. Kesiapsiagaan kita dalam menyikapi jangan sampai terjadi separah ini, sehingga sudah dicanangkan program untuk menanam vetiver, pohon-pohon vetiver untuk menahan longsor dan banjir," tambahnya, di hadapan wartawan
Komisi VIII DPR RI melaksanakan kunjungan spesifik ke Kabupaten Bogor dalam rangka pengawasan penanganan dan penanggulangan bencana.
"Kami dari Komisi VIII merasa sangat perlu untuk mengunjungi Kabupaten Bogor, walaupun notabene di Komisi VIII tidak ada yang dapilnya di Kabupaten Bogor," kata Ichsan.
"Tapi kami merasa, karena mitra kami adalah Kementerian Sosial dan BNPB, ketika ada bencana, maka semua daerah akan kami kunjungi, kalau misalnya waktu dan tempatnya memungkinkan," ujar politisi PDIP itu lagi.
Setibanya di kantor bupati, rombongan disambut oleh Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan dan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kemensos, Rachmat Koesnadi.
Baca Juga: Kemensos Beri Fasilitas pada Alumni Binaan Wyata Guna Selama Kuliah
Kunjungan diawali dengan penjelasan Iwan terkait upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama pemerintah pusat dalam penanganan bencana yang terjadi beberapa waktu lalu.
"Berbagai upaya telah kami lakukan untuk membantu masyarakat yang terkena bencana, baik pemenuhan kebutuhan makan sampai tempat tinggal sementara," ujar Iwan.
Ichsan menyampaikan maksud dari kunjungannya, yaiyu untuk memperoleh berbagai masukan dari pemda.
"Kunjungan kami ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi dan masukan tentang kebijakan dan permasalahan mengenai aspek kesiapsiagaan dan penanganan bencana, sehingga dapat diperoleh solusi yang tepat sesuai dengan permasalahan yang dihadapi," ujarnya.
Turut hadir juga, 13 anggota Komisi VIII DPR, yaitu I Komang Koheri, Diah Pitaloka, Rachmat Hidayat, Muhammad Rahul, Zainudin Arifin, Delmeria, Muhammad Rapsel Ali, An'nim Falachuddin Mahrus, Achmad, Wastam, Nur Azizah Tamhid, MHD. Alsi Chaidir, dan Muslich Zainal Abidin.
Selain itu, ada juga Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi BNPB Yolak, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor Rustandi, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor, Yani Hasan dan para camat yang wilayahnya terdampak bencana.
Pada Kesempatan tersebut, Komisi VIII DPR menyerahkan bantuan bencana banjir dan tanah longsor senilaiRp 3,2 miliar melalui BNPB dan bantuan logistik dari Kemenensos kepada Wakil Bupati Bogor senilai Rp 221 juta.
"Kemarin kita berkoordinasi dengan wakil bupati, dan kita juga tadi, alhamdulillah, ada bawa beberapa bantuan untuk saudara-saudara kita yang terkena dampak bencana di Kabupaten Bogor,' katanya.
Sementara itu, Rahmat mengatakan, untuk penanganan dampak banjir di Kabupaten Bogor, Kemensos telah menyalurkan bantuan sebesar Rp 1,395 miliar.
"Bantuan tersebut terdiri dari bantuan logistik senilai Rp 1.230.670.105 dan santunan ahli waris sebesar Rp 165.000.000 untuk 11 orang, masing-masing Rp 15 juta. (*)
Berita Terkait
-
Luncurkan Tagline Baru, Ini Harapan Mensos
-
Cegah Stunting, Jokowi Naikkan Nilai Bansos untuk Ibu Hamil dan Balita
-
Presiden Apresiasi Kemensos Turunkan Angka Kemiskinan
-
Mensos : Durasi Tinggal Penerima Manfaat di Balai Sosial harus Dibatasi
-
Siang ini, Presiden Pantau Langsung Pencairan PKH Tahap I di Cimahi
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'
-
Menkeu Purbaya hingga Dirut Pertamina Mendadak Dipanggil Prabowo ke Istana, Ada Apa?