Suara.com - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengakui pemerintah ikut mengarantinakan warga negara asing ke Natuna.
WNA itu turut dievakuasi bersamaan dengan 238 warga negara Indonesia dari Wuhan, China, Minggu, kemarin. Menurutnya, WNA yang ikut diisolasi di Natuna adalah suami dari perempuan asal Indonesia.
"Betul ada satu warga negara asing, yang bersangkutan (WNA) merupakan suami dari salah satu WNI perempuan kita," kata Teuku Faizasyah melalui pesan singkat kepada Suara.com, Senin (3/2/2020).
Teuku memastikan jika sosok tersebut bukan merupakan Warga Negara China. Merujuk pada prinsip kemanusiaan serta mengingat yang bersangkutan memunyai istri seorang WNI, maka dia turut dievakuasi.
"WNA ini bukan dari Tiongkok. Prinsipnya pasangan suami istri atas pertimbangan kemanusian ikut dievakuasi, terlepas dari asal kewarganegaraannya," sambungnya.
Diketahui, pemerintah telah berhasil mengevakuasi sebanyak 238 WNI dari China. Kini, mereka sedang menjalani karantina selama 14 hari di Natuna.
Sebelumnya, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Anung Sugihartono memastikan lokasi karantina aman bagi masyarakat sekitar. Terlebih, Kemenkes telah menjami jika virus tersebut lemah jika berada di udara.
"Jarak (lokasi karantina) yang kini ada, diyakini cukup jauh sebagaimana yang kita ketahui, virus ini tidak terlalu kuat di udara," kata Anung di Kantor Kemenkes, Jakarta Selatan, Senin.
Anung menjelaskan, lokasi karantina berada hanggar besar yang dipasang tenda. Tenda tersebut, kata Anung, diapasang berlalis guna mengatur keluar masuknya udara.
Baca Juga: Wabah Virus Corona Masih Mengganas, 6 WNI Bertahan di Kunming China
"Ada hanggar yang besar, diapasangi tenda, dan tendanya ada dua lapis serta siklus udaranya kami atur. Jadi dari sesi kesehatan memastikan bahwa apa yang terjadi, kalau itu sifatnya penyebaran lewat udara tidak akan sampai ke komunitas," sambungnya.
Terkait sistem keamanan, Kemenkes menyiapkan tiga ring pengamanan di lokasi karantina. Ring pertama adalah lokasi dimana hanya tenaga kesehatan yang dapat melalukan kontak dengan WNI dari Wuhan.
Untuk ring kedua, adalah lokasi untuk pelayanan seperti penyediaan makanan. Terakhir, ring ketiga adalah lokasi pemantauan.
"Kami membaginya menjadi ring satu, dimana seseorang tidak bisa melakukan kontak dengan orang lain kecuali tenaga kesehatan. Kemudian ring dua hubungan pelayanan dan penyediaan makanan dan sebagainya. Serta ring ketiga untuk pemantauan," papar Anung.
Tag
Berita Terkait
-
Hati-Hati! Hoaks Virus Corona Jadi Tempat Malware Bersembunyi
-
Mulai Ketar-ketir Virus Corona, Sektor Pariwisata RI Bakal Terancam?
-
China Pesan Masker N95, Pedagang Pramuka Teriak Ini ke Pemerintah
-
Cegah Corona Masuk ke Indonesia, Impor Hewan Hidup dari China Bakal Disetop
-
Setop Penerbangan Indonesia-China, Menhub Minta Maskapai Urus Refund Tiket
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
Terkini
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden
-
33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme
-
KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta
-
Partai Buruh Kritik Sistem Pemilu Berbiaya Tinggi: Hanya Pemilik Modal dan Massa Besar yang Bertahan
-
Gibran Kecam Keras Pelecehan 50 Santriwati di Pati: Tidak Bisa Ditoleransi!
-
Pengakuan Serka MN Buang Kacab Bank, Diseret 2 Meter Lalu Ditinggal Telungkup
-
PAN dan Demokrat Buka Suara soal Dana Parpol: Sudah Diaudit BPK, Tepis Isu Mahar