Suara.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memastikan pemerintah akan menunda seluruh penerbangan dari Indonesia ke China pun sebaliknya mulai Rabu (5/2/2020). Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran Virus Corona.
Budi menyebutkan keputuskan tersebut diambil berdasarkan kesepakatan dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kesehatan yang memegang kendali penanganan Virus Corona.
"Penerbangan dari dan ke mainland China ditunda mulai hari Rabu (5/2/2020) pukul 00.00 WIB dan dilakukan dengan waktu yang belum ditetapkan," kata Budi di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat pada Senin (3/2/2020).
Dia juga meminta maskapai penerbangan untuk segera mengurus permasalahan tiket akibat penundaan penerbangan.
"Ini lebih banyak disampaikan bahwa agar ada perlindungan terhadap konsumen. Kita akan berikan jalan keluar berkaitan dengan tiket-tiket yang sudah dipesan apakah akan dialihkan atau berlaku untuk tujuan yang sama," katanya.
Selain itu, Kemenhub juga mulai menghitung potensi kerugian akibat penutupan penerbangan dari dan ke Wuhan, China. Sektor pariwisata dan ekonomi diprediksi akan mengalami penurunan akibat wabah Virus Corona.
"2-3 hari mendatang kita akan membahas dalam ratas, hal-hal yang berkaitan dengan akibat-akibat ekonomi dari kegiatan penundaan penerbangan ke dan dari China," katanya.
Untuk diketahui, tim evakuasi yang terdiri dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, TNI, Polri dan BNPB telah mengevakuasi 238 WNI dari total 245 WNI di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada Sabtu (1/2/2020) lalu.
Mereka dikarantina di Lanud Raden Sadjad, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Rencananya, WNI yang diangkut dari Kota Wuhan tersebut selama 14 hari menjalani observasi dan monitoring yang diawasi oleh Kementerian Kesehatan.
Baca Juga: Mulai Ketar-ketir Virus Corona, Sektor Pariwisata RI Bakal Terancam?
Nantinya jika ada WNI yang ditemukan positif terjangkit virus corona, Kemenkes akan melakukan medical evacuation.
Berita Terkait
-
Dijemput dari China, WNA Beristri Indonesia Ikut Dikarantina di Natuna
-
Mulai Ketar-ketir Virus Corona, Sektor Pariwisata RI Bakal Terancam?
-
Sepanjang 2019, Kunjungan Wisman ke Indonesia Didominasi Malaysia dan China
-
China Pesan Masker N95, Pedagang Pramuka Teriak Ini ke Pemerintah
-
Cegah Corona Masuk ke Indonesia, Impor Hewan Hidup dari China Bakal Disetop
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
Terkini
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden
-
33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme
-
KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta
-
Partai Buruh Kritik Sistem Pemilu Berbiaya Tinggi: Hanya Pemilik Modal dan Massa Besar yang Bertahan
-
Gibran Kecam Keras Pelecehan 50 Santriwati di Pati: Tidak Bisa Ditoleransi!
-
Pengakuan Serka MN Buang Kacab Bank, Diseret 2 Meter Lalu Ditinggal Telungkup
-
PAN dan Demokrat Buka Suara soal Dana Parpol: Sudah Diaudit BPK, Tepis Isu Mahar